Djoko Tjandra Menangis saat Bersaksi untuk Pinangki Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2020). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra menangis saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari.

Djoko Tjandra yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini tak kuasa menahan tangis saat dirinya menjelaskan soal hukuman dua tahun penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali.

"Karena saya ingin proses PK saya dan masalah ini (belum selesai) 20 tahun," kata Djoko Tjandra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11).

Baca Juga:

Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra

Kesaksian Djoko Tjandra lantas berhenti sejenak. Salah seorang jaksa perempuan lalu menyodorkan tisu kepada Djoko Tjandra.

"Sabar dulu ya jaksa, ada tisu?," ujar Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto.

Menurut Djoko Tjandra, Pinangki bersama temannya Rahmat, dan seorang advokat Anita Kolopaling menemuinya di the Exchange 106 Kuala Lumpur pada 19 November 2019. Djoko Tjandra lantas meminta Anita untuk membantu mengurus perkara hukumnya.

"Saya di situ menunjuk Anita Kolopaking sebagai pengacara saya dan memberikan kuasa kepadanya untuk bertindak bagi kepentingan saya," ungkap Djoko Tjandra.

Kendati demikian, saat pertemuan pertama tersebut, Djoko Tjandra mengaku tidak terlalu yakin dengan Anita. Sehingga pada pertemuan selanjutnya, yang berlangsung pada 25 November 2019, Anita datang bersama Pinangki dan Andi Irfan Jaya ke kantor Djoko Tjandra.

"Tapi karena saya tidak terlalu comfortable hanya dengan Anita sendiri maka pada 25 November seminggu kemudian Pinangki datang lagi bersama Andi Irfan Jaya dan Anita ke kantor saya. Di situ Andi memperkenalkan diri sebagai konsultan dan saya katakan silakan," ujarnya.

Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.
Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.

Menurut Djoko Tjandra, pertemuan pertamanya dengan Pinangki berlangsung pada 12 November 2019. Dalam pertemuan itu, Djoko Tjandra yang lebih aktif menjelaskan terkait kasus hak tagih Bank Bali yang menjeratnya.

"Pertemuan pertama saya yang lebih menjelaskan tentang kasus saya, saat itu ada Rahmat tapi dia sama sekali hanya duduk dan tidak bicara satu kata pun. Karena fungsi Rahmat sifatnya hanya memperkenalkan Pinangki ke saya dan saya menjelaskan kasus saya ke Pinangki," kata Djoko Tjandra.

Kepada Pinangki, Djoko Tjandra saat itu mengaku tidak ingin berhubungan dengan PNS. Terlebih, kata Djoko Tjandra, posisi Pinangki di Kejaksaan Agung tidak strategis. Pinangki saat itu hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

"Sekalipun akhirnya saya tahu Pinangki sebagai seorang jaksa dan saya akhirnya tahu juga bahwa beliau bidangnya bukan yang mampu membantu saya, karena dari jabatannya bukan dari Jamintel, bukan dari Jampidsus dan tak punya kapasitas dalam kasus saya," tandas Djoko Tjandra.

Baca Juga:

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Diberi Chip untuk Kontrol Manusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Diberi Chip untuk Kontrol Manusia

Akun Twitter sarang hamnida (@kharimakharima1) mengunggah cuitan berupa satu video kompilasi beberapa potongan video yang menyebut chip di vaksin COVID-19.

Jokowi Tunda Peresmian Tol Manado-Bitung
Indonesia
Jokowi Tunda Peresmian Tol Manado-Bitung

Jalan Tol Mabit dibangun dalam dua seksi, yaitu Ring Road Manado-Sukur-Airmadidi hingga Kauditan (21 Km) dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan untuk Seksi 2 Airmadidi - Bitung (25 Km), dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga Manado Bitung.

DPR Minta Vaksinasi Dimulai Dari Para Elite
Indonesia
DPR Minta Vaksinasi Dimulai Dari Para Elite

Navi berjanji akan memperjuangkan agar harga vaksin untuk vaksinasi mandiri tidak terlalu mahal.

DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi
Indonesia
DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi

Taati aturan dari pemprov demi kepentingan bersama

Perayaan Pekan Paskah, Seluruh Gereja Bakal Dijaga Ketat Polisi
Indonesia
Perayaan Pekan Paskah, Seluruh Gereja Bakal Dijaga Ketat Polisi

Jelang Hari Jumat Agung dan Paskah yang jatuh pada pekan ini, kepolisian melakukan pengetatan pengamanan khususnya di gereja-gereja.

Pemkot Jakpus Klaim Pembuatan Embung Sukses Atasi Banjir
Indonesia
Pemkot Jakpus Klaim Pembuatan Embung Sukses Atasi Banjir

Irwandi juga menyebut program Gerebek Lumpur yang dilakukan sukses untuk menangani banjir.

Pengamat Intelijen Sebut Isu RUU HIP Dikapitalisasi
Indonesia
Pengamat Intelijen Sebut Isu RUU HIP Dikapitalisasi

"Di sisi lain sudah tampak adanya kapitalisasi isu RUU HIP yang dianggap sebagai kebangkitan komunis," kata Stanislaus

UNS Tanggung Biaya Pengobatan 25 PPDS yang Positif COVID-19
Indonesia
UNS Tanggung Biaya Pengobatan 25 PPDS yang Positif COVID-19

"Kami menanggung semua biaya pengobatan mereka semua. Pasien ini dilarang dijenguk orang tuanya di rumah sakit," ujar Jamal

Dede Yusuf: AHY Gagalnya Dimana?
Indonesia
Dede Yusuf: AHY Gagalnya Dimana?

Pastinya kader-kader senior yang sudah lama di Partai Demokrat sudah paham aturan

Pemerintah Targetkan Vaksinasi COVID-19 kepada 60 Ribu Pekerja Seni
Berita
Pemerintah Targetkan Vaksinasi COVID-19 kepada 60 Ribu Pekerja Seni

Staf Ahli Manajemen Krisis Kemenpareraf Henky Manurung menyampaikan ada 60 ribuan pekerja seni dan hampir 50 ribuan pekerja ekonomi kreatif yang terdata untuk menerima vaksin COVID-19.