DKI Batasi Operasional Angkutan Umum Saat Libur Lebaran Penertiban angkuran umum. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta membatasi operasional seluruh jenis transportasi baik berjenis darat (mobil), kereta api hingga perairan di masa libur lebaran atau Idul Fitri 1442 Hijriah.

Aturan ini, tertuang dalam surat keputusan untuk pengendalian transportasi dengan Nomor 190 Tahun 2021 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada sektor transportasi.

Baca Juga:

Pangdam Jaya Kerahkan Anak Buahnya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Setelah Lebaran

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memaparkan, pembatasan meliputi pembatasan kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum dan pembatasan waktu operasional prasarana transportasi umum.

Pengaturan operasional ojek daring (online) dan ojek pangkalan, pengendalian mobilitas penduduk melalui pengutamaan penggunaan transportasi sepeda dan berjalan kaki serta perlindungan terhadap penumpang, awak dan sarana transportasi.

"Untuk pembatasan kapasitas angkut transportasi dibatasi dengan jumlah 50 persen dari kapasitas angkut pada setiap jenis sarana transportasi," kata Syafrin.

KRL
KRL. (Foto: PTKAI)

Untuk pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum pada masing-masing moda, terdiri atas:a. Transjakarta : 05.00 - 21.30b. Angkutan Umum Reguler : 05.00 - 21.30c. Moda Raya Terpadu (MRT) : 05.00 - 21.30d. Lintas Raya Terpadu (LRT) : 05.30 - 21.30e. Angkutan Perairan : 05.00 - 18.00f. AMARI dan Angkutan Tenaga Kesehatan Transjakarta : 21.30 - 23.00g. KRL Jabodetabek : Sesuai pola operasional KRL

Untuk pengaturan operasional ojek daring dan ojek pangkalan:a. Ojek daring dan ojek pangkalan diperbolehkan mengangkut penumpang dan wajib menerapkan protokol kesehatanb. Pengemudi ojek daring dan ojek pangkalan dilarang berkerumun lebih dari lima orangc. Pengemudi ojek daring dan ojek pangkaian saat menunggu penumpang wajib menjaga jarak antar pengemudi dan parkir antar sepeda motor minimal satu meter;d. Perusahaan aplikasi ojek daring wajib menerapkan teknologi informasi Geofencing agar pengemudi tidak berkerumun sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan menerapkan sanksi terhadap pengemudi yang melanggar. (Asp)

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Tegaskan Aparat Punya Hak Pulangkan Pemudik ke Rumah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPR Minta Semua Kekuatan SAR Berkoordinasi untuk Bencana NTT
Indonesia
Ketua DPR Minta Semua Kekuatan SAR Berkoordinasi untuk Bencana NTT

Ketua DPR menyampaikan duka mendalam atas peristiwa musibah bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di NTT.

Polisi Bikin 14 Sekat di Perbatasan, Kendaraan dari Luar Jateng Akan Dikembalikan
Indonesia
Polisi Bikin 14 Sekat di Perbatasan, Kendaraan dari Luar Jateng Akan Dikembalikan

Untuk perbatasan dengan Jawa Barat, penyekatan dilajukan di dua titik di Brebes dan tiga di Cilacap

KPK Dalami Temuan Tito Karnavian Soal Dana Rp252,78 Triliiun di Bank
Indonesia
KPK Dalami Temuan Tito Karnavian Soal Dana Rp252,78 Triliiun di Bank

Apabila uang tersebut sengaja disimpan di bank, karena tidak bisa digunakan di tengah kondisi pandemi COVID-19, tidak ada unsur pidana

RS Polri Terima 7 Kantong Jenazah Berisi Potongan Tubuh Korban Sriwijaya Air
Indonesia
RS Polri Terima 7 Kantong Jenazah Berisi Potongan Tubuh Korban Sriwijaya Air

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri menerima tujuh kantong jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182.

Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes
Indonesia
Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta, pengelola bandara tegas menerapkan protokol kesehatan, apalagi kini tengah muncul strain virus Corona baru dari Inggris.

PBNU Yakin Masyarakat Indonesia Pahami Keputusan Pembatasan Haji Arab Saudi
Indonesia
Kapolri Pengganti Idham Azis, PKS: Jangan Lagi Ada Orang Tersisihkan dalam Hukum
Indonesia
Kapolri Pengganti Idham Azis, PKS: Jangan Lagi Ada Orang Tersisihkan dalam Hukum

Kapolri baru mesti orang yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR
Indonesia
MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR

Penyitaan kamera CCTV di rumah dinas Waketum Golkar itu penting

Legislator Apresiasi Usul JHL Nakes Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan
Indonesia
Legislator Apresiasi Usul JHL Nakes Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan

Jadi ini yang paling urgent dan menolong pekerja tenaga kesehatan kita

Sejumlah Petinggi Waskita Karya Diduga Kecipratan Duit Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia