DKPP: Ada Penyelenggara Pemilu Ahli Manipulasi Perolehan Suara Peluncuran dan Bedah Buku Karya Ketua DKPP, Prof. Muhammad berjudul ‘Etika & Pemilu Demokratis’ pada Sabtu (19/12/2020) di Redtop Hotel and Convention Centre. (Foto: DKPP).

MerahPutih.com - Hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Tahun 2020, menunjukkan, pelanggaran prinsip profesional mendominasi laporan dan sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Laporan DKPP tahun 2020 hingga tanggal 4 Desember 2020 menunjukkan terdapat 698 orang diadukan. Dimana KPU Kabupaten/Kota menjadi yang tertinggi dengan 334 orang dan Bawaslu Kabutan/Kota sebanyak 229 orang.

Baca Juga:

Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP

Berdasarkan wilayah putusan DKPP Tahun 2020, Provinsi Papua dan Provinsi Sumatera Utara menjadi zona merah. Karena lebih dari 50 aduan dengan laporan masing-masing 149 aduan dan 95 pengaduan.

Dari laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Tahun 2020 memberi rekomendasi perlunya penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Selain itu, DKPP perlu melaksanakan tugas secara berkesinambungan dan profesional melalui pembaharuan hukum pemilu Tahun 2021. Dan penguatan SDM penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan ad hoc perlu penguatan.

"DKPP perlu mengembangkan sistem informasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara transparan dan akuntabel," kata Anggota DKPP Ida Budhiati.

Dalam Peluncuran dan Bedah Buku Karya Ketua DKPP, Muhammad berjudul ‘Etika & Pemilu Demokratis’ ia mengatakan, putusan DKPP mengonfirmasi penyelenggara yang hanya mengandalkan kemampuan tata kelola pemilu, tidak sedikit kasus, bahwa keahliannya itu justru untuk mengubah hasil pemilu. "Ini ahli juga, ahli mengubah hasil pemilu. Sayang sekali keahlian, pengalaman, dan durasi selama dia mengabdi sebagai penyelenggara, tahu mana lubang-lubangnya justru untuk melakukan manipulasi perolehan suara. Terjadilah kongkalikong, kedap kedip mata dengan peserta atau partai politik," ucapnya.

Ketua DKPP Muhamad. (Foto: DKPP).
Ketua DKPP Muhamad. (Foto: DKPP).

Ia menegaskan, tugas mulia KPU, Bawaslu, DKPP, dan masyarakat sipil seharusnya memastikan siapa warga negara yang mayoritas dipilih oleh rakyat di kotak suara harus dikawal secara berjenjang sebagai pemilik kursi atau pemenang pemilu.

Akan tetapi, lanjut ia, fakta membuktikan ternyata ada orang yang menang di TPS, berubah direkap kecamatan, berubah lagi di kabupaten, berubah lagi saat dilantik. "Oleh karena itu, sekali lagi saya mencoba menulis supaya keduanya ini jangan dipertentangkan tetapi justru harus dikuatkan, disinergikan, dipadukan untuk melahirkan sebuah pemilu atau pilkada yang demokratis,” ujarnya.

Baca Juga:

Konflik Kepentingan dalam Pemilu Harus Dicegah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Pertama, Ratusan Ribu Guru DKI Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Hari Pertama, Ratusan Ribu Guru DKI Terima Vaksin COVID-19

Dengan rincian, 47.262 pengajar laki-laki dan sebanyak 80.880 pendidik perempuan.

Beseragam Marinir, KSAL Tegaskan Jajarannya Loyal ke Jenderal Andika
Indonesia
Beseragam Marinir, KSAL Tegaskan Jajarannya Loyal ke Jenderal Andika

Jadi jangan ragukan loyalitas TNI Angkatan Laut

KPK Panggil Tiga Pimpinan DPR Aceh
Indonesia
KPK Panggil Tiga Pimpinan DPR Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memanggil tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait kasus yang sedang diselidiki lembaga anti rasuah tersebut.

Vaksin Nusantara Ternyata Produksi AS dan Diuji Coba di Indonesia
Indonesia
Vaksin Nusantara Ternyata Produksi AS dan Diuji Coba di Indonesia

Satgas COVID-19 angkat bicara terkait Vaksin Nusantara besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Kerja Lebih 10 Tahun, Pegawai Honor Diusulkan Langsung Diangkat PPPK
Indonesia
Kerja Lebih 10 Tahun, Pegawai Honor Diusulkan Langsung Diangkat PPPK

Pemerintah akan kembali membuka jalur formasi umum dan formasi khusus pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.

Nataru, TransJakarta Sesuaikan Layanan Pada Penumpang
Indonesia
Nataru, TransJakarta Sesuaikan Layanan Pada Penumpang

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat tidak kepadatan arus lalu lintas pada empat ruas tol keluar dan masuk Jakarta selama perayaan Natal 2021.

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Cirebon
Indonesia
Banjir Rendam Ratusan Rumah di Cirebon

BPBD Cirebon mendata terdapat dua desa yang terendam banjir, dengan ketinggian mulai dari 30 sentimeter sampai 1 meter.

Demi Pariwisata, 2 Juta Warga Bali Harus Sudah Divaksin di Tengah Tahun
Indonesia
Demi Pariwisata, 2 Juta Warga Bali Harus Sudah Divaksin di Tengah Tahun

Saat ini kesiapan dosis vaksin COVID-19 sudah tersedia dan yang perlu disiapkan adalah vaksinatornya.

Web Info COVID-19 Pemprov Jatim Diretas
Indonesia
Web Info COVID-19 Pemprov Jatim Diretas

Website resmi info sebaran COVID-19 milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Jatim ) diretas pihak tidak bertanggung jawab, Kamis (8/5).

KPK Periksa RJ Lino Sebagai Tersangka Korupsi Pelindo II
Indonesia
KPK Periksa RJ Lino Sebagai Tersangka Korupsi Pelindo II

RJ Lino bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.