DKPP RI Terima Ratusan Petisi Penundaan Pilkada Akibat COVID-19 Anggota DKPP RI, Alfitra Salamm, Sabtu (19/9). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menerima sekitar 300 petisi dari masyarakat terkait penundaan pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2020. Penundaan pilkada serentak didasari dari melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia.

Anggota DKPP RI, Alfitra Salamm, mengatakan semenjak pandedemi COVID-19 pada bulan Maret lalu sampai sekarang DKPP menerima banyak petisi terkait penundaan pilkada serentak tahun ini. Jumlah petis yang terdata DKPP ada sekitar 300 petisi.

Baca Juga

Partisipasi Melemah, Pemerintah dan DPR Diminta Terapkan Demokrasi Partisipatoris

"Petisi penundaan pilkada serentak tahun ini terus mengalir di DKPP. Kami terima semua petisi yang datang dari masyarakat," ujar Alfitra pada MerahPutih.com, Sabtu (19/9).

Dikatakannya, penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 bisa saja dilakukan jika kondisi pandemi COVID-19 tidak menunjukkan penurunan. Namun, penundaan hanya untuk tahapan pemungutan suara atau pencoblosan.

"Untuk tahapan pilkada lainnya tetap dilakukan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Hanya tahapan pencoblosan saja yang diminta masyarakat untuk ditunda pada 2021," kata dia.

DKPP RI bersama awak media Solo, Jawa Tengah mengadakan diskuai terkait pilkada serentak, Sabtu (19/9). (MP/Ismail).
DKPP RI bersama awak media Solo, Jawa Tengah mengadakan diskuai terkait pilkada serentak, Sabtu (19/9). (MP/Ismail).

Dari segi regulasi, kata dia, penundaan itu memang dimungkinkan. Namun sampai sekarang, baik pemerintah, DPR, maupun KPU RI belum membuka wacana tentang penundaan pilkada serentak 2020 tersebut. Oleh karena itu menurut dia, solusi jalan keluarnya adalah bagaimana menekan seoptimal mungkin protokol kesehatan COVID-19 dilakukan di daerah.

"Sekarang pilkada tinggal dua bulan lagi. Bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat, protokol COVID-19 harus betul betul dipatuhi,” katanya

Alfitra mengatakan jika nantinya kasus positif COVID-19 semakin bertambah saat tahapan penetapan calon, pengunduran nomor, dan kampanye desakan penundaan pelaksanaan pilkada akan semakin gencar. Sebelum masyarakat mencapai klimaks, DKPP meminta pemerintah maupun KPU untuk tegas nemberikan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan.

"Saya berharap semoga KPU, pemerintah, DPR betul betul memberikan regulasi yang jelas terkait protokol COVID-19 di pilkada serta sanksinya," kata dia.

Baca Juga

Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah Dinili Bikin Pusing

Ia menambahkan DKPP meminta KPU bekerja keras untuk bisa mensosialisasikan regulasi terkait protokol kesehatan tersebut kepada seluruh penyelenggara pilkada. DKPP tidak ingin terjadi klaster pilkada sehingga harus ada kesadaran diri bagi semua pihak. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka
Indonesia
Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka

Polri menangkap 8 orang anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di beberapa tempat terkait demo UU Cipta Kerja.

Enggak Sembarangan! Ini 'Aturan Main' Jika Ingin Donorkan Darah ke Pasien COVID-19
Indonesia
Enggak Sembarangan! Ini 'Aturan Main' Jika Ingin Donorkan Darah ke Pasien COVID-19

Saat ini, belum ada pilihan obat maupun vaksin untuk pasien COVID-19

Warga Terdampak Banjir di Banjar Dievakuasi
Indonesia
Warga Terdampak Banjir di Banjar Dievakuasi

Warga terdampak banjir di Desa Sungai Raya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dievakuasi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin.

Penembakan Warga Kulit Hitam oleh Polisi Kembali Terjadi di AS
Indonesia
Penembakan Warga Kulit Hitam oleh Polisi Kembali Terjadi di AS

Blake tengah mencoba menurunkan ketegangan insiden rumah tangganya ketika polisi menembak dia pertama kali dengan pistol kejut listrik.

Jokowi Diminta Bongkar Dugaan Keterlibatan Bakrie Group dalam Kasus Jiwasraya
Indonesia
Jokowi Diminta Bongkar Dugaan Keterlibatan Bakrie Group dalam Kasus Jiwasraya

Tempo pernah menuliskan, Jiwasraya setidaknya berinvestasi di 10 perusahaan yang terafiliasi dengan Group Bakrie.

JPU Tanggapi Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte Pekan Depan
Indonesia
JPU Tanggapi Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte Pekan Depan

JPU akan menyampaikan pendapat atas eksepsi yang diajukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte, pasa Senin (16/11) pekan depan.

DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Komjen Listyo Jadi Kapolri Siang Ini
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Komjen Listyo Jadi Kapolri Siang Ini

DPR akan menggelar rapat paripurna tentang hasil fit and proper test terhadap calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Kondisi Jalan di Jakarta Sepi, Corona Rumahkan Warga
Foto
Kondisi Jalan di Jakarta Sepi, Corona Rumahkan Warga

Suasana lalu lintas lengang di sejumlah jalan protokol di Jakarta

BNPB Tunggu Kriteria Hotel Ruang Karantina Corona dari Pemprov DKI
Indonesia
BNPB Tunggu Kriteria Hotel Ruang Karantina Corona dari Pemprov DKI

"Mudah-mudahan pagi ini kami dapat update dari Pemprov DKI," kat Dody

Menhub: Besok Sudah Tidak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi
Indonesia
Menhub: Besok Sudah Tidak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi

Kebijakan terkait penyebaran virus corona itu juga berimbas kepada jemaah umrah yang tidak bisa berangkat.