DKPP Segera Periksa Anggota Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Logo Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 69-PKE-DKPP/VII/2020 pada Jumat (14/8) pukul 10.00 WITA.

Dalam sidang ini, DKPP akan memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, Jerry S. Mokoolang. Ia diadukan oleh tiga orang, yaitu Oslan Laures, Ofriyanto Laures, dan Idil Adha Mamonto.

Baca Juga

Saksi Ahli Kemeristekdikti Bakal Beri Penjelasan Soal Kasus Dugaan Hoaks Anji

Dalam pokok aduannya, para Pengadu menduga Jerry telah menjadi Tim Sukses (Timses) pada pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Siniyung. Jerry disebutkan melakukan rapat pemenangan dengan salah satu kandidat Pilkades di rumahnya pada 1 November 2019 dan melakukan orasi kampanye di rumah kandidat tesebut pada 13 November 2019.

Selain itu, para Teradu juga menyebut Jerry telah menggelar pesta miras di rumahnya sejak siang hingga malam hari pada 5 Januari 2020. Bersama teman-temannya, Jerry disebut para Pengadu melakukan pencegatan motor dan mobil sehingga menimbulkan ketakutan warga sekitar.

Foto: DKPP

Tak hanya itu, Teradu juga menghentikan kendaraan berat ekscavator yang sedang beroperasi sambil melempari batu sehingga jatuh korban luka-luka atas nama Junaidi Simbala.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Sidang akan digelar di Kantor KPU Provinsi Sulut, Kota Manado, pukul 10.00 WITA.

Baca Juga

Kejagung Masih Hitung Jumlah Dugaan Gratifikasi yang Diterima Jaksa Pinangki

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” tutupnya. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembangunan RS Darurat COVID-19 di Pulau Galang Capai 78 Persen
Indonesia
Pembangunan RS Darurat COVID-19 di Pulau Galang Capai 78 Persen

Rumah Sakit ini mulai dibangun pada tanggal 8 Maret 2020 yang ditargetkan akan selesai pada 28 Maret 2020 dan siap untuk dimanfaatkan.

 Nekat Coret Seragam dan Konvoi Kelulusan, Puluhan Siswa Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Coret Seragam dan Konvoi Kelulusan, Puluhan Siswa Diamankan Polisi

"Siswa ini seharusnya tetap berada di rumah bukan mengadakan konvoi kelulusan. Ini jelas tidak boleh dibiarkan. Kami amankan kendaraan mereka dan memberinya pembinaan," ujar Andy

Penjual Daging Babi Ditangkap Polresta Bandung, Wakapolresta Surakarta: Kami Belum Dimintai Bantuan
Indonesia
Penjual Daging Babi Ditangkap Polresta Bandung, Wakapolresta Surakarta: Kami Belum Dimintai Bantuan

Iwan juga mengaku belum menerima informasi itu dari Polres Bandung dan hanya dapat kabar dari media.

Fit and Proper Test Calon Kapolri, Fraksi PPP Soroti Predictive Policing
Indonesia
Fit and Proper Test Calon Kapolri, Fraksi PPP Soroti Predictive Policing

PPP mengapresiasi calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang memaparkan arah kebijakan Polri ke depan.

Pemerintah Bantah Omnibus Law Menyusahkan Buruh dan Mementingkan TKA
Indonesia
Pemerintah Bantah Omnibus Law Menyusahkan Buruh dan Mementingkan TKA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memahami penolakan yang dilakukan oleh pihak buruh terhadap kebijakan omnibus law.

Alasan Pemprov DKI Utamakan Jalur Usia dalam PPDB
Indonesia
Alasan Pemprov DKI Utamakan Jalur Usia dalam PPDB

Kebijakan kriteria usia dalam PPDB ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu

pada pembagian bansos sebelumnya, misalnya masih banyak warga Jakarta Timur yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemprov.

Kapolda Metro Janji Transparan Terkait Kasus Kematian Laskar FPI
Indonesia
Kapolda Metro Janji Transparan Terkait Kasus Kematian Laskar FPI

“Polda Metro Jaya akan transparan dan memberikan ruang kepada komnas HAM, agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik,” katanya

Wabah Virus Corona, 141 TKA di Sukoharjo Diawasi Ketat
Indonesia
Wabah Virus Corona, 141 TKA di Sukoharjo Diawasi Ketat

TKA tersebut bekerja disejumlah pabrik ekspor dan impor.

Kapolda Bantah Ada Penutupan Akses Keluar-Masuk Jakarta Selama PSBB
Indonesia
Kapolda Bantah Ada Penutupan Akses Keluar-Masuk Jakarta Selama PSBB

Kepolisian hanya melakukan pembatasan terhadap moda transportasi terkait jumlah penumpangnya saja.