Djoko Tjandra Ungkap Keterlibatan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Djoko Tjandra mengungkapkan keterlibatan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam kasus yang menjeratnya. Peran Najib Razak dalam perkara penghapusan red notice yakni merekomendasi Tommy Sumardi ke Djoko Tjandra.

Hal itu disampaikan Djoko Tjandra dalam persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (15/3).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Ungkap Modus Pinangki Minta 100 Juta Dolar

"Untuk bisa masuk ke Indonesia guna kepentingan pendaftaran permohonan PK tersebut, saya minta tolong kepada Tommy Sumardi yang saya kenal dan berdasarkan rekomendasi dari besan saudara Tommy Sumardi, sahabat saya, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, untuk mengecek status DPO saya," kata Djoko Tjandra.

Setelah diyakinkan oleh Najib Razak, lantas Djoko Tjandra berkomunikasi dengan Tommy Sumardi perihal tersebut. Sehingga, terjadi kesepakatan antar keduanya.

"Saudara Tommy Sumardi menyanggupi, tetapi ada biayanya. Awalnya Tommy Sumardi meminta fee sebesar Rp15 miliar. Saya tawar menjadi Rp10 miliar dan Saudara Tommy Sumardi menyetujuinya," ujarnya.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Hanya saja, Djoko Tjandra dalam nota pembelaannya mengklaim tak mengetahui peruntukan uang tersebut. Hingga akhirnya, namanya terseret dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.

"Saya tidak tahu untuk apa saja Tommy Sumardi menggunakan fee yang saya bayarkan tersebut. Itu jadi urusan dan tanggung jawab Tommy Sumardi. Kewajiban saya hanya membayar biaya sebesar Rp10 miliar yang kami sepakatin," kata Djoko Tjandra.

Baca Juga:

Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin

Dalam rangkaian perkara suap red notice Irjen Napoleon Bonaparte divonis bersalah menerima suap sebesar 200 ribu dolar Singapura dan 370 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Sehingga, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 4 tahun penjara. Hanua saja, dia mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sedangkan, Brigjen Prasetijo Utomo divonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Sebab, dia terbukti menerima uang sebesar 100 ribu dolar AS. Jenderal bintang satu ini pun menerima putusan itu dan memilih tak mengajukan banding. Kedua jenderal polisi itu menerima uang dari Djoko Tjandra. Tapi pemberian uang itu melalui pengusaha Tommy Sumardi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
34 Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Naik Penyidikan
Indonesia
34 Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Naik Penyidikan

"Satgas Gakkum melakukan penyelidikan dan terdapat 34 perusahaan yang disegel sudah naik lidik," ujar Yusri

Kejagung Tunda Proses Hukum Paslon yang Maju Pilkada 2020
Indonesia
Kejagung Tunda Proses Hukum Paslon yang Maju Pilkada 2020

Kejaksaan Agung menunda proses hukum terhadap pasangan calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

Haris-Abdullah Sani Raih Suara Terbanyak di PSU Pilgub Jambi
Indonesia
Haris-Abdullah Sani Raih Suara Terbanyak di PSU Pilgub Jambi

Dengan demikian selisih perolehan suara paslon nomor urut 3 terhadap paslon nomor urut 1 setelah PSU Pilgub Jambi semakin jauh.

Pemprov DKI Denda Rizieq Shihab Rp50 Juta
Indonesia
Pemprov DKI Denda Rizieq Shihab Rp50 Juta

Pemprov DKI Jakarta memberikan denda sebesar Rp50 juta akibat melanggar protokol kesehatan dalam acara pernikahan anaknya dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu (14/11).

Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19

Elemen dasar dari instrumen pemilu, persoalan hak pilih masyarakat di Pilkada saat pandemi Covid 2019 ini harus dijadikan perhatian bersama.

COVID-19 Mengkhawatirkan, Warga Bandung Mulai Mau Ikut Vaksinasi
Indonesia
COVID-19 Mengkhawatirkan, Warga Bandung Mulai Mau Ikut Vaksinasi

"Ini merupakan langkah ikhtiar saya sekaligus melindungi keluarga. Selagi kata pemerintah itu aman, ya saya ikut divaksin," kata firman.

Ingin Nikmati Libur Nataru di Puncak? Pahami Aturan Ini
Indonesia
Sah! Eri-Armuji Ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada Surabaya 2020
Indonesia
Sah! Eri-Armuji Ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada Surabaya 2020

"Eri-Armuji mendapatkan 597.540 suara. Sedangkan, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno mengantongi 451.794 suara. Sehingga, terdapat selisih 145.746 suara," kata Komisioner KPU Kota Surabaya Devisi Teknis Penyelenggaraan, Soeprayitno

[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Ubah Siklus Menstruasi
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Ubah Siklus Menstruasi

Vaksin COVID-19 memberikan instruksi untuk mengajari sel manusia cara membuat protein, atau bahkan hanya sepotong protein yang memicu respons kekebalan di dalam tubuh manusia

Diterpa Isu Miring, Berikut Tanggapan Relawan Vaksin COVID-19
Indonesia
Diterpa Isu Miring, Berikut Tanggapan Relawan Vaksin COVID-19

Uji klinis vaksin COVID-19 yang dilakukan PT Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Unpad sempat diterpa isu tak sedap.