DPD dan Pemerintah Duduk Bareng Bahas RPP Pelaksanaan Otsus Papua Konsultasi Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2021 di gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (5/10). (Foto: MP/Ist)

MerahPutih.com - DPD RI mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menandatangani UU No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ke depan, Komite I DPD RI dan pemerintah akan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua.

“Kami juga menyambut baik permohonan dari pemerintah untuk melakukan konsultasi draf Peraturan Pemerintah dengan DPD RI,” kata anggota DPD asal Papua Barat Filep Wamafwa saat Konsultasi Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2021 di gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (5/10).

Baca Juga:

Senator Papua Barat Minta RPP Otsus Dikawal Bersama

Filep menambahkan bahwa Komite I DPD RI akan memberikan bahan masukan dalam penyusunan RPP agar UU Otsus Papua dapat diimplementasikan sesuai tujuan pembuatannya.

“Apa yang disampaikan DPD RI telah diakomodir dan masuk dalam UU ini. Kami juga akan memberikan masukan penyusunan RPP,” ujarnya.

Senator asal Papua Barat itu juga menyakini UU Otsus Papua dapat menjawab permasalahan di Tanah Papua yang telah bertahun-tahun tak terselesaikan.

Ia percaya UU Otsus ini juga bisa memberikan angin segar bagi masyarakat Papua.

“Memang ada beberapa masukan kami yang belum terakomodir. Namun kami optimis UU ini akan membawa perubahan bagi Papua,” terangnya.

Konsultasi Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2021 di gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (5/10). (Foto: MP/Ist)
Konsultasi Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2021 di gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (5/10). (Foto: MP/Ist)

Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua Yorrys Raweyai mengatakan, proses pembahasan Pansus Papua dari awal mempunyai beberapa perbedaan persepsi. Namun ketika konsultasi, hal tersebut kami mampu menyamakan persepsi permasalahan di Papua.

“Memang dari awal begitu banyak perbedaan persepsi. Saya berharap ini bisa memperbaiki Otsus yang pertama,” paparnya.

Yorrys juga berpandangan sejak dilantik pada 2019 lalu, ia memiliki komitmen sebagai solusi bagi Papua bukan sebagai pemantik antara pusat dan daerah. Berangkat dari situ, dirinya selalu memberikan tanggapan kritis untuk perubahan bagi Papua yang lebih baik.

“Saya yakin dan optimistis 20 tahun ke depan Papua bisa mengalami perubahan signifikan namun dengan komitmen bersama. Karena UU ini begitu indahnya, artinya ada semangat kebersamaan antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk menjawab permasalahan di Papua,” kata Yorrys.

Baca Juga:

Ribuan Pelajar Papua Lolos Administrasi Beasiswa Otsus

Senada dengan Yorrys, anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Mamberob Yosephus Rumakiek juga mengacungkan jempol kepada pemerintah karena telah mengakomodir usulan dari DPR RI dan DPD RI. Terpenting saat ini menurutnya adalah implementasi dari UU Otsus Papua.

“Paling penting saat ini adalah implementasinya maka perlu kita sosialisasikan bersama karena UU ini bersifat universal bagi semua warga Papua dan Papua Barat. Kita berharap masyarakat Papua tidak lagi merasa tertinggal, semoga ini ada perubahan,” harapnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej mengatakan bahwa pihaknya mengajak DPR dan DPD RI bersama-sama dalam menyosialisasikan UU Otsus Papua.

“Kita berharap DPR RI dan DPD RI bisa bersama-sama menyosialisasikan UU ini ke masyarakat Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menjelaskan, pemerintah telah menerima masukan dari berbagai pihak. Pihaknya membagi dua klaster yaitu kewenangan umum dan khusus.

“Kewenangan khusus cukup banyak masukan, baik dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat salah satunya kerja sama antar-luar negeri, keamanan, penguatan distrik. Memang dalam prosesnya ada perdebatan panjang, tapi kami coba mengakomodirnya,” kata dia. (Pon)

Baca Juga:

Istana Yakin Otsus Papua Dorong Kemajuan Kesejahteraan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Konflik Memanas, 35 Warga Palestina Meninggal
Dunia
Konflik Memanas, 35 Warga Palestina Meninggal

Gedung Putih menyerukan pada Israel atas perlakuan terhadap warga Palestina, dengan mengatakan Yerusalem "harus menjadi tempat hidup berdampingan.

Anies Diklaim Tak Terlibat Pembelian Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Anies Diklaim Tak Terlibat Pembelian Tanah Program Rumah DP 0 Rupiah

Dinas-dinas terkaitlah yang mengeksekusi program yang telah dirancang Pemprov DKI

Tidak Selesai 2024, Menteri PUPR Perintahkan Pembatalan Proyek
Indonesia
Tidak Selesai 2024, Menteri PUPR Perintahkan Pembatalan Proyek

Saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021, Basuki memaparkan, fokus pembangunan infrastruktur tahun 2022 yakni Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi.

Pemerintah Pakai Vaksin Dalam Negeri untuk Vaksinasi COVID-19 Tahap Ketiga
Indonesia
Pemerintah Pakai Vaksin Dalam Negeri untuk Vaksinasi COVID-19 Tahap Ketiga

Pemerintah akan menggunakan vaksin COVID-19 produk buatan dalam negeri untuk program vaksinasi tahap ketiga.

Campur Tangan Kemenpan RB Bikin Polri Temukan Posisi Pas Buat Novel Baswedan Cs
Indonesia
Campur Tangan Kemenpan RB Bikin Polri Temukan Posisi Pas Buat Novel Baswedan Cs

Rusdi memastikan tidak ada kendala dalam perekrutan Novel Baswedan dan kawan-kawan

Waspada! Ini Ciri-ciri Kotak Amal yang Digunakan Sumber Pendanaan Teroris
Indonesia
Waspada! Ini Ciri-ciri Kotak Amal yang Digunakan Sumber Pendanaan Teroris

ciri-ciri kotak amal yang diduga menjadi sumber pendanaan terorisme yakni terbuat dari kotak kaca dengan rangka alumunium.

Gubernur Papua Wacanakan Lockdown, Mendagri: Nanti Masyarakat Bingung
Indonesia
Gubernur Papua Wacanakan Lockdown, Mendagri: Nanti Masyarakat Bingung

"Lockdown nanti masyarakat jadi bingung. Belum belum tentu masyarakat juga memahami arti lockdown. Kalau PPKM level 4, 3, 2 sektor itu secara rinci, rigid sekali bentuk-bentuk kegiatan apa saja sektor kegiatannya yang dibatasi," imbuh dia

DPR Minta KNKT Segera Selesaikan Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
DPR Minta KNKT Segera Selesaikan Investigasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182

“Meski aturan internasional memberikan waktu 12 bulan kepada KNKT untuk melakukan investigasi kecelakaan pesawat, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik," kata Sigit

Kasus COVID-19 Kota Bandung Bertambah 43 Orang
Indonesia
Kasus COVID-19 Kota Bandung Bertambah 43 Orang

Setelah beberapa hari sempat mencatat penurunan jumlah kasus positif aktif, angka statistik COVID-19 Kota Bandung kembali menunjukkan penambahan.

Pangdam Jaya Mayjen Dudung Jadi Pangkostrad
Indonesia
Pangdam Jaya Mayjen Dudung Jadi Pangkostrad

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman diangkat menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).