DKI Berencana Perbaiki Semua Stasiun Kereta dan Tingkatkan Pembangunan JPO Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperbaiki seluruh stasiun kereta api dan peningkatan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di setiap stasiun.

"Pak Gubernur (Anies) sudah memerintahkan untuk peningkatan pembuatan JPO kemudian juga stasiun yang ada di Jakarta semua kita akan perbaiki," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Jumat (2/4).

Hal itu dikatakan berkaitan dengan pengelolaan stasiun kereta api di Ibu Kota yang sudah diserahkan ke DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan sinergi terkait dengan perbaikan dan renovasi tersebut.

Baca Juga

Tak Ada SIKM, Penumpang Menuju Jakarta Wajib Tunjukkan Surat Bebas COVID-19

Bahkan, setelah direnovasi, DKI juga akan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk merevitalisasi dengan sistem integrasi. "Bahkan dengan Gojek, semua kita kerja sama di stasiun yang ada di Jakarta," jelas Riza.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan pengelolaan stasiun kereta yang ada di wilayah Jakarta ke Pemprov DKI.

Anies mengatakan kewenangan tersebut berhasil diperoleh DKI Jakarta karena Presiden Joko Widodo dinilai mengerti persoalan Jakarta lantaran pernah menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Kita matur (sampaikan) Pak Presiden (Jokowi). 'Pak Presiden kalau kita mengelola transportasi tapi tidak punya kewenangan sulit minta supaya stasiun di Jakarta dikelola oleh DKI'. Untungnya Presiden mantan Gubernur DKI," kata Anies, Kamis (1/3).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

Anies mengatakan, permintaan Pemprov DKI Jakarta ke pemerintah pusat terkait pengelolaan stasiun tidak berbelit-belit.

Saat meminta ke Presiden Jokowi, Anies mengatakan, dampak kemacetan yang terjadi lantaran pengelolaan stasiun tidak sesuai dengan rencana penanganan kemacetan yang dilakukan DKI Jakarta.

"Jadi begitu (Jokowi) dengar langsung, 'Iya saya juga dulu pusing ngurusin pintu stasiun'," kata Anies menirukan Presiden Jokowi.

Baca Juga

Mudik Dilarang, Pemprov DKI Berlakukan Kembali SIKM?

Karena itu, mulai saat ini pengelolaan stasiun diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Meskipun pengelolaan stasiun berada di bawah Pemprov DKI, Anies mengatakan pengelolaan untuk kereta api tetap dipegang oleh pemerintah pusat melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kini dengan pengelolaan di bawah Pemprov DKI, stasiun-stasiun kereta bisa diintegrasikan dengan bus dan sarana transportasi lainnya yang dikelola oleh Pemprov DKI. "Ketika turun dari kereta bisa langsung nyambung dengan bus," kata Anies. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Bagi Warga Tangerang yang Hendak Berkegiatan Selama Ramadan 2021
Indonesia
Aturan Bagi Warga Tangerang yang Hendak Berkegiatan Selama Ramadan 2021

Untuk sahur on the road, buka bersama dan takbir keliling serta kegiatan berkerumun lainnya tidak diperbolehkan

 Din Syamsuddin: Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman
Indonesia
Din Syamsuddin: Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman

"Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata," kata Din

PSBB Transisi Perbolehkan Pengunjung Makan di Tempat, asal...
Indonesia
PSBB Transisi Perbolehkan Pengunjung Makan di Tempat, asal...

Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB masa transisi terkait penanganan COVID-19 atau virus corona, mulai besok hari Senin (12/10).

Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19
Indonesia
Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih Happiness Award sekaligus terpilih sebagai salah satu Tokoh Pemberdayaan 2020 yang diselenggarakan oleh lembaga amil zakat nasional, Rumah Zakat.

KPK Periksa 2 Manager PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa 2 Manager PT Dirgantara Indonesia

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Irzal Rizaldi sebagai tersangka

Pemerintah Rampungkan 11 Proyek Strategis Rp135 Triliun Saat Pandemi
Indonesia
Pemerintah Rampungkan 11 Proyek Strategis Rp135 Triliun Saat Pandemi

Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres 3/2016 meliputi 225 Proyek dan 1 Program, lalu direvisi tahun 2017 melalui Perpres 58/2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program.

Picu Klaster Baru, Pemerintah Diminta tak Gegabah Buka Pasar Tradisional
Indonesia
Picu Klaster Baru, Pemerintah Diminta tak Gegabah Buka Pasar Tradisional

Bamsoet berujar tes cepat dan tes PCR sebaiknya dilakukan di pasar yang sebelumnya terdapat kasus positif dengan tujuan memastikan para pedagang terbebas dari COVID-19.

PSBB Jakarta Tekan Ekonomi di Semester II
Indonesia
PSBB Jakarta Tekan Ekonomi di Semester II

Sektor industri pengolahan, pemulihannya mengikuti pola umum peningkatan ekonomi nasional karena sangat tergantung perbaikan daya beli dan confidence masyarakat

Kepala Daerah yang Kena OTT KPK Bupati Kutai Timur Bersama Istri
Indonesia
Kepala Daerah yang Kena OTT KPK Bupati Kutai Timur Bersama Istri

Dia diamankan bersama sang istri di sebuah hotel di Jakarta.

Gatot Nurmantyo Kritik Pemerintah yang Anggap Enteng COVID-19
Indonesia
Gatot Nurmantyo Kritik Pemerintah yang Anggap Enteng COVID-19

Ia menyayangkan, langkah pemerintah yang malah fokus pada kepentingan lain.