DKI tidak Punya UMK, Anies Buka Opsi Revisi Ketetapan UMP 2022 Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, terus menuai polemik dan protes dari buruh. Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan.

Kenaikan yang hanya Rp 37.749 dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Permintaan Anies itu dituangkan dalam surat kepada Menaker pada 22 November 2021 terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP.

"Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali," tulis Anies melalui surat kepada Menaker yang salinannya diterima wartawan di Jakarta, Senin (29/11).

Menurut dia, usulan peninjauan formula penetapan UMP itu agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh dapat terwujud.

Dalam surat itu, Anies menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021yang dituangkan kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

Kemudian, Pemprov DKI diharuskan untuk menetapkan/mengumumkan sebelum tanggal 21 November 2021. Keputusan Gubernur itu, lanjut dia, dibuat semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di atas.

"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan," katanya.

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6 persen yakni pada 2016 sebesar 14,8 persen, kemudian pada 2017 sebesar 8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020 mencapai 8,5 persen dan 2021 sebesar 3,2 persen.

Gubernur DKI Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur DKI Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Anies menilai. terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor lapangan usaha pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan. Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial berdasarkan data BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2021.

Sedangkan, lanjut Mantan Menteri Pendidikan ini, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sehingga UMP menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.

"Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan semua 'stakeholder' untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan," tulis Anies. (*)

Baca Juga:

Upah Minimum Naik 1 Persen, Indef: Agak Kurang Pas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Minyak Goreng Melambung, Kadin Dukung Dana Pungutan Ekspor Sawit Dipakai Subsidi
Indonesia
Harga Minyak Goreng Melambung, Kadin Dukung Dana Pungutan Ekspor Sawit Dipakai Subsidi

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, harga minyak goreng kemasan sederhana rata-rata secara nasional berada di kisaran Rp 20 ribu per liter.

Pendeteksi COVID-19 GeNose C19 Diberlakukan di Stasiun Gambir
Indonesia
Pendeteksi COVID-19 GeNose C19 Diberlakukan di Stasiun Gambir

Penambahan lokasi layanan GeNose di Stasiun Gambir merupakan bentuk dukungan KAI

Seleksi CPNS Pemkot Cimahi Digelar di Unpad Jatinangor
Indonesia
Seleksi CPNS Pemkot Cimahi Digelar di Unpad Jatinangor

Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil untuk lingkungan Pemerintah Kota Cimahi tahun 2021.

Pemkot Tangerang Bantu Penanganan Medis Narapidana Alami Luka Bakar
Indonesia
Pemkot Tangerang Bantu Penanganan Medis Narapidana Alami Luka Bakar

Sementara ini, sebanyak 41 narapidana di Lapas klas 1 Tangerang tewas akibat insiden kebakaran yang terjadi Rabu dini hari.

Eks Anak Buah Anies Baswedan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar
Indonesia
Eks Anak Buah Anies Baswedan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar

Eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan didakwa melakukan korupsi pengadaan tanah di Munjul mengakitbakan kerugian negara sebesar Rp 152,5 miliar.

Sampai Akhir Tahun, Calon Anggota KPU dan Bawaslu Jalani Tes Kesehatan
Indonesia
Sampai Akhir Tahun, Calon Anggota KPU dan Bawaslu Jalani Tes Kesehatan

Bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai mengikuti tes kesehatan jasmani di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Polisi Lakukan Penggerebekan, Pinjol Ilegal Perintahkan Karyawan Kerja dari Rumah
Indonesia
Polisi Lakukan Penggerebekan, Pinjol Ilegal Perintahkan Karyawan Kerja dari Rumah

Polisi menemukan percakapan antara karyawan yang saling berkoordinasi untuk menyamarkan perusahaan pinjol sebagai perusahaan ekspedisi.

BP Tapera Mulai Salurkan Rumah Bagi ASN
KPR
BP Tapera Mulai Salurkan Rumah Bagi ASN

Pada tahun ini target dari BP Tapera bisa menyalurkan manfaat pembiayaan rumah sekitar 51.000 unit, sehingga total pembiayaan yang bisa disalurkan BTN dalam KPR Tapera sekitar Rp7 triliun.

Anak Buah Bikin Program Baca Keliling di Bali, Kapolri Beri Tiket Sekolah Perwira
Indonesia
Anak Buah Bikin Program Baca Keliling di Bali, Kapolri Beri Tiket Sekolah Perwira

Aiptu I Nyoman Ardana diganjar penghargaan karena membuat program Caling (Baca Keliling).

DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan
Indonesia
DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan

DPR menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berpotensi menghambat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).