DKPP Gelar Musyawarah Putuskan Nasib Komisioner KPU Wahyu Setiawan Plt Ketua DKPP Muhammad (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merampungkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/1).

Plt Ketua DKPP Muhammad mengtakan sidang dilakukan guna menelusuri pelanggaran etik Wahyu Setiawan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR. Wahyu dilaporkan ke DKPP oleh kelima Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Juga:

"Tugas majelis etik DKPP semata-mata dalam penegakan kode etik. Jadi yang didalami adalah sejauh mana aduan atau tuduhan-tuduhan Bawaslu RI itu terkait tentang pelanggaran kode etik," kata Muhammad di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/1).

DKPP akan gelar musyawarah sebelum menjatuhkan hukuman kepada Wahyu KPU
DKPP akan bermusyarawah untuk menjatuhkan hukuman kepada Wahyu KPU (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Muhammad, DKPP hanya memeriksa pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Wahyu. Untuk itu, sidang pemeriksaan hari ini tidak terkait dengan proses hukum yang tengah ditangani KPK.

Muhammad menambahkan, musyawarah guna membahas hasil sidang pemeriksaan tersebut bakal dilakukan Rabu (15/1) malam ini. Majelis etik DKPP bakal memutuskan apakah Wahyu terbukti atau tidak melanggar kode etik.

"Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman prilaku telah menegaskan sanksinya. Kalau nanti terbukti akan kita ukur derajat pelanggaran etiknya," ungkap Muhammad.

Rencananya, putusan sidang akan disampaikan pada Kamis (14/1) besok.

"Cukup sekali sidang untuk kemudian bermusyawarah. Malam ini musyawarah hasilnya. Semoga besok kami bacakan hasilnya," kata Muhammad.

Bawaslu selaku terlapor dalam kasus suap Wahyu KPU
Bawaslu mengadukan kasus suap Wahyu KPU ke DKPP (MP/Ponco Sulaksono)

Wahyu, kata Muhammad, mengaku tidak memiliki itikad untuk mencoreng nama baik KPU. Selain itu, lanjut dia, Wahyu juga mengaku terpaksa terlibat dalam praktik suap lantaran tak dapat menghindari pertemuan dengan ketiga tersangka lain.

Baca Juga:

"Sehingga kemudian majelis dalami kenapa Anda tidak mencegah konflik-konflik kepentingan itu. Karena itulah yang terkait kode etik," imbuhnya.

Muhammad menyebutkan, setiap penyelenggara pemilu harus mampu meminimalisir potensi konflik kepentingan. Apalagi hal tersebut telah jelas diatur dalam Peraturan DKPP.

"Supaya menghindari pertemuan-pertemuan di luar lembaga atau kantor-kantor yang dietapkan agar tidak ada kecurigaan," tutup Muhammad.(Pon)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lebih Mahal Dibanding Tiket, Harga Tes PCR Didesak Hanya Rp 150 Ribu
Indonesia
Lebih Mahal Dibanding Tiket, Harga Tes PCR Didesak Hanya Rp 150 Ribu

Bila transportasi udara dianggap memiliki risiko lebih, harus ada afirmasi harga tes PCR yang terjangkau oleh semua kalangan.

Anies: Masyarakat DKI Bakal Divaksin COVID-19 Mulai Juli
Indonesia
Anies: Masyarakat DKI Bakal Divaksin COVID-19 Mulai Juli

Sasaran Pemprov DKI ialah mencapai 150.000 vaksinasi setiap hari

Alasan Polisi tak Tutup Jalur Tikus di Jakarta saat PPKM Darurat
Indonesia
Alasan Polisi tak Tutup Jalur Tikus di Jakarta saat PPKM Darurat

Meski begitu, polisi memutuskan tidak menyekat jalur-jalur tikus tersebut karena dinilai kurang efektif. Jalur tikus itu ujungnya akan tetap ke jalur utama yang disekat oleh pihak kepolisian.

Satgas COVID-19 Minta Perkantoran Ditutup Sementara
Indonesia
Satgas COVID-19 Minta Perkantoran Ditutup Sementara

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Wiku Adisasmito meminta agar perkantoran ditutup untuk sementara waktu.

Kabar Baik, BOR Rumah Sakit di Kota Tangerang Mulai Turun
Indonesia
Kabar Baik, BOR Rumah Sakit di Kota Tangerang Mulai Turun

Kabar baik ini harus disertai dengan peningkatan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes).

SBY Bakal Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata
Indonesia
SBY Bakal Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal menghadiri prosesi pemakaman almarhum Sudi Silalahi di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (26/10), siang.

Pemprov DKI Hanya Operasikan 2 Terminal Selama Larangan Mudik Lebaran
Indonesia
Pemprov DKI Hanya Operasikan 2 Terminal Selama Larangan Mudik Lebaran

Pemprov DKI Jakarta hanya akan membuka 2 terminal di ibu kota saat larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah, periode 6 sampai 17 Mei 2021.

Ditahan KPK, Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Siap Buka-bukaan
Indonesia
Ditahan KPK, Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Siap Buka-bukaan

Rizal Djalil merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Wagub DKI: 9 Juta Lebih Dosis Vaksin Telah Disuntikkan ke Warga
Indonesia
Wagub DKI: 9 Juta Lebih Dosis Vaksin Telah Disuntikkan ke Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim sudah lebih dari tujuh juta masyarakat yang telah menerima vaksin COVID-19.

PSI Desak Anies Tebus Ijazah Warga Miskin yang Tertahan di Sekolah
Indonesia