DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu Anggota DKPP, Ida Budhiati. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak akan memberikan ampun terhadap penyelenggara pemilu yang mengubah atau merekayasa hasil pemilihan umum (Pemilu). Perbuatan tersebut masuk dalam kategori perlanggaran berat.

Hal itu disampaikan Anggota DKPP, Ida Budhiati dalam Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Serentak 2020 yang diadakan di Kota Manado, baru-baru ini.

Baca Juga

Pandemi, Bank Mandiri Optimis Kredit Sindikasi Meningkat

“Itu termasuk kategori pelanggaran berat. Meski baru pertama diadukan (ke DKPP), pasti akan mendapat sanksi dipecat,” tegas Ida Budhiati.

Selain mendistorsi hasil pemilu, pelanggaran lain yang masuk kategori berat adalah menghalangi hak konstitusional warga negara. Perbuatan tersebut dapat merusakan integritas penyelenggara dan proses pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
CaptioAnggota DKPP, Ida Budhiati dalam Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Serentak 2020 yang diadakan di Kota Manado. Foto: MP/Ponco

Selain itu, DKPP juga tidak akan memberi ampun terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti sebagai partisan serta melakukan perbuatan diskriminatif dalam terhadap peserta pemilu.

“Kemudian terbukti sebagai partisan, melakukan perbuatan diskriminatif, sudah pasti akan mendapatkan sanksi berat dari DKPP,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Ida mengingatkan cara kerja penyelenggara pemilu bersifat kolektif kolegial. Latar belakang yang berbeda-beda bertujuan untuk saling melengkapi sehingga mampu menjawab tantangan pemilu yang ada.

Baca Juga

BNN Ciduk Pembawa dan Bandar 47 Kilogram Sabu di Medan

“Kerja penyelenggara pemilu kolektif kolegial, masing- punya background berbeda yang tujuannya saling melengkapi, bukan bekerja secara sektoral pakai kaca mata kuda,” pungkasnya. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KRI Semarang-594 Pembawa WNI ABK World Dream Segera Merapat di Tanjung Priok
Indonesia
KRI Semarang-594 Pembawa WNI ABK World Dream Segera Merapat di Tanjung Priok

Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Laksamana Madya Yudo Margono ikut dalam perjalanan kapal tersebut

PSI Kritik Anies soal Penanganan Banjir
Indonesia
PSI Kritik Anies soal Penanganan Banjir

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad menyampaikan, hingga kini program yang diunggulkan Anies belum terlihat nyata membantu mengatasi banjir Jakarta.

Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR
Indonesia
Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR

Setidaknya ada enam urgensi sehingga diperlukan perubahan UU Kejaksaan

Plafon KUR dan Subsidi Bunga Ditambah di 2021
Indonesia
Plafon KUR dan Subsidi Bunga Ditambah di 2021

Realisasi penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 telah mencapai Rp188,11 triliun atau sekitar 99 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp190 triliun.

PPKM Diperpanjang, Wagub DKI Beberkan Dampaknya bagi Penanganan COVID-19 Jabodetabek
Indonesia
PPKM Diperpanjang, Wagub DKI Beberkan Dampaknya bagi Penanganan COVID-19 Jabodetabek

Keputusan memperpanjang pemberlakuan pembatasan sosial kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai memperkuat sinergi penanganan COVID-19 di daerah.

Pemda Wajib Hentikan dan Menutup Sekolah di Zona Merah dan Oranye
Indonesia
Pemda Wajib Hentikan dan Menutup Sekolah di Zona Merah dan Oranye

Pembukaan kembali sekolah juga akan diperbolehkan di daerah 3T (terdepan, terluar, terpencil)

Massa Berkumpul di Momen Penutupan McD Sarinah, Ini Penjelasan Polisi
Indonesia
Massa Berkumpul di Momen Penutupan McD Sarinah, Ini Penjelasan Polisi

Menurut mereka massa datang tanpa diundang dan berpotensi terjadi penyebaran corona.

Napi Provokator Kerusuhan Lapas Manado Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan
Indonesia
Napi Provokator Kerusuhan Lapas Manado Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan

Tejo mengatakan para narapidana yang terlibat kerusuhan itu bakal diproses hukum dan dijatuhi sanksi.

Menteri Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto
Indonesia
Menteri Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku siap menghadapi gugatan Hutomo Mandala Putra, atau yang kerap disapa Tommy Soeharto, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penghapusan Batas 50 Persen Penumpang Berpotensi Tingkatkan Kasus COVID-19
Indonesia
Penghapusan Batas 50 Persen Penumpang Berpotensi Tingkatkan Kasus COVID-19

"Oleh karena itu, segala hal berkenaan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk aturan pembatasan penumpang kami kira belum layak untuk dihentikan," ujarnya.