DKI Daerah Ancaman Tinggi COVID-19, MUI Bolehkan Umat Islam Tak Salat Jumat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (5/11/2019). (ANTARA/Anom Prihantoro)

MerahPutih.com - Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi menilai DKI Jakarta termasuk dalam ketentuan fatwa MUI sebagai kawasan yang masuk ketentuan penyebaran COVID-19 yang tinggi. Mengingat lebih dari 900 penderita.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa status tanggap darurat COVID-19, dari semula 23 Maret-5 April menjadi sampai 19 April. Perpanjangan dilakukan melihat penyebaran virus di ibu kota yang meningkat tajam.

Baca Juga:

Bamsoet Soroti Kritik soal COVID-19 di Media yang Bersifat Provokatif dan Menakuti Rakyat

"Artinya untuk kawasan DKI Jakarta termasuk dalam ketentuan fatwa MUI jika di suatu kawasan penyebaran Covid-19 tinggi atau sangat tinggi, maka boleh tidak salat Jumat dan diganti dengan salat zuhur," kata dia dalam keteranganya kepada merahputih.com, Jumat (3/4).

Dia menyebut Komisi Fatwa MUI mengeluarkan tiga kategori status salat Jumat di masa wabah COVID-19. Pertama, ketika di suatu kawasan tingkat penyebaran COVID-19 terkendali, maka umat Islam wajib melaksanakan salat Jumat.

Kedua, jika di suatu kawasan penyebaran COVID-19 tidak terkendali bahkan mengancam jiwa, maka umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur.

Ketiga, apabila di suatu kawasan yang potensi penyebarannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan oleh pihak yang berwenang, umat Islam boleh tidak menyelenggarakan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zhuhur.

Salat Jumat di Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 20 Maret 2020 lalu. (Foto: Pradita Kurniawan Syah)
Salat Jumat di Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 20 Maret 2020 lalu. (Foto: Pradita Kurniawan Syah)

Zainut menambahkan, DKI Jakarta masuk dalam kriteria ketiga, yaitu daerah dengan ancaman tinggi dari COVID-19 dan ada penetapan pihak berwenang mengenai status penyebaran virus corona.

Dia mengatakan, Komisi Fatwa MUI menyatakan boleh hukumnya tidak salat Jumat tiga kali berturut-turut karena suatu daerah rawan wabah COVID-19 yang mudah menular dalam kerumunan.

Meninggalkan Jumatan dan menggantinya dengan salat zuhur dilakukan ketika ada uzur seperti sakit, safar (perjalanan) atau lainnya seperti ada ancaman bahaya terhadap keselamatan jiwa, termasuk wabah corona.

Baca Juga:

Pemerintah Didesak Atasi Ketertinggalan Pendeteksian Kasus COVID-19

Politikus PPP ini mengatakan, banyak perbedaan pendapat dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Thabrani yang berbunyi "Siapa yang mendengar azan Jumatan tiga kali, kemudian dia tidak menghadirinya maka dicatat sebagai orang munafik."

"Ancaman hadis tersebut berlaku bagi orang yang meninggalkan Jumatan tanpa uzur. Sedangkan orang yang memiliki uzur tidak melaksanakan salat Jumat, maka dia tidak masuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadis tersebut," kata dia.

Pria yang juga Wamenag ini mengimbau masyarakat yang berkecukupan untuk segera membantu warga yang menjadi korban terdampak virus corona

"Segera menunaikan zakat, infaq atau sedekahnya untuk membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak wabah virus corona," kata Zainut. (Knu)

Baca Juga:

BIN Sebut COVID-19 Bakal Mengancam Hingga Juli, MPR Ingatkan Pemerintah tak Main-main


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH