DKI Terapkan PSBB, Protokol Istana Negara Diubah Presiden Joko Widodo (kiri) di acara penyerahan secara simbolis bantuan subsidi upah (BSU) di Istana Jakarta, Kamis (27/8/2020) yang dipantau via media sosial. (ANTARA/Erafzon Saptiyulda AS)

Merahputih.com - Rapat antara Presiden Joko Widodo bersama para menteri akan dilakukan secara kombinasi, yakni dalam jaringan (daring) via video konferensi (vicon) ataupun luar jaringan (luring) atau offline alias kehadiran fisik.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan jenis rapat akan menyesuaikan dengan jumlah menteri yang mengikuti rapat. Jika peserta hanya satu sampai empat menteri, maka rapat tetap akan digelar tatap muka, dan sebaliknya.

"Jadi kombinasi, jika lebih dari lima kementerian maka diadakan vicon, tapi kalau satu sampai tiga, atau empat orang bisa offline," ucap Heru melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (10/9).

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tak Terlalu Lama Berikan Bantuan untuk Terdampak COVID-19

Sejak pandemi COVID-19, Jokowi memang menggelar rapat secara virtual dengan para menteri. Pun saat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terinfeksi virus Corona awal Maret lalu, Presiden menggelar rapat secara virtual dengan jajaran kabinetnya.

Pertemuan atau acara kenegaraan lainnya juga dilakukan jarak jauh. Rapat kemudian dilakukan secara tatap muka pada 8 Juni lalu saat pemerintah menggaungkan adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Presiden sesekali memperketat gelaran rapat, dengan dilakukan secara virtual, di antaranya sejak Wakil Wali Kota Solo Achmad Poernomo dinyatakan positif, usai bertemu Jokowi pertengahan Juli lalu.

Hal itu disebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

COVID
Ilustrasi penanganan jenazah pasien COVID-19. Foto: Istimewa

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan efektif diberlakukan mulai 14 September 2020. Tandanya, Jakarta bakal kembali seperti awal pandemi COVID-19.

"Mulai Senin, tanggal 14 September, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata Anies.

Anies berujar, mulai 14 September 2020 kegiatan perkantoran harus dilakukan dari rumah atau kembali work from home.

"Mulai Senin 14 September, kegiatan perkantoran non-esensial bekerja dari rumah, bukan kegiatan usaha berhenti. Tetapi kegiatan jalan tetapi di rumah, perkantoran yang tidak diizinkan operasi. Akan ada 11 kegiatan esensial yang boleh beroperasi," ucapnya.

Pemberlakukan PSBB awal di DKI Jakarta masih akan berlaku dalam lima hari ke depan. Oleh karenanya, Anies meminta semua perkantoran untuk bersiap menyesuaikan sistem kerja untuk kembali bekerja dari rumah.

Baca Juga:

Polisi Tangkap Penipu Ojol Tidak Bayar Purwokerto-Solo, Pelaku Berstatus PDP COVID-19

Sementara, masih ada 11 sektor usaha yang diperbolehkan beroperasi di luar rumah. Sektor yang boleh beroperasi antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis.

Kemudian, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari. "Saya berharap, pengelola perkantoran melakukan persiapan menghadapi pembatasan ini. PSBB beberapa bulan lalu membuat kita tahu apa yang bisa dikerjakan," tuturnya. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH