Dorong Amandemen UUD 1945, DPD Dukung Capres Jalur Independen Ketua DPD RI , LaNyalla Mattalitti. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendorong Amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pintu masuk untuk memperkuat kewenangan DPD.

Selain itu, juga membuka peluang calon presiden jalur independen atau non-partai politik. Ketua DPD RI , LaNyalla Mattalitti, mendukung upaya penguatan peran kelembagaan DPD RI yang dilakukan kelompok dengan ketua Senator Tamsil Linrung itu.

Baca Juga:

Gerindra Gelar Rakernas Agustus, Deklarasi Prabowo Capres

“Sebagai sebuah upaya konstitusional, tentu saya harus mendukung,” kata LaNyalla saat memberi pandangan Rapat Pleno Kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).

LaNyalla juga meminta Kelompok DPD di MPR menjabarkan pelanggaran konstitusional aturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konstitusi kita sudah jelas dan tegas hanya mengatur tentang syarat keterpilihan melalui persentase dan sebaran wilayah. UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak mengatur tentang syarat persentase tentang pencalonan bagi calon Presiden maupun Wakil Presiden," tegasnya.

Menurut LaNyalla, calon perseorangan bagi Presiden dan Wakil Presiden merupakan keniscayaan dalam praktik ketatanegaraan. Tujuannya, agar dapat menghasilkan pemimpin bangsa yang berkarakter kuat dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan golongan tertentu.

Baca Juga:

Gerindra Sebut Isu Polarisasi Tergantung pada Parpol dan Capres yang Diusung

LaNyalla juga menyampaikan agar dorongan lahirnya calon perseorangan juga untuk menyadarkan seluruh elemen bangsa, bahwa bangsa ini bukan hanya milik partai politik.

"Untuk itu, dalam pandangan Kelompok DPD di MPR ini perlu dipertegas posisi DPD secara kelembagaan adalah menuntut agar amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan menegaskan bahwa calon Presiden dan wakil Presiden dapat diusulkan secara perseorangan," tegas LaNyalla.

LaNyalla meminta Kelompok DPD di MPR menyuarakan hal ini secara lantang. Sebab, rakyat bersama DPD. Rakyat, kata LaNyalla, memiliki pandangan dan kegelisahan yang sama dengan DPD.

"Di sinilah masyarakat dapat merasakan kehadiran DPD memang untuk menyuarakan aspirasi daerah dan masyarakat," pungkas LaNyalla. (Pon)

Baca Juga:

Andrinof Chaniago Sarankan Masyarakat Pilih Capres yang Komitmen Lanjutkan Program IKN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yasonna Sebut Revisi Aturan Remisi untuk Pelaku Korupsi hingga Narkoba Sesuai Putusan MA
Indonesia
Yasonna Sebut Revisi Aturan Remisi untuk Pelaku Korupsi hingga Narkoba Sesuai Putusan MA

Revisi aturan terkait pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba, disebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Aset Kripto Kena PPN, Negara Bisa Raup 1 Triliun
Indonesia
Aset Kripto Kena PPN, Negara Bisa Raup 1 Triliun

Pemerintah saat ini sudah memiliki kewenangan menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) aset kripto atau exchanger luar negeri untuk menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Partai Buruh Usung Visi Negara Sejahtera
Indonesia
Partai Buruh Usung Visi Negara Sejahtera

Partai Buruh menyatakan visi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang sejahtera (welfare state).

Gedung Kasuari RS Kariadi Semarang Terbakar
Indonesia
Gedung Kasuari RS Kariadi Semarang Terbakar

Ruang Rekam Medis Gedung Kasuari Rumah Sakit (RS) Dokter Kariadi Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/12), terbakar

Datangi DPR, Petinggi Sunda Empire Ancam Labrak Arteria
Indonesia
Datangi DPR, Petinggi Sunda Empire Ancam Labrak Arteria

Petinggi Sunda Empire, Ki Ageng Rangga Sasana menyambangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1). Mengenakan jas dan topi baret hitam, Rangga datang ke gedung wakil rakyat bersama sejumlah orang.

Keputusan Jenderal Andika Tunjuk Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad Dinilai Tepat
Indonesia
Keputusan Jenderal Andika Tunjuk Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad Dinilai Tepat

Menurut Nuning, sapaan karib Susaningtyas, penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad sangat tepat.

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Terkait Kasus Suap Pajak
Indonesia
KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Terkait Kasus Suap Pajak

Dalam proses pemeriksaan tiga wajib pajak tersebut, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang

[HOAKS atau FAKTA]: Dr Terawan Dipecat, Sejumlah Dokter Buat IDI Tandingan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dr Terawan Dipecat, Sejumlah Dokter Buat IDI Tandingan

Narasi dalam unggahan turut menuduh bahwa IDI sudah tidak profesional karena telah dikuasai oleh golongan tertentu.

106 Orang Positif Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari, Vaksinasi Anak Dikebut
Indonesia
106 Orang Positif Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari, Vaksinasi Anak Dikebut

Ada penambahan 106 kasus positif COVID-19 dalam 24 jam terakhir.

Luhut Bocorkan Tanggal Soft Lauching LRT Jabodebek
Indonesia
Luhut Bocorkan Tanggal Soft Lauching LRT Jabodebek

"17 Agustus kita harapkan jadi hadiah (untuk HUT RI), soft launching akan kita lakukan," ucap Luhut dalam kunjungan ke Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jumat (1/4)