DKPP Pilih Edukasi Dibanding Sanksi Ilustrasi sidang etik DKPP. (Foto: DKPP).

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan paradigma DKPP di dalam mengemban tugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik adalah mengedepankan edukasi kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu.

Anggota DKPP Ida Budhiati menyatakan, hal ini dapat dikonfirmasi di dalam data kuantitatif penanganan perkara DKPP sejak 2012 hingga sekarang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, putusan DKPP mengonfirmasi bahwa lebih banyak yang direhabilitasi daripada yang diberikan sanksi.

Dari sejumlah sanksi yang diberikan DKPP itu, kata dia, dalam kategori yang sangat ringan dalam bentuk teguran tertulis.

Baca Juga:

DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu

Menurut Ida, mengedepankan edukasi daripada sanksi-sanksi itulah menjadi paradigma DKPP dalam penanganan kode etik ini. Sanksi diberikan sebagai pilihan terakhir sebagai ultimum remedium atau ‘obat terakhir’ setelah dipertimbangkan dari aspek filosofi, sosiologis, dan kondisi konkretnya. Jika memang tidak ada hal-hal yang bisa meringankan, lanjut dia dengan sangat terpaksa DKPP menjatuhkan sanksi yang terberat. DKPP ingin membangun sebuah pemahaman bahwa lembaga tersebut bukanlah lembaga yang menakutkan.

DKPP memahami bahwa salah satu modal penyelenggara pemilu adalah kepercayaan sehingga yang dilakukan oleh DKPP adalah di dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik itu berorientasi menjaga kehormatan institusinya, menjaga kredibilitas, dan integritas lembaga penyelenggara pemilu.

DKPP
Anggita DKPP Ida Budiati. (Foto: Antara)

"Sekali lagi melalui data DKPP terkonfirmasi rekayasa sosial yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam pandangan saya sekurang-kurangnya pembentuk undang-undang telah berhasil di dalam mendesain sistem etika penyelenggara pemilu, negara kita hari ini mempunyai kelembagaan penyelenggara pemilu yang terjaga kehormatan dan kemandiriannya," kata Ida. Ida juga menyampaikan harapan pada tim pemeriksa daerah atau TPD agar terinternalisasi di dalam melakukan pemeriksaan perkara untuk memegang prinsip praduga beretika. Meskipun di dalam pergaulan-pergaulan penyelenggaraan pemilu TPD mempunyai data dan informasi berkaitan dengan kasus-kasus konkret, menurut Ida, dalam kedudukannya sebagai pemeriksa etik wajib menginternalisasi prinsip-prinsip pemeriksaan perkara praduga beretika. "Jadi, kami tidak boleh pagi-pagi sudah berprasangka bahwa dia ini melanggar etika penyelenggara pemilu," ujarnya. (Pon).

Baca Juga:

Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 KPK Geledah Apartemen Caleg PDIP Harun Masiku
Indonesia
KPK Geledah Apartemen Caleg PDIP Harun Masiku

"Hari ini, tim penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan dan hari ini masih berlangsung, ya, di sebuah apartemen yang dihuni oleh tersangka HAR (Harun Masiku)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

BPIP Gelar Konser 'Bersatu Lawan Corona'
Indonesia
BPIP Gelar Konser 'Bersatu Lawan Corona'

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP menjelaskan bahwa konser ini merupakan wujud nyata gotong royong dalam mengatasi virus corona.

ICW Kecam Pemberian Remisi untuk Nazaruddin
Indonesia
ICW Kecam Pemberian Remisi untuk Nazaruddin

KPK menyebut Nazaruddin tidak pernah mendapatkan status sebagai JC

John Kei Kembali Berulah, Polisi Dinilai Gagal Jaga Kamtibmas Jakarta
Indonesia
John Kei Kembali Berulah, Polisi Dinilai Gagal Jaga Kamtibmas Jakarta

peristiwa tersebut menjadi potret nyata lemahnya kesiapan Polri sebagai aparat yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Tentukan Lokasi Klaster Pemerintahan, Jokowi Tinjau Calon Ibu Kota Baru
Indonesia
Tentukan Lokasi Klaster Pemerintahan, Jokowi Tinjau Calon Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo merencanakan untuk meninjau lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur pada pekan depan.

Pemerintah Daerah Dibolehkan Buka Sekolah di Awal Tahun
Indonesia
Pemerintah Daerah Dibolehkan Buka Sekolah di Awal Tahun

Pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan.

KAI Jamin Kembalikan 100 Persen Uang Calon Penumpang, Begini Syaratnya
Indonesia
KAI Jamin Kembalikan 100 Persen Uang Calon Penumpang, Begini Syaratnya

Menurut Eva, bagi calon penumpang yang sudah memiliki tiket, akan dikembalikan penuh oleh KAI dengan dihubungi oleh Contact Center KAI 121 untuk mendapatkan panduan lebih lanjut.

Blusukan Online, Warga Minta Gibran Perhatikan Nasib Disabilitas
Indonesia
Blusukan Online, Warga Minta Gibran Perhatikan Nasib Disabilitas

Gibran Rakabuming Raka melakulan kampanye blusukan online Pilwakot Solo di tengah pandemi COVID-19, Minggu (11/10).

Underpass Bandara YIA, Jalan Bawah Tanah Terpanjang di Indonesia Resmi Dioperasikan
Indonesia
Underpass Bandara YIA, Jalan Bawah Tanah Terpanjang di Indonesia Resmi Dioperasikan

underpass YIA memiliki panjang 1.435 meter dengan lintasan jalan yang tertutup sepanjang 1.095 meter.

KPK Cecar Dirut PT PAL Budiman Saleh Soal Aliran Dana Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Cecar Dirut PT PAL Budiman Saleh Soal Aliran Dana Korupsi PT DI

Saat dugaan korupsi itu terjadi, Budiman menjabat sebagai Direktur Aircraft Integration 2010-2012 dan Direktur Niaga 2012-2017 PT DI.