DKI Habiskan Rp53 M Anggaran Corona buat Semprot Pemukiman Petugas Damkar Jakarta Timur mensterilkan jalan protokol menggunakan cairan disinfektan untuk mencegah wabah COVID-19, Minggu (22/3/2020). (ANTARA/HO-Damkar Jaktim)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan dana sebesar Rp 53 miliar untuk penyemprotan disinfektan di seluruh pemukiman ibu kota dalam mencegah penyebaran virus corona yang kini terus meningkat.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, dana itu sisa anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD DKI 2020 sebesar Rp188 miliar. Anggaran BTT yang telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp5 miliar bulan lalu dan Rp130 miliar untuk penanganan COVID-19 melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.

Baca Juga

DPR Usul Negara Gaji Sopir Ojol Dkk Sebulan Rp500.000, Duitnya dari Sini!

"Terkait dengan permintaan banyak masyarakat melalui kelurahan-kelurahan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayahnya, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda dan diputuskan bisa dipenuhi support anggaran untuk kegiatan tersebut dengan memanfaatkan BTT," kata Mujiyono saat dikonfirmasi Selasa (24/3).

Hingga saat ini, kata dia, masih ada anggaran BTT sebesar Rp53 miliar yang belum digunakan. "Sisanya masih ada Rp53 miliar yang bisa digunakan kewilayahan," jelasnya.

Relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoperasikan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan disinfektan di kompleks Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoperasikan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan disinfektan di kompleks Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Penggunaan anggaran BTT itu telah memiliki payung hukum berupa Surat Edaran Mendagri 440/2436/SJ 17 Mar 2020 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"BTT itu yang punya kewenangan PPKD, siapa itu? Gubernur, wakil gubernur, sekda dan BPKD," jelas dia.

Baca Juga

Tes Corona, Moral dan Etika Anggota DPR Dipertanyakan

Politikus Demokrat itu mengatakan, bahwa beberapa wilayah telah melakukan penyemprotan itu dengan anggaran kas kelurahan dan swadaya masyarakat, namun masih banyak perangkat kewilayahan yang kekurangan anggaran.

"Karena di kelurahan ini ada gugus tugas yang dikoordinir oleh gugus tugas wilayah, dalam hal ini wali kota. Nah, anggaran ini diajukan oleh walikota agar penyemprotan wilayah pakai BTT," tutupnya. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahathir Dirikan Partai Lagi
Indonesia
Mahathir Dirikan Partai Lagi

Awal tahun, politik Malaysia memanas setelah Mahathir mundur dari Perdana Menteri (PM) Malaysia.

Kapolda Metro Klaim PSBB Fase Ketiga Mampu Tekan Penyebaran Virus Corona
Indonesia
Kapolda Metro Klaim PSBB Fase Ketiga Mampu Tekan Penyebaran Virus Corona

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Majyen Eko Margiyono mengunjungi pos penyekatan Kedungwaringin.

Yasonna: Jakob Oetama Memberi Teladan Lewat Komitmennya pada Kemanusiaan
Indonesia
Yasonna: Jakob Oetama Memberi Teladan Lewat Komitmennya pada Kemanusiaan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya tokoh pers Jakob Oetama.

PSBB Jakarta Kembali ke Awal, Perjalanan Kereta Api Diperketat
Indonesia
PSBB Jakarta Kembali ke Awal, Perjalanan Kereta Api Diperketat

Selain itu, PT KAI memastikan sekalipun Jakarta memperketat, namun operasional kereta api di Jakarta tetap normal dan berubah jadwal.

Gandeng Strada, Kalbis Institute Kembangkan Kualitas SDM Indonesia
Indonesia
Gandeng Strada, Kalbis Institute Kembangkan Kualitas SDM Indonesia

Kalbis Institute dan Perkumpulan Strada menjalin kerja sama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Jakarta Nyaris Tembus Seribu, 2 Provinsi Ini Masih Nihil COVID-19
Indonesia
Jakarta Nyaris Tembus Seribu, 2 Provinsi Ini Masih Nihil COVID-19

Provinsi yang paling sedikit yakni 1 kasus adalah Bengkulu, Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Barat

Gelombang Ke-2 COVID, Ekonomi Indonesia Diprediksi Negatif 3,9 Persen
Indonesia
Gelombang Ke-2 COVID, Ekonomi Indonesia Diprediksi Negatif 3,9 Persen

Ekonomi Indonesia diprediksi terkontraksi minus 2,8 persen pada tahun ini jika tidak ada gelombang kedua.

KUR BRI Jadi Solusi UMKM di Masa Pandemi
Indonesia
KUR BRI Jadi Solusi UMKM di Masa Pandemi

“Kami Dari BRI Berkomitmen untuk menyalurkan KUR yang dapat membantu UMKM tentu dengan record keuangan usahanya ya," kata Handayani

20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA
Indonesia
20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA

Catatan ICW, sepanjang 2019 rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi hanya dua tahun tujuh bulan.

Kementerian ATR Sebut Penegak Hukum tidak Pernah Minta Hasil Investigasi
Indonesia
Kementerian ATR Sebut Penegak Hukum tidak Pernah Minta Hasil Investigasi

"Sampai sekarang penegak hukum tidak pernah meminta hasil investigasi tersebut kepada kami," kata Ling R Sodikin