DKI Tunggu Putusan Pusat Terkait Pencairan Bantuan Tunai PPKM Darurat Bansos Tunai. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menunggu arahan pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat ibu kota yang terdampak aturan PPKM Darurat.

"Soal BST, kami menunggu keputusan dari pemerintah pusat," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (7/7).

Baca Juga:

Pemprov DKI Siapkan Sanksi Berat Bagi Pejabat yang Berani Potong BST COVID-19

Sejatinya, kata Riza, pemerintah daeraht tidak bisa mengambil kebijakan sepihak. Maka dari itu DKI tunggu instruksi pusat.

Sejauh ini, lanjut Riza, belum ada koordinasi lebih jauh dari Pempus ihwal pembagian BST kembali.

"Tapi hal tersebut sudah terencana dan bakal diadakan lagi. Pemerintah daerah mengikut keputusan yang diambil pempus terkait BST," ucap Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial seiring aturan PPKM Darurat.

Hal itu dilakukan untuk mencegah masyarakat semakin tertekan akibat lonjakan pandemi COVID-19 dan aturan pengetatan kegiatan warga.

Pencairan Bansos Tunai. (Foto: Antara)
Pencairan Bansos Tunai. (Foto: Antara)

"Kami sepakat bansos akan digulirkan lagi. Jadi tadi Bu Risma, Bu Menkeu, Gubernur BI dan juga beberapa teman-teman lainnya, kami telah bertemu dan kami sudah sepakat untuk ini kita bantu lagi," terang Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada usulan tambahan anggaran PEN sebesar Rp 225,4 triliun, yang berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 120,72 triliun untuk program kesehatan, Rp 10,89 triliun untuk program prioritas, Rp 28,7 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 15,1 triliun untuk insentif usaha serta Rp 50,04 triliun untuk dukungan UMKM. (Asp)

Baca Juga:

18.000 UMKM Bakal Terdampak PPKM Darurat, Solo Siapkan BST Rp 9 Miliar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPR Sebut Vaksinasi Keputusan Logis, Sekalipun Tergesa-gesa
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Vaksinasi Keputusan Logis, Sekalipun Tergesa-gesa

Dia berharap ketersediaan vaksin dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat

Keponakan Surya Paloh Bersedia Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Keponakan Surya Paloh Bersedia Disuntik Vaksin COVID-19

Hal ini dilakukan keponakan Surya Paloh, untuk menepis keraguan masyarakat khususnya masyarakat Jakarta terhadap vaksin asal Tiongkok itu.

Dispar DIY Beri Diskon Tiket Masuk Sejumlah Destinasi Wisata di Yogyakarta
Indonesia
Dispar DIY Beri Diskon Tiket Masuk Sejumlah Destinasi Wisata di Yogyakarta

Kepala Dispar DIY, Singgih Raharjo menjelaskan, potongan harga disiapkan untuk masyarakat atau wisatawan yang melakukan pemesanan tiket masuk destinasi melalui aplikasi Visiting Jogja.

Kemenaker Gagalkan Pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Nonprosedural ke Timteng
Indonesia
Kemenaker Gagalkan Pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Nonprosedural ke Timteng

11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan

205 Titik di 10 Provinsi Bakal Dipasang Tilang Elektronik
Indonesia
205 Titik di 10 Provinsi Bakal Dipasang Tilang Elektronik

Program 100 hari kerja bapak Kapolri ini yang direncanakan nanti launching tahap 1 oleh bapak Kapolri tanggal 17 Maret 2021 di 10 Polda.

 September 2021 Holding BUMN Pangan Sudah Terbentuk
Indonesia
September 2021 Holding BUMN Pangan Sudah Terbentuk

Setelah Presiden RI menggelar rapat terbatas dengan Menteri BUMN Erick Thohir, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui terkait proses pembentukan holding BUMN pangan.

PPKM Jakarta Level 2, Masuk Kantor Harus Pakai Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
PPKM Jakarta Level 2, Masuk Kantor Harus Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Diberlakukan 50 persen work from office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

Sengitnya Pertarungan Senat Selain Pilpres AS
Dunia
Sengitnya Pertarungan Senat Selain Pilpres AS

Kontrol Senat akan menjadi penting untuk keberhasilan agenda Gedung Putih berikutnya terutama bagi Joe Biden agar memuluskan janjinya.

DPR Minta Vaksinasi Dimulai Dari Para Elite
Indonesia
DPR Minta Vaksinasi Dimulai Dari Para Elite

Navi berjanji akan memperjuangkan agar harga vaksin untuk vaksinasi mandiri tidak terlalu mahal.

 DPR Sahkan APBN 2022, Ini Besarannya
Indonesia
DPR Sahkan APBN 2022, Ini Besarannya

Dalam APBN 2022 telah disepakati asumsi ekonomi makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, laju inflasi tiga persen, nilai tukar rupiah Rp 14.350 per dolar AS, serta tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun 6,8 persen.