DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU RI Sidang pembacaan putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Arief Budiman selaku Ketua KPU RI dalam perkara 123-PKE-DKPP/X/2020.

Sanksi dibacakan oleh ketua dan anggota majelis DKPP dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 17 perkara di ruang sidang DKPP, Rabu (13/1), pukul 09.30 WIB. Arief Budiman terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua KPU RI kepada Teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI sejak putusan ini dibacakan,” kata ketua majelis Muhammad.

Baca Juga:

DKPP: Ada Penyelenggara Pemilu Ahli Manipulasi Perolehan Suara

Majelis DKPP mengungkapkan, Arief Budiman diadukan ke DKPP karena mendampingi dan menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Dalam persidangan, Arief Budiman berdalih kehadiran dirinya di PTUN Jakarta untuk memberikan dukungan moril, simpati, dan empati didasarkan pada rasa kemanusiaan. Kehadiran Teradu dalam kapasitasnya sebagai individu, bukan mewakili lembaga. Di saat yang bersamaan, Teradu berstatus work from home (WFH).

Anggota majelis Didik Supriyanto saat membacakan pertimbangan menjelaskan bahwa DKPP sangat memahami ikatan emosional Teradu dengan Evi Novida Ginting Manik yang merinti karier sebagai penyelenggara pemilu dari bawah hingga menjadi komisioner di KPU RI untuk periode 2017-2022.

Namun, ikatan emosional sepatutnya tidak menutup atau mematikan sense of ethic dalam melakoni aktivitas individual yang bersifat pribadi. Hal itu karena dalam diri Teradu merangkap jabatan ketua merangkap anggota KPU yang tidak memiliki ikatan emosional dengan siapa pun kecuali dalam ketentuan hukum dan etika jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

“Seharusnya Teradu dapat menempatkan diri pada waktu dan tempat yang tepat di ruang publik dan tidak terjebak dalam tindakan yang bersifat personal dan emosional yang menyeret lembaga dan berimplikasi pada kesan pembangkangan dan tidak menghormati putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat,” ujar Didik.

Sidang pembacaan putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: MP/Istimewa)
Sidang pembacaan putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: MP/Istimewa)

Selain itu, kehadiran Teradu di ruang publik mendampingi Evi Novida Ginting Manik dalam memperjuangkan hak-haknya membuat KPU RI terkesan menjadi pendukung utama dalam melakukan perlawanan terhadap putusan DKPP.

Sikap dan tindakan Teradu menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap tugas dan wewenang antarinstitusi penyelenggara pemilu. Didik menambahkan, Teradu menunjukkan tindakan penyalahgunaan wewenang secara tidak langsung karena jabatan senantiasa melekat pada setiap perbuatan Teradu di ruang publik.

“Teradu melanggar pasal 14 huruf c jo pasal 15 huruf a dan d jo pasal 19 huruf c dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” tegas Didik.

Teradu juga tanpa dasar hukum meminta Evi Novida Ginting Manik kembali aktif melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPU RI melalui Surat Nomor 663/SDM.12-SD/05/KPU/VIII/2020. Surat yang dikeluarkan Teradu mengacu pada Surat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor B.210.

Kementerian Sekretariat Negara meminta Teradu menyampaikan petikan Keputusan Presiden (No 83/P Tahun 2020) yang mencabut putusan sebelumnya (No 34/P Tahun 2020) untuk disampaikan kepada Evi Novida Ginting Manik. Dalam surat tersebut tidak ada frase atau ketentuan yang memerintahkan Teradu mengangkat dan mengaktifkan kembali Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU RI.

“Tindakan Teradu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, baik dalam kategori melampaui kewenangan di luar ketentuan hukum baik kategori mencampuradukkan kewenangan di luar materi kewenangan,” sambung Didik.

Baca Juga:

DKPP Minta Media Tangsel Beritakan Kecurangan Saat Masa Tenang Pilkada

Anggota DKPP Ida Budhiati menambahkan, Teradu sama sekali tidak memiliki dasar hukum maupun etik memerintahkan Evi Novida Ginting Manik aktif kembali sebagai anggota KPU RI menurut hukum dan etika Evi Novida Ginting tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu setelah diberhentikan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Bahwa, pengaktifan kembali menurut Teradu dibuat atas dasar keputusan bersama secara collective collegial. Tetapi, pernyataan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup berupa dokumen berita acara rapat pleno atau alat bukti lainnya, sehingga keputusan tersebut menurut DKPP merupakan tindakan sepihak Teradu tanpa melibatkan atau sepengetahuan anggota lainnya.

“Berdasarkan hal tersebut Teradu telah terbukti melanggar pasal 11 huruf a dan huruf b juncto pasal 15 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf f juncto pasal 19 huruf c, huruf e dan huruf d, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaran Pemilu,” ujar Ida.

Dalam perkara ini, anggota Majelis DKPP memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Pranomo Ubaid Tanthowi. Ditegaskannya, bahwa Teradu membubuhkan tanda tangan dalam surat 663/SDM.12-SD/05/KPU/VIII/2020 dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPU RI bukan atas nama pribadi.

Pramono juga menilai tindakan Teradu Arif Budiman membubuhkan tanda tangan pada surat 663 tidak termasuk pelanggaran berat yang menciderai integritas proses atau integritas hasil-hasil pemilu atau pilkada. Teradu tidak memiliki niat jahat untuk memanipulasi proses atau hasil pemilu atau pilkada.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DKPP yang bertindak sebagai Ketua Majelis Muhammad yang didampingi anggota DKPP sebagai anggota majelis, yaitu Alfitra Salamm, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Pramono Ubaid Tanthowi. (Pon)

Baca Juga:

Prof Muhammad: DKPP, KPU dan Bawaslu Masih Satu Garis Perjuangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebanyak 10 Warga Depok Positif Virus Corona
Indonesia
Sebanyak 10 Warga Depok Positif Virus Corona

Depok memperbaharui data penderita virus corona (COVID-19) menjadi 10 orang.

KPU Solo Mulai Distribusikan Logistik Pilwakot Solo di 54 Kelurahan
Indonesia
KPU Solo Mulai Distribusikan Logistik Pilwakot Solo di 54 Kelurahan

Distribusi logistik ditagetkan selesai selama sehari.

KPK Garap Ketua BPK Terkait Kasus Suap SPAM Kementerian PUPR
Indonesia
KPK Garap Ketua BPK Terkait Kasus Suap SPAM Kementerian PUPR

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo/Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Disnaker DKI Minta MNC Group Bayarkan Pesangon 17 Karyawan
Indonesia
Disnaker DKI Minta MNC Group Bayarkan Pesangon 17 Karyawan

Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 2627/-1.835.3 Disnaker Jakarta Pusat tertanggal 6 November 2020.

Pasien OTG di Wisma Atlet Bertambah 194 Orang
Indonesia
Pasien OTG di Wisma Atlet Bertambah 194 Orang

Jumlah pasien di kedua tower ini berkurang 54 orang

PKS Tegaskan Dany Anwar Meninggal Dunia Bukan karena COVID-19
Indonesia
PKS Tegaskan Dany Anwar Meninggal Dunia Bukan karena COVID-19

"Beliau belum positif masih menunggu info RS, sekarang lagi diupayakan di Karet Bivak, Jakpus, dan tidak dibawa pulang ke rumah," tegasnya.

Waspada, Jumlah Orang dalam Pemantauan COVID- 19 di Indonesia Lebih dari 100 Ribu
Indonesia
Waspada, Jumlah Orang dalam Pemantauan COVID- 19 di Indonesia Lebih dari 100 Ribu

Achmad Yurianto mengaku ratusan ribu ODP ini menjadi perhatian besar terkait penyebaran virus corona.

Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Capai Rp254 Triliun
Indonesia
Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Capai Rp254 Triliun

Kementerian Keuangan terus melakukan pemantauan secara ketat dan detil terhadap penggunaan anggaran program PEN.

[HOAKS Atau FAKTA]: Buntut Kericuhan Demo Omnibus Law, Bakal Ada Pemblokiran Medsos
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Buntut Kericuhan Demo Omnibus Law, Bakal Ada Pemblokiran Medsos

Kominfo hanya melakukan patroli siber. Patroli dilakukan petugas Security Operation Center Automatic Identification System (SOC-AIS).

 Pemprov DKI: Tenaga Medis Masih Kekurangan APD dan Masker
Indonesia
Pemprov DKI: Tenaga Medis Masih Kekurangan APD dan Masker

"Bantuan yang masih dibutuhkan, antara lain alat pelindung diri (APD), masker, sarung tangan, disinfektan dan natura," jelas Dwi.