Djoko Tjandra Menangis saat Bersaksi untuk Pinangki Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2020). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra menangis saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari.

Djoko Tjandra yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini tak kuasa menahan tangis saat dirinya menjelaskan soal hukuman dua tahun penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali.

"Karena saya ingin proses PK saya dan masalah ini (belum selesai) 20 tahun," kata Djoko Tjandra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11).

Baca Juga:

Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra

Kesaksian Djoko Tjandra lantas berhenti sejenak. Salah seorang jaksa perempuan lalu menyodorkan tisu kepada Djoko Tjandra.

"Sabar dulu ya jaksa, ada tisu?," ujar Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto.

Menurut Djoko Tjandra, Pinangki bersama temannya Rahmat, dan seorang advokat Anita Kolopaling menemuinya di the Exchange 106 Kuala Lumpur pada 19 November 2019. Djoko Tjandra lantas meminta Anita untuk membantu mengurus perkara hukumnya.

"Saya di situ menunjuk Anita Kolopaking sebagai pengacara saya dan memberikan kuasa kepadanya untuk bertindak bagi kepentingan saya," ungkap Djoko Tjandra.

Kendati demikian, saat pertemuan pertama tersebut, Djoko Tjandra mengaku tidak terlalu yakin dengan Anita. Sehingga pada pertemuan selanjutnya, yang berlangsung pada 25 November 2019, Anita datang bersama Pinangki dan Andi Irfan Jaya ke kantor Djoko Tjandra.

"Tapi karena saya tidak terlalu comfortable hanya dengan Anita sendiri maka pada 25 November seminggu kemudian Pinangki datang lagi bersama Andi Irfan Jaya dan Anita ke kantor saya. Di situ Andi memperkenalkan diri sebagai konsultan dan saya katakan silakan," ujarnya.

Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.
Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.

Menurut Djoko Tjandra, pertemuan pertamanya dengan Pinangki berlangsung pada 12 November 2019. Dalam pertemuan itu, Djoko Tjandra yang lebih aktif menjelaskan terkait kasus hak tagih Bank Bali yang menjeratnya.

"Pertemuan pertama saya yang lebih menjelaskan tentang kasus saya, saat itu ada Rahmat tapi dia sama sekali hanya duduk dan tidak bicara satu kata pun. Karena fungsi Rahmat sifatnya hanya memperkenalkan Pinangki ke saya dan saya menjelaskan kasus saya ke Pinangki," kata Djoko Tjandra.

Kepada Pinangki, Djoko Tjandra saat itu mengaku tidak ingin berhubungan dengan PNS. Terlebih, kata Djoko Tjandra, posisi Pinangki di Kejaksaan Agung tidak strategis. Pinangki saat itu hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

"Sekalipun akhirnya saya tahu Pinangki sebagai seorang jaksa dan saya akhirnya tahu juga bahwa beliau bidangnya bukan yang mampu membantu saya, karena dari jabatannya bukan dari Jamintel, bukan dari Jampidsus dan tak punya kapasitas dalam kasus saya," tandas Djoko Tjandra.

Baca Juga:

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
41 Persen Pasien COVID-19 di Bandung Berasal dari Luar Kota
Indonesia
41 Persen Pasien COVID-19 di Bandung Berasal dari Luar Kota

Dinas Kesehatan Kota Bandung menyatakan 41,04 persen pasien yang dirawat atau diisolasi di sejumlah fasilitas kesehatan merupakan warga dari luar kota.

 Diminta KPK, Kepolisian Segera Buru Eks Sekretaris MA Nurhadi
Indonesia
Diminta KPK, Kepolisian Segera Buru Eks Sekretaris MA Nurhadi

Karopenmas Polri Brigjen Argo Yuwono pun mengatakan bahwa Polri akan membantu KPK mencari Nurhadi.

Tak Miliki SIKM, Hampir 3 Ribu Kendaraan Ditolak Masuk Jakarta
Indonesia
Tak Miliki SIKM, Hampir 3 Ribu Kendaraan Ditolak Masuk Jakarta

"Mereka diputarbalikan di 11 titik kawasan penyekatan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta," ucap dia

Jokowi Pastikan Indonesia Belum Berencana Diisolasi karena Corona
Indonesia
Jokowi Pastikan Indonesia Belum Berencana Diisolasi karena Corona

Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia belum melakukan isolasi terhadap wilayah yang diwaspadai sebagai lokasi penyebaran virus corona.

Ketua MPR Desak Jokowi Tak Asal Bubarkan Lembaga Negara
Indonesia
Ketua MPR Desak Jokowi Tak Asal Bubarkan Lembaga Negara

Pembubaran 18 lembaga tersebut dilakukan sepenuhnya untuk efisiensi anggaran keuangan negara

 Sebanyak 1.720 Peserta Lolos Seleksi SNMPTN di UNS Surakarta
Indonesia
Sebanyak 1.720 Peserta Lolos Seleksi SNMPTN di UNS Surakarta

Rektor UNS, Jamal Wiwoho, mengatakan jumlah peminat SNMPTN UNS tahun 2020 ini sebanyak 31.080 orang. Angka ini mengalami kenaikan 1,5 persen dari peminat SNMPTN UNS tahun 2019.

Kirimkan Surat Nama Cawagub Baru ke DPRD, Anies Berharap Segera Punya Pendamping
Indonesia
Kirimkan Surat Nama Cawagub Baru ke DPRD, Anies Berharap Segera Punya Pendamping

Diketahui dua nama yang disepakati Gerindra dan PKS adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Soal Garapan Lumbung Pangan, Sufmi Sebut Ide Prabowo Soal Ketahanan Diterima Jokowi
Indonesia
Soal Garapan Lumbung Pangan, Sufmi Sebut Ide Prabowo Soal Ketahanan Diterima Jokowi

Lumbung pangan juga termasuk bentuk pertahanan negara.

Cegah Resesi, Ekonomi Masyarakat Harus Dibuka Bertahap
Indonesia
Cegah Resesi, Ekonomi Masyarakat Harus Dibuka Bertahap

"Ketika mencoba meningkatkan permintaan, harus ada kemampuan pasar, kemampuan masyarakat, untuk benar-benar menyerap produk yang ada di pasar," kata Nurhaida.

AS Konfirmasi 15 Positif Virus Corona
Dunia
AS Konfirmasi 15 Positif Virus Corona

Kasus AS terbaru itu berasal dari seorang pasien warga AS yang turut dievakuasi dari Wuhan di Tiongkok.