DKI Belum Putuskan Belajar Tatap Muka di Awal Tahun 2021 Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari tahun depan, seperti arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

"Sampai saat ini kami belum putuskan," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Ia menegaskan, pihaknya tengah melakukan kajian dan berdialog dengan pihak terkait mengenai dibukanya kembali belajar mengajar di sekolah.

Baca Juga:

Pesan Natal dari Dirkrimsus Polda Metro di Situasi Pandemi COVID-19

"Kami sendiri di internal terus melakukan evaluasi, kajian, koordinasi, dialog dan sebagainya dengan semua pihak," paparnya.

Prihal tatap muka ini, Riza menerangkan, pihaknya tidak mau seperti negara-negara lain yang lebih dulu membuka sekolah tatap muka dan menjadi klaster baru kasus COVID-19.

"Dibuka tatap muka sekolah, tahu-tahu jadi klaster ini, tutup lagi sekolahnya," ungkapnya.

Sebetulnya, lanjut Riza, pihaknya sudah menyiapkan juga beberapa regulasi yang dimuat dalam draf mengenai beroperasinya kembali sekolah di Jakarta.

Wagub DKI Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara).
Wagub DKI Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara).

"Kemudian kami juga sudah sampaikan kepada dinas, kepada sekolah supaya menyiapkan fasilitas atau infrastruktur bila nanti jadi tatap muka," tuturnya.

Menurut Riza, banyak pertimbangan Pemprov jika diberlakukan kembali sekolah tatap muka. Antralain persetujuan orang tua, jika wali murid tak mengizinkan akan dimungkinkan tak jadi tatap muka.

"Kalau masih tinggi, masih meningkat juga orang tua mungkin akan mempertimbangkan," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Jakarta Kerahkan 1.680 Petugas Jaga Kebersihan Perayaan Natal

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Persiapan Mitigasi Pemprov DKI Hadapi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Begini Persiapan Mitigasi Pemprov DKI Hadapi Cuaca Ekstrem

BPBD DKI Jakarta telah melakukan kesiapan mitigasi guna mengurangi risiko bencana banjir dalam menghadapi cuaca ekstrem.

Pemerintah Perlu Waspadai Gerakan Terselubung Eks Anggota FPI
Indonesia
Pemerintah Perlu Waspadai Gerakan Terselubung Eks Anggota FPI

Pemerintah perlu menyikapi potensi aksi lanjutan kelompok yang dipimpin Rizieq Shihab itu usai dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk
Indonesia
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan di antaranya berupa uang dalam pecahan rupiah

Tes COVID-19 Negatif Jadi Syarat Berwisata di Bogor
Indonesia
Tes COVID-19 Negatif Jadi Syarat Berwisata di Bogor

Satgas Penananan COVID-19 bersama Forkopimda, akan memperketat pengawasan tempat-tempat umum, serta melakukan patroli.

Antisipasi Omicron, Luhut: Masa Karantina 7 Hari
Indonesia
Antisipasi Omicron, Luhut: Masa Karantina 7 Hari

Mengantisipasi masuknya COVID-19 varian Omicron ke Indonesia, Pemerintah memberlakukan lagi masa karantina selama tujuh hari.

16 Juta Lebih Orang Telah Mendapat Vaksin Dosis Lengkap
Indonesia
16 Juta Lebih Orang Telah Mendapat Vaksin Dosis Lengkap

Dengan pencapaian itu, maka telah tercapai 7,79 persen dari target 208.265.720 orang yang diharapkan pemerintah menerima secara lengkap vaksin Covid-19.

Ketua DPRD DKI Minta Seluruh Lurah Turun ke Lapangan Tangani Banjir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Seluruh Lurah Turun ke Lapangan Tangani Banjir

Politikus PDIP ini pun meminta seluruh jajaran lurah di ibu kota untuk terjun langsung ke lapangan, guna menuntaskan persoalan.

Adik Alex Noerdin Ikut Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Adik Alex Noerdin Ikut Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa Joes Noerdin (JN), adik kandung tersangka Alex Noerdin.

Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes
Indonesia
Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes

Mereka berada di garda terdepan dalam mengembangkan dan membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Tito Perintahkan Daerah Tuntaskan Penyaluran Bansos Saat PPKM
Indonesia
Tito Perintahkan Daerah Tuntaskan Penyaluran Bansos Saat PPKM

terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), Bupati/Wali Kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa.