DKPP: Ada Penyelenggara Pemilu Ahli Manipulasi Perolehan Suara Peluncuran dan Bedah Buku Karya Ketua DKPP, Prof. Muhammad berjudul ‘Etika & Pemilu Demokratis’ pada Sabtu (19/12/2020) di Redtop Hotel and Convention Centre. (Foto: DKPP).

MerahPutih.com - Hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Tahun 2020, menunjukkan, pelanggaran prinsip profesional mendominasi laporan dan sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Laporan DKPP tahun 2020 hingga tanggal 4 Desember 2020 menunjukkan terdapat 698 orang diadukan. Dimana KPU Kabupaten/Kota menjadi yang tertinggi dengan 334 orang dan Bawaslu Kabutan/Kota sebanyak 229 orang.

Baca Juga:

Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP

Berdasarkan wilayah putusan DKPP Tahun 2020, Provinsi Papua dan Provinsi Sumatera Utara menjadi zona merah. Karena lebih dari 50 aduan dengan laporan masing-masing 149 aduan dan 95 pengaduan.

Dari laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Tahun 2020 memberi rekomendasi perlunya penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Selain itu, DKPP perlu melaksanakan tugas secara berkesinambungan dan profesional melalui pembaharuan hukum pemilu Tahun 2021. Dan penguatan SDM penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan ad hoc perlu penguatan.

"DKPP perlu mengembangkan sistem informasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara transparan dan akuntabel," kata Anggota DKPP Ida Budhiati.

Dalam Peluncuran dan Bedah Buku Karya Ketua DKPP, Muhammad berjudul ‘Etika & Pemilu Demokratis’ ia mengatakan, putusan DKPP mengonfirmasi penyelenggara yang hanya mengandalkan kemampuan tata kelola pemilu, tidak sedikit kasus, bahwa keahliannya itu justru untuk mengubah hasil pemilu. "Ini ahli juga, ahli mengubah hasil pemilu. Sayang sekali keahlian, pengalaman, dan durasi selama dia mengabdi sebagai penyelenggara, tahu mana lubang-lubangnya justru untuk melakukan manipulasi perolehan suara. Terjadilah kongkalikong, kedap kedip mata dengan peserta atau partai politik," ucapnya.

Ketua DKPP Muhamad. (Foto: DKPP).
Ketua DKPP Muhamad. (Foto: DKPP).

Ia menegaskan, tugas mulia KPU, Bawaslu, DKPP, dan masyarakat sipil seharusnya memastikan siapa warga negara yang mayoritas dipilih oleh rakyat di kotak suara harus dikawal secara berjenjang sebagai pemilik kursi atau pemenang pemilu.

Akan tetapi, lanjut ia, fakta membuktikan ternyata ada orang yang menang di TPS, berubah direkap kecamatan, berubah lagi di kabupaten, berubah lagi saat dilantik. "Oleh karena itu, sekali lagi saya mencoba menulis supaya keduanya ini jangan dipertentangkan tetapi justru harus dikuatkan, disinergikan, dipadukan untuk melahirkan sebuah pemilu atau pilkada yang demokratis,” ujarnya.

Baca Juga:

Konflik Kepentingan dalam Pemilu Harus Dicegah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tegaskan Punya Dasar Lakukan Upaya Paksa Terhadap Rizieq dkk
Indonesia
Polisi Tegaskan Punya Dasar Lakukan Upaya Paksa Terhadap Rizieq dkk

Rizieq Shihab menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya yakni Syarifah Najwa Shihab

Kebiasaan Anyar, Jadi Jurus Banyuwangi Atasi COVID-19
Indonesia
Kebiasaan Anyar, Jadi Jurus Banyuwangi Atasi COVID-19

Itilah dan penerapan “kebiasaan anyar” tersebut diadaptasi dari new normal yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Banyuwangi.

Kebut RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Pancing Amarah dan Rasa Curiga Rakyat
Indonesia
Kebut RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Pancing Amarah dan Rasa Curiga Rakyat

Wempy menyebut, sangat tidak etis kalau RUU Ciptaker dibahas sementara kasus Djoko Tjandra tidak dibahas.

Reisa Broto Asmoro Jadi Anggota Komunikasi Penanganan COVID-19, Begini Komentar Pengamat
Indonesia
Reisa Broto Asmoro Jadi Anggota Komunikasi Penanganan COVID-19, Begini Komentar Pengamat

Pola komunikasi luwes akan lebih mudah diterima masyarakat khususnya di kalangan milenial.

Mulai Dikerjakan November, Jalan Tol Solo-Yogyakarta Ditargetkan Rampung 2022
Indonesia
Mulai Dikerjakan November, Jalan Tol Solo-Yogyakarta Ditargetkan Rampung 2022

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan menelan biaya investasi senilai Rp16,01 triliun untuk proyek jalan tol Solo-Yogyakarta

KPK Lelang 3 Mobil Mewah Milik Mantan Wali Kota Madiun
Indonesia
KPK Lelang 3 Mobil Mewah Milik Mantan Wali Kota Madiun

Lelang itu, kata dia, untuk memaksimalkan pemasukan kas negara melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Kasus Djoko Tjandra Tamparan Keras Penegak Hukum, Aparat yang Terlibat Terus Diburu
Indonesia
Kasus Djoko Tjandra Tamparan Keras Penegak Hukum, Aparat yang Terlibat Terus Diburu

Mahfud berjanji akan terus mendorong agar oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus DJoko Tjandra ditindak

KBRI Tokyo Pastikan tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa
Indonesia
KBRI Tokyo Pastikan tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa

“KBRI Tokyo telah menjangkau simpul-simpul masyarakat dan sejauh ini tidak terdapat laporan WNI yang menjadi korban,” demikian keterangan KBRI Tokyo

Tjahjo Susun Strategi Pangkas ASN Tak Produktif
Indonesia
Tjahjo Susun Strategi Pangkas ASN Tak Produktif

Indonesia memang kelebihan ASN yang tidak diperlukan

Ini Bukti Baru yang Dibawa Keluarga 6 Laskar FPI ke Komnas HAM
Indonesia
Ini Bukti Baru yang Dibawa Keluarga 6 Laskar FPI ke Komnas HAM

“Kalau dokumen-dokumen itu foto-foto dan video waktu jenazah dari rumah sakit Sukanto (RS Polri) dibawa ke Petamburan,” kata Suhada