DK PBB Jegal Resolusi Rusia tentang Ukraina, Hanya 2 Negara yang Setuju Para duta besar di PBB mengheningkan cipta selama satu menit untuk Ukraina selama pertemuan DK PBB, tentang resolusi mengenai tindakan Rusia terhadap Ukraina. (ANTARA/Reuters/Carlo Allegri/pri)

MerahPutih.com - Rancangan resolusi (ranres) yang diajukan Rusia dan berisi seruan soal akses bantuan dan pelindungan warga sipil di Ukraina, terjegal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemungutan suara pada Rabu (23/3).

Dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan, hanya Rusia dan China yang menyetujui ranres tersebut sementara sisanya memilih abstain. Resolusi rancangan Rusia itu tidak menyebut-nyebut soal peranan Moskwa dalam krisis Ukraina.

Baca Juga:

DK PBB Gagal Diveto Rusia, Jokowi Disarankan Bersuara di Majelis Umum PBB

"Kalau Rusia memang peduli soal kondisi kemanusiaan, seharusnya mereka berhenti mengebom anak-anak dan berhenti melancarkan taktik pengepungan. Tapi ternyata tidak demikian," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward di Dewan pascapemungutan suara, dikutip Antara, Kamis (24/3).

Rusia selama ini membantah menjadikan warga sipil sebagai target serangannya. Untuk dapat disahkan, rancangan resolusi Dewan Keamanan harus mendapatkan sedikitnya sembilan suara dukungan serta tidak ada veto dari anggota tetap DK PBB.

Gedung markas besar PBB difoto dengan logo PBB di wilayah Manhattan, New York City, New York, AS, 1 Maret 2022. (ANTARA/REUTERS/Carlo Allegri/as)

Moskwa sebelumnya membatalkan pemungutan suara di Dewan Keamanan yang dijadwalkan Jumat (18/3) pekan lalu, setelah menuding negara-negara Barat melancarkan "tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap langkah itu.

Baca Juga:

Resolusi Dewan Keamanan PBB Kutuk Serangan ke Ukraina Mentah Diveto Rusia

Rusia mengajukan ranres setelah Prancis dan Meksiko menarik rancangan versi mereka ke Dewan Keamanan karena yakin dokumen itu akan diveto Kremlin. Dokumen rancangan Prancis dan Meksiko berisi kritik terhadap Rusia, yang dianggap sebagai penyebab kemunculan masalah kemanusiaan di Ukraina.

Ukraina dan negara-negara sekutunya, sementara itu, berencana mengajukan ranres ke forum pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Di majelis beranggotakan 193 negara itu, tidak ada negara yang punya veto (hak membatalkan). Hak veto DK PBB hanya dipegang lima negara, yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis. (*)

Baca Juga:

Bahas Sanksi untuk Rusia, Biden Bertemu Pemimpin Eropa dan NATO

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerak Cepat Aparat Redam Bentrok di Maluku Tengah
Indonesia
Gerak Cepat Aparat Redam Bentrok di Maluku Tengah

Warga Pelauw dan Ori sepakat menginginkan perdamaian. Namun dengan catatan, agar sumber masalah yang selama ini sering terjadi yaitu soal batas tanah untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu.

RUU TPKS Diharap Atur Hak Prosedural Hingga Hak Layanan Korban
Indonesia
RUU TPKS Diharap Atur Hak Prosedural Hingga Hak Layanan Korban

Harus dibuka peluang pengaturan kompensasi untuk kekerasan seksual

5 Istana Kepresidenan 100 Persen Pakai Energi Terbarukan
Indonesia
5 Istana Kepresidenan 100 Persen Pakai Energi Terbarukan

Istana Kepresidenan di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, hingga Tampaksiring sudah 100 persen menggunakan listrik dari energi terbarukan.

179.769 Lowongan Posisi Guru di Daerah 3T Tidak Ada Peminat
Indonesia
179.769 Lowongan Posisi Guru di Daerah 3T Tidak Ada Peminat

Guru yang lulus ujian seleksi pegawai pemerintah namun belum bisa masuk formasi pegawai di daerahnya diarahkan untuk mengisi lowongan guru di daerah 3T.

IPW Minta Kadiv Propam Polri Dicopot, Ketua Komisi III Buka Suara
Indonesia
IPW Minta Kadiv Propam Polri Dicopot, Ketua Komisi III Buka Suara

Menanggapi desakan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menilai pencopotan Irjen Ferdy Sambo dinilai terlalu jauh.

Motif Penganiayaan Ketum KNPI Masih Misterius
Indonesia
Motif Penganiayaan Ketum KNPI Masih Misterius

Polda Metro Jaya masih mendalami motif pengeroyokan dan aktor di balik aksi yang dilakukan terhadap Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama.

Jika Pertalite Naik, Inflasi Bisa Meningkat Lebih Dari 1 Persen
Indonesia
Jika Pertalite Naik, Inflasi Bisa Meningkat Lebih Dari 1 Persen

Presiden Joko Widodo menjelaskan gejolak ekonomi global telah berdampak pada aspek moneter dan fiskal negara sehingga perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

(HOAKS atau FAKTA) : Marc Marquez Goyang Dangdutan saat Pembukaan MotoGP Mandalika
Indonesia
(HOAKS atau FAKTA) : Marc Marquez Goyang Dangdutan saat Pembukaan MotoGP Mandalika

Viral di media sosial Youtube sebuah video yang menggambarkan pebalap top MotoGP Marc Marquez tengah berjoget lagu dangdut.

Pemprov DKI Bakal Sanksi Perusahaan yang Tak Bayar THR Karyawan
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Sanksi Perusahaan yang Tak Bayar THR Karyawan

Pemerintah DKI Jakarta tak segan akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya memberikan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2022 kepada pegawainya sesuai ketentuan.

Anak Buah Cak Imin Sebut Koalisi PKB-PKS Bisa Jadi Solusi Hentikan Polarisasi
Indonesia
Anak Buah Cak Imin Sebut Koalisi PKB-PKS Bisa Jadi Solusi Hentikan Polarisasi

Misalnya, menghentikan polarisasi yang selama ini terjadi ketika menjelang dan sesudah pemilu