Doni Monardo Peringatkan Tak Ada Pejabat yang 'Beda Narasi' Soal Larangan Mudik Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo (kiri) saat kedatangan pasokan vaksin COVID-19 di Bandara Soetta. (ANTARA/HO-BNPB)

Merahputih.com - Keputusan pelarangan mudik Lebaran 2021 harus diikuti oleh seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah, dunia usaha dan yang paling utama adalah masyarakat.

Larangan mudik ini berlaku Kamis (6/5). Narasi mudik yang dikeluarkan pejabat pemerintah juga harus sejalan dengan Presiden Joko Widodo.

"Tidak boleh ada satupun Pejabat Pemerintah yang berbeda narasinya," ujar Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dikutip dari siaran pers BNPB, Rabu (5/5).

Baca Juga

Firli Sebut Tahanan KPK Layak Terima Vaksin COVID-19

Pelarangan mudik Lebaran tahun ini berdasarkan aturan resmi dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Berkaca pada tahun lalu, angka positif COVID-19 secara harian naik pada setiap momen hari raya besar di Indonesia. Sebagai, contohnya pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2020. Setelan itu angka kasus positif naik sebanyak 949 orang.

Dua minggu pasca Lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air. Hal yang sama juga terjadi pasca libur panjang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo dalam diskusi Satgas COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta pada Kamis (7/1) (ANTARA/Prisca Triferna)
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo dalam diskusi Satgas COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta pada Kamis (7/1) (ANTARA/Prisca Triferna)

Sementara itu, data pemerintah saat ini menunjukkan total kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga 4 Mei 2021 adalah sebanyak 1.686.373 orang. "Sehingga leputusan pemerintah terkait pelarangan mudik ini sangat tepat dan sangat strategis," tegas Doni.

Doni meminta pejabat pemerintah di pusat maupun di daerah harus menyosialisasikan pelarangan kegiatan mudik kepada masyarakat. Tujuannya demi menekan potensi kenaikan kasus positif COVID-19.

"Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban berderet-deret," kata Doni

Ia mengingatkan, masih ada 7 persen masyarakat Indonesia yang nekat mudik dalam rangka Idul Fitri 1442 Hijriah/2021. Sehingga, kerja sama pemerintah pusat dengan semua pihak di daerah khususnya masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka tersebut.

Baca Juga

Refleksi 1 Tahun COVID-19, Pemprov DKI: Disiplin Obat Paling Manjur

"Sebanyak 7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin," tegas Kepala BNPB itu.

Doni juga mengingatkan penerapan protokol kesehatan tidak boleh putus untuk terus diingatkan kepada semua pihak. Protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk terhindar dari ancaman COVID-19. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tolong Katakan dengan Jujur Apa yang Terjadi Pak JK
Indonesia
Tolong Katakan dengan Jujur Apa yang Terjadi Pak JK

Sebelumnya, JK menyinggung pelaksanaan demokrasi di Tanah Air

Doni Monardo Minta Perkantoran Taati Pembagian Kerja 2 Sif
Indonesia
Doni Monardo Minta Perkantoran Taati Pembagian Kerja 2 Sif

Jika hal itu dipatuhi, berarti jumlah karyawan atau pegawai yang berada di kantor itu setengah dari jumlah yang ada

Abu Bakar Ba'asyir Dilarikan ke Rumah Sakit dengan Pengawalan Ketat Densus
Indonesia
Abu Bakar Ba'asyir Dilarikan ke Rumah Sakit dengan Pengawalan Ketat Densus

Terpidana kasus tindak pidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir jatuh sakit.

Komnas HAM Sebut Ada Keterangan Berbeda Antara Pimpinan KPK dan BKN
Indonesia
Komnas HAM Sebut Ada Keterangan Berbeda Antara Pimpinan KPK dan BKN

Komnas HAM menyatakan ada perbedaan keterangan antara pimpinan KPK yang diwakili Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Asesmen TWK Dinilai Jadi Alat Cuci Tangan Firli Singkirkan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Asesmen TWK Dinilai Jadi Alat Cuci Tangan Firli Singkirkan Novel Baswedan Cs

Pengalihan status tersebut seharusnya tidak perlu melibatkan lembaga lain

Peneliti ITS Ciptakan Alat Pendeteksi COVID-19 Lewat Bau Ketiak
Indonesia
Peneliti ITS Ciptakan Alat Pendeteksi COVID-19 Lewat Bau Ketiak

Peneliti Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya membuat alat pendeteksi COVID-19 lewat bau keringat ketiak yabg diberi nama i-Nose C-19.

Antisipasi Peserta Upacara Gunung Lawu Membludak, Pendaki Dibatasi Maksimal 350 Orang
Indonesia
Antisipasi Peserta Upacara Gunung Lawu Membludak, Pendaki Dibatasi Maksimal 350 Orang

Karanganyar membatasi jumlah pendaki Gunung Lawu maksimal 350 orang pada libur panjang HUT ke-75 RI.

Pamflet Debat Terbukanya Viral, Adian: Apa Erick Thohir Berani dan Siap?
Indonesia
Pamflet Debat Terbukanya Viral, Adian: Apa Erick Thohir Berani dan Siap?

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan sangat siap melakukan debat terbuka dengan Erick Thohir

Kegiatan Keagamaan Hingga Pernikahan di Zona Merah COVID-19 Dihentikan Sementara
Indonesia
Kegiatan Keagamaan Hingga Pernikahan di Zona Merah COVID-19 Dihentikan Sementara

Untuk teknis pelaksanaannya, Kementerian Agama sudah mengatur hal tersebut melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 1 Tahun 2020

Dirut Anak Usaha BUMN Mangkir Dari Panggilan KPK
Indonesia
Dirut Anak Usaha BUMN Mangkir Dari Panggilan KPK

Dindin sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda tahun yang menjerat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.