Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK, Budi Waluya (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong transparansi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi COVID-19 di tiga pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Jawa Barat, yakni Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Demikian disampaikan KPK dalam rapat koordinasi dengan ketiga pemda tersebut yang dilakukan secara daring melalui video telekonferensi dengan Sekretaris Daerah Kota Depok, Kepala Inspektorat Daerah Kota Depok, Kepala Bidang Sosial Kota Depok, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, hari ini, Rabu, 13 Mei 2020.

Baca Juga:

KPK Fasilitasi Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi Jiwasraya

Imbauan KPK tersebut merespon informasi yang diterima KPK dan dikonfirmasi oleh ketiga pemda tersebut terkait persoalan dalam penyaluran bansos.

Diakui ketiga pemda bahwa terjadi pemahaman yang keliru di masyarakat tentang bansos. Masyarakat beranggapan akan menerima bansos dari semua sumber, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal itu terjadi terutama saat awal mewabahnya Covid-19. Sehingga, menimbulkan kecurigaan di masyarakat terkait penyaluran bansos yang tidak transparan.

Pertemuan KPK dengan sejumlah Pemda di Provinsi Jawa Barat terkait data bansos
Pertemuan daring antara KPK dengan sejumlah Pemda di Provinsi Jawa Barat terkait data penerima bansos (Foto: antaranews)

Namun, ketiga pemda memastikan bahwa pemahaman tersebut telah diluruskan dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

KPK juga mengingatkan ketiga pemda agar memastikan telah melakukan proses verifikasi dan validasi data serta mengkomunikasikannya secara terbuka kepada warga terkait daftar penerima bansos. Hal ini perlu dilakukan untuk meredam permasalahan yang muncul dalam penyaluran bansos.

“Sesuai dengan surat edaran KPK, kami merekomendasikan pemda agar merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data awal untuk kemudian dilakukan verifikasi di lapangan demi memastikan validitas data,” kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK, Budi Waluya.

Selain itu, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan bansos, KPK juga meminta ketiga pemda untuk terus berkoordinasi dengan lembaga auditor di daerah maupun penegak hukum setempat terkait mekanisme penyaluran.

"Untuk Kota Depok, pembaruan terakhir data warga dalam DTKS telah dilakukan pada Januari 2020. Jumlah total penerima manfaat yang tercantum dalam DTKS adalah sebanyak 78.065 Kepala Keluarga (KK)," ujarnya.

Kota Depok telah mengalokasikan dana APBD untuk penanganan Covid-19 untuk tiga fokus, yakni penanganan kesehatan sebesar Rp30 Miliar, untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp8,1 Miliar, dan untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial adalah Rp60 Miliar.

Sedangkan Kabupaten Sukabumi melakukan pembaruan DTKS terakhir pada Desember 2019. Secara keseluruhan penerima manfaat bansos di Sukabumi yang berasal dari DTKS adalah berjumlah 486.402 KK.

Realokasi APBD yang dilakukan Kabupaten Sukabumi untuk penanganan Covid-19, yaitu penanganan kesehatan sebesar Rp115 Miliar, untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp14,7 Miliar, dan untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial Rp170 Miliar.

Baca Juga:

KPK: Tak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia

Sementara itu, untuk Kabupaten Cianjur, pemutakhiran data terakhir dilakukan pada Januari 2020. Berdasarkan DTKS, bantuan sosial yang berasal dari APBN adalah sebanyak 315.721 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan, untuk penerima bansos provinsi sebanyak 23.913 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS), serta 6.500 KK dari bansos kabupaten.

Kabupaten Cianjur juga telah merealokasi APBD-nya untuk penanganan Covid-19. Untuk penanganan kesehatan dialokasikan sebesar Rp68,2 Miliar, untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp22,3 Miliar, dan untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial adalah Rp9,4 Miliar.(Pon)

Baca Juga:

KPK Jebloskan Eks Bos Lippo Cikarang ke Lapas Sukamiskin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nurhadi Bakal Diperiksa Polisi karena Hajar Anak Buah Firli Bahuri
Indonesia
Nurhadi Bakal Diperiksa Polisi karena Hajar Anak Buah Firli Bahuri

Kapolsek Setiabudi, AKBP Yogen Heroes Baruno menerangkan, polisi juga akan memeriksa Nurhadi sebagai terlapor dalam kasus pemukulan ini. Rencananya, Nurhadi akan diperiksa polisi pekan depan.

Real Count KPU, Benyamin-Pilar Tak Terbendung Kuasai Perolehan Suara Tangsel
Indonesia
Real Count KPU, Benyamin-Pilar Tak Terbendung Kuasai Perolehan Suara Tangsel

Pasangan calon Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan menang di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020.

Ini Alasan Lapas Narkotika Gunung Sindur Diisi Napi Teroris
Indonesia
Ini Alasan Lapas Narkotika Gunung Sindur Diisi Napi Teroris

Kemenkumham menjelaskan alasan mengapa menempatkan narapidana teroris di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor.

Besok, KPK Bantu Polri Gelar Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Besok, KPK Bantu Polri Gelar Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Bareskrim telah mengirimkan surat undangan

Pimpinan KPK Bantah Nurhadi Selama Buron Dijaga Anggota Polri
Indonesia
Pimpinan KPK Bantah Nurhadi Selama Buron Dijaga Anggota Polri

KPK justru berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk bersama-sama menangkap Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono

Kadiv Propam Pastikan Penembak Mati Anggota TNI Langsung Dipecat
Indonesia
Kadiv Propam Pastikan Penembak Mati Anggota TNI Langsung Dipecat

Propam akan menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU No 2/2002

Teror Bom Bunuh Diri di Makassar Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Teror Bom Bunuh Diri di Makassar Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah

Peristiwa bom bunuh di Makassar merupakan sinyal keras bagi seluruh pihak, terutama pemerintah untuk tidak pernah kendor dalam melaksanakan ‘protokol’ penanganan ekstremisme-kekerasan.

Update COVID-19 Nasional Rabu (29/7): Pasien Positif Bertambah 2.381 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Nasional Rabu (29/7): Pasien Positif Bertambah 2.381 Kasus

Angka tersebut mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia masih berada pada kondisi yang krisis

MK Anulir Kemenangan Warga AS Jadi Bupati Sabu Raijua
Indonesia
MK Anulir Kemenangan Warga AS Jadi Bupati Sabu Raijua

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore .

Juliari Batubara Akui Legislator PDIP Ihsan Yunus Kerap Main ke Ruangannya
Indonesia
Juliari Batubara Akui Legislator PDIP Ihsan Yunus Kerap Main ke Ruangannya

Legislator PDIP Ihsan Yunus saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR kerap berkunjung ke ruang kerjanya di Kementerian Sosial, Jakarta.