Donasi Bodong Rp 2 triliun, PPP Singgung Keteladanan NU dan Muhammadiyah Keluarga mendiang Akidi Tio saat menyerahkan hibah secara simbolis kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol.Eko Indra Heri. (ANTARA/Yudi Abdullah/21)

MerahPutih.com - Donasi bodong keluarga almarhum Akidi Tio sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air perlu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar tidak terjebak informasi palsu.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua DPP PPP Abdul Hakim Hidayat mengaku prihatin atas munculnya donasi bodong yang disampaikan oleh keluarga Akidi Tio untuk penanganan COVID-19.

Baca Juga

Polda Metro Sempat Ingin Jemput Paksa Anak Akidi Tio Tapi Batal

"Donasi bodong Rp 2 triliun itu sungguh melukai perasaan kita semua, terlebih dalam situasi krisis seperti saat ini," kata pria yang akrab disapa Gus Hakim ini dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Menurut Gus Hakim, pada hakikatnya jiwa kedermawanan telah melekat pada diri masyarakat Indonesia yang ditujukan dengan sikap solidaritas melalui lembaga-lembaga filantropi di Indonesia.

"Lembaga filantropi di Indonesia telah secara nyata menjadi pendukung utama bagi negara dalam rangka aksi sosial di tengah masyarakat," ujar putra dari Kiai Hasyim Muzadi ini.

Arsip: Salah seorang anak almarhum Akidi Tio, Heriyati menyatakan akan memberikan bantuan Rp 2 triliun. ANTARA/HO-Pemprov Sumsel
Arsip: Salah seorang anak almarhum Akidi Tio, Heriyati menyatakan akan memberikan bantuan Rp 2 triliun. ANTARA/HO-Pemprov Sumsel

Dia menyebutkan ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, termasuk banyak lembaga filantropi yang secara nyata telah melakukan aksi konkret, khususnya dalam merespons pandemi COVID-19 ini.

"NU, Muhamadiyah, dan ormas lainnya telah memberi keteladanan dalam melakukan aksi sosial jauh dari gemerlap panggung pemberitaan seperti Akidi Tio beberapa waktu lalu," jelasnya.

Gus Hakim berharap kasus Akidi Tio menjadi peristiwa terakhir dan tidak terulang lagi di masa mendatang. Menurutnya, ke depan siapa saja yang dijanjikan donasi agar senantiasa melakukan verifikasi sebelum disebarluaskan ke publik.

Baca Juga

Polda Sumsel Ungkap Fakta Baru Kasus Sumbangan Keluarga Akidi Tio

"Kita merasa bangga dan terima kasih kepada siapapun yang punya niat baik untuk membantu sesama. Tapi siapa saja yang dijanjikan donasi dalam rangka aksi sosial, baiknya melakukan tabayyun atau verifikasi sebelum disebarluaskan ke publik," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan
Indonesia
Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan nengatakan, kebutuhan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data independen sangat tinggi.

Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan
Indonesia
Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan

"Permohon pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka," tulis Peter Gontha

Bareskrim Polri Bakal Usut Tuntas Kasus Dugaan Pidana Perbankan Sadikin Aksa
Indonesia
Bareskrim Polri Bakal Usut Tuntas Kasus Dugaan Pidana Perbankan Sadikin Aksa

Penyidik Polri kemungkinan akan kembali memeriksa Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa dalam kasus tindak pidana perbankan.

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris
Indonesia
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris

Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS.

Polisi Pegang Bukti Kasus Dugaan Penipuan CPNS yang Diduga Libatkan Anak dan Menantu Nia Daniaty
Indonesia
12 Terduga Teroris Merauke Ditetapkan Tadi Tersangka, Segera Dibawa ke Jakarta
Indonesia
12 Terduga Teroris Merauke Ditetapkan Tadi Tersangka, Segera Dibawa ke Jakarta

Semua tersangka teroris akan diterbangkan ke Jakarta

Ini Formasi CPNS dan PPPK Di Yogyakarta Yang Nihil Pelamar
Indonesia
Ini Formasi CPNS dan PPPK Di Yogyakarta Yang Nihil Pelamar

Pada tahun ini, Yogyakarta membuka penerimaan CPNS dan PPPK dengan total formasi penerimaan mencapai 930 formasi yang terdiri dari 546 CPNS dan 384 PPPK guru dan non guru.

KPK Temukan Masih Banyak PSU yang Belum Diambilalih Pemkot Jaktim
Indonesia
KPK Temukan Masih Banyak PSU yang Belum Diambilalih Pemkot Jaktim

Pada tahun 2020, Pemkot Jaktim menargetkan lima tambahan pengembang yang akan menyerahkan asetnya

Usai Pengawas TPS, Giliran Petugas KPPS Meninggal Dunia
Indonesia
Usai Pengawas TPS, Giliran Petugas KPPS Meninggal Dunia

Nurul mengaku kaget saat diberi tahu anggota KPPS lainnya jika Ardani meninggal dunia di rumahnya pukul 21.00 WIB.

Jamaah Umroh Indonesia Wajib Vaksin Booster, Kemenkes Diminta Siapkan Teknisnya
Indonesia
Jamaah Umroh Indonesia Wajib Vaksin Booster, Kemenkes Diminta Siapkan Teknisnya

Kerajaan Saudi juga menggunakan aplikasi, yang diberi nama Tawakalna