DKI Kembali Gelar Pangan Subsidi untuk Pemegang KJP Telur memiliki banyak kandungan gizi baik (Foto: Pixabay/Stevepb)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Pasar Jaya kembali menghadirkan program subsidi pangan DKI Jakarta tahun 2023. Program subsidi pangan DKI ini, telah dimulai hari ini Selasa (24/1).

Syarat penerima dari subsidi pangan ini ialah pemegang kartu Jakarta Pintar (KJP).

Baca Juga:

Sejumlah Harga Komoditas Bahan Pangan Naik pada 10 Januari 2023

"Syarat penerima program subsidi pangan ialah pemegang KJP," kata Manager Humas Pasar Jaya, Agus Lamun, Selasa (24/1).

Ada tiga jenis komoditas pangan yang disuntikan subsidi oleh Pasar Jaya.

1. Beras premium dengan ukuran 5 kg per karung dikenakan harga Rp 30.000.

2. Daging ayam diharga Rp 8.000 1 kg per bungkus.

3. Daging Sapi Rp 35.000 1 kg per bungkus.

4. Telur ayam Rp 10.000 1 tray/15 butir.

5. Ikan kembung Rp 13.000 1 kg/6-9 ekor.

6. Susu UHT Rp 30.000 1 karton/24 pcs.

Baca Juga:

PDIP Gelar Diskusi soal Pangan, Pendidikan, dan Kemiskinan Jelang HUT ke-50

"Program Pangan Bersubsidi / Program peningkatan Divertifikasi & ketahanan pangan masyarakat sudah mulai lagi per hari ini loh. 24 Januari 2023," tulis instagram Pasar Jaya @perumdapasarjaya.

Untuk mendapatkan pangan subsidi ini bisa datang dan membeli langsung di gerai-gerai Perumda Pasar Jaya

"Ayo segera merapat ke gerai gerai Perumda pasar jaya untuk mendapatkan produk produk pangan bersubsidi dengan kualitas terjamin dan bermutu," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Pastikan Pasokan dan Harga Pangan Stabil

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
80 Persen Bahan Baku Obat Sirop Diduga Penyebab Gagal Ginjal Anak Impor
Indonesia
80 Persen Bahan Baku Obat Sirop Diduga Penyebab Gagal Ginjal Anak Impor

“Nanti akan kita lihat mulai dari bagaimana alur dan jenis dari bahan baku yang masuk ke Indonesia, karena memang 80 persen kandungan bahan baku obat kita kan masih impor,” ujar Muhadjir

Kapolri Ungkap Kondisi Helikopter Pengangkut Kapolda Jambi
Indonesia
Kapolri Ungkap Kondisi Helikopter Pengangkut Kapolda Jambi

Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono mendarat darurat di hutan Kabupaten Kerinci, Jambi, Minggu (19/2).

PDIP Minta Anies Tak Manfaatkan Jabatan Gubernur Usai Jadi Capres NasDem
Indonesia
PDIP Minta Anies Tak Manfaatkan Jabatan Gubernur Usai Jadi Capres NasDem

PDI Perjuangan DKI Jakarta menitip pesan kepada Anies Baswedan pasca-ditetapkan sebagai calon presiden (capres) oleh Partai NasDem.

Antisipasi Lonjakan COVID-19 Pascamudik, Demokrat DKI Setuju Usulan WFH
Indonesia
Antisipasi Lonjakan COVID-19 Pascamudik, Demokrat DKI Setuju Usulan WFH

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono mengimbau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta mau menjalankan kebijakan WFH minimal satu pekan setelah cuti Idul Fitri 2022 selesai pada Senin (9/5)

Bjorka Bocorkan Data Negara, Keamanan Siber Pemerintah Perlu Dibenahi
Indonesia
Bjorka Bocorkan Data Negara, Keamanan Siber Pemerintah Perlu Dibenahi

peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Gibran Kumpulkan Keluarga Keraton Solo di Loji Gandrung
Indonesia
Gibran Kumpulkan Keluarga Keraton Solo di Loji Gandrung

Gibran Rakabuming Raka mengundang makan siang bersama Sinuhun PB XIII dan Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Kasunanan Surakarta, GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng di Rumdin Loji Gandrung, Rabu (4/1)

Pemerintah Diminta Dorong Buruh Industri Tekstil Kena PHK Berwirausaha
Indonesia
Pemerintah Diminta Dorong Buruh Industri Tekstil Kena PHK Berwirausaha

Pemerintah harus menyiapkan program penciptaan lapangan pekerjaan untuk mendorong buruh yang terkena PHK menjadi wirausahawan.

[HOAKS atau FAKTA]: NATO Kirim Kendaraan Tempur ke Ukraina
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: NATO Kirim Kendaraan Tempur ke Ukraina

Kereta juga terlihat berlogo “CN” yang merupakan logo dari Canadian National Railways Company.

Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat
Indonesia
Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat

Fatwa MUI dan Keputusan Menteri Agama, alokasi dana untuk operasional organisasi pengelola zakat tidak melebihi seperdelapan atau 12,5 persen dari dana zakat yang terhimpun.

PKS Dukung Serikat Pekerja PLN Tolak Privatisasi Pengelolaan Listrik
Indonesia
PKS Dukung Serikat Pekerja PLN Tolak Privatisasi Pengelolaan Listrik

"PKS setuju dengan pendapat serikat pekerja PLN yang menganggap program holding subholding ini sebagai upaya awal swastanisasi perusahaan strategis nasional," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto