DKPP Pilih Edukasi Dibanding Sanksi Ilustrasi sidang etik DKPP. (Foto: DKPP).

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan paradigma DKPP di dalam mengemban tugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik adalah mengedepankan edukasi kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu.

Anggota DKPP Ida Budhiati menyatakan, hal ini dapat dikonfirmasi di dalam data kuantitatif penanganan perkara DKPP sejak 2012 hingga sekarang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, putusan DKPP mengonfirmasi bahwa lebih banyak yang direhabilitasi daripada yang diberikan sanksi.

Dari sejumlah sanksi yang diberikan DKPP itu, kata dia, dalam kategori yang sangat ringan dalam bentuk teguran tertulis.

Baca Juga:

DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu

Menurut Ida, mengedepankan edukasi daripada sanksi-sanksi itulah menjadi paradigma DKPP dalam penanganan kode etik ini. Sanksi diberikan sebagai pilihan terakhir sebagai ultimum remedium atau ‘obat terakhir’ setelah dipertimbangkan dari aspek filosofi, sosiologis, dan kondisi konkretnya. Jika memang tidak ada hal-hal yang bisa meringankan, lanjut dia dengan sangat terpaksa DKPP menjatuhkan sanksi yang terberat. DKPP ingin membangun sebuah pemahaman bahwa lembaga tersebut bukanlah lembaga yang menakutkan.

DKPP memahami bahwa salah satu modal penyelenggara pemilu adalah kepercayaan sehingga yang dilakukan oleh DKPP adalah di dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik itu berorientasi menjaga kehormatan institusinya, menjaga kredibilitas, dan integritas lembaga penyelenggara pemilu.

DKPP
Anggita DKPP Ida Budiati. (Foto: Antara)

"Sekali lagi melalui data DKPP terkonfirmasi rekayasa sosial yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam pandangan saya sekurang-kurangnya pembentuk undang-undang telah berhasil di dalam mendesain sistem etika penyelenggara pemilu, negara kita hari ini mempunyai kelembagaan penyelenggara pemilu yang terjaga kehormatan dan kemandiriannya," kata Ida. Ida juga menyampaikan harapan pada tim pemeriksa daerah atau TPD agar terinternalisasi di dalam melakukan pemeriksaan perkara untuk memegang prinsip praduga beretika. Meskipun di dalam pergaulan-pergaulan penyelenggaraan pemilu TPD mempunyai data dan informasi berkaitan dengan kasus-kasus konkret, menurut Ida, dalam kedudukannya sebagai pemeriksa etik wajib menginternalisasi prinsip-prinsip pemeriksaan perkara praduga beretika. "Jadi, kami tidak boleh pagi-pagi sudah berprasangka bahwa dia ini melanggar etika penyelenggara pemilu," ujarnya. (Pon).

Baca Juga:

Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puluhan Warga Diduga Keracunan Usai Makan Nasi Boks Berlogo PSI
Indonesia
Puluhan Warga Diduga Keracunan Usai Makan Nasi Boks Berlogo PSI

24 warga dilarikan ke Rumah Sakit Koja untuk menjalani perawatan

Intensitas Siklon Tropis Seroja Meningkat, Empat Provinsi Ini Diminta Waspada
Indonesia
Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Kemendagri Ingatkan Sanksi Pidana
Indonesia
Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Kemendagri Ingatkan Sanksi Pidana

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan warga dunia maya soal sanksi pidana jika memakai nomor induk kependudukan (NIK) orang lain

Satgas Taman Mangu Indah Gerak Cepat Bantu Warga Positif COVID-19
Indonesia
Satgas Taman Mangu Indah Gerak Cepat Bantu Warga Positif COVID-19

Mereka juga bertugas mengevakuasi pasien COVID-19

Istri Bangga Novel Baswedan Dipecat KPK Bukan karena Langgar Kode Etik
Indonesia
Istri Bangga Novel Baswedan Dipecat KPK Bukan karena Langgar Kode Etik

Istri Novel Baswedan, Rina Emilda, mengaku bangga meski suaminya dipecat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura
Indonesia
Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura

BPBD mencatat 50 warga Kampung Jepun terdampak

Mabes Polri Sebut Kasus Abu Janda Tak Dihentikan
Indonesia
Mabes Polri Sebut Kasus Abu Janda Tak Dihentikan

Abu Janda dianggap mengejek mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

Anak Buah Anies Lakukan Pemadatan Tanah Makam COVID-19 Amblas di Rorotan
Indonesia
Anak Buah Anies Lakukan Pemadatan Tanah Makam COVID-19 Amblas di Rorotan

Pemprov DKI Jakarta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bergerak cepat menindaklanjuti lahan makam yang amblas di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Rorotan.

Bawa Pemudik, Puluhan Pengemudi Travel Diciduk Polisi
Indonesia
Bawa Pemudik, Puluhan Pengemudi Travel Diciduk Polisi

para pengemudi akan dijerat Pasal 308 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman hukuman pidana maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp500.000.

Pakar Nilai Pidana Aternatif Bisa Jadi Solusi Masalah Over Kapasitas Lapas
Indonesia
Pakar Nilai Pidana Aternatif Bisa Jadi Solusi Masalah Over Kapasitas Lapas

Kejahatan-kejahatan luar biasa misalnya kasus korupsi, tindak pidana terorisme dan bandar narkoba, tidak bisa dimasukkan dalam penerapan pidana alternatif