Djoko Tjandra Menangis saat Bersaksi untuk Pinangki Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2020). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra menangis saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari.

Djoko Tjandra yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini tak kuasa menahan tangis saat dirinya menjelaskan soal hukuman dua tahun penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali.

"Karena saya ingin proses PK saya dan masalah ini (belum selesai) 20 tahun," kata Djoko Tjandra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11).

Baca Juga:

Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra

Kesaksian Djoko Tjandra lantas berhenti sejenak. Salah seorang jaksa perempuan lalu menyodorkan tisu kepada Djoko Tjandra.

"Sabar dulu ya jaksa, ada tisu?," ujar Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto.

Menurut Djoko Tjandra, Pinangki bersama temannya Rahmat, dan seorang advokat Anita Kolopaling menemuinya di the Exchange 106 Kuala Lumpur pada 19 November 2019. Djoko Tjandra lantas meminta Anita untuk membantu mengurus perkara hukumnya.

"Saya di situ menunjuk Anita Kolopaking sebagai pengacara saya dan memberikan kuasa kepadanya untuk bertindak bagi kepentingan saya," ungkap Djoko Tjandra.

Kendati demikian, saat pertemuan pertama tersebut, Djoko Tjandra mengaku tidak terlalu yakin dengan Anita. Sehingga pada pertemuan selanjutnya, yang berlangsung pada 25 November 2019, Anita datang bersama Pinangki dan Andi Irfan Jaya ke kantor Djoko Tjandra.

"Tapi karena saya tidak terlalu comfortable hanya dengan Anita sendiri maka pada 25 November seminggu kemudian Pinangki datang lagi bersama Andi Irfan Jaya dan Anita ke kantor saya. Di situ Andi memperkenalkan diri sebagai konsultan dan saya katakan silakan," ujarnya.

Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.
Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.

Menurut Djoko Tjandra, pertemuan pertamanya dengan Pinangki berlangsung pada 12 November 2019. Dalam pertemuan itu, Djoko Tjandra yang lebih aktif menjelaskan terkait kasus hak tagih Bank Bali yang menjeratnya.

"Pertemuan pertama saya yang lebih menjelaskan tentang kasus saya, saat itu ada Rahmat tapi dia sama sekali hanya duduk dan tidak bicara satu kata pun. Karena fungsi Rahmat sifatnya hanya memperkenalkan Pinangki ke saya dan saya menjelaskan kasus saya ke Pinangki," kata Djoko Tjandra.

Kepada Pinangki, Djoko Tjandra saat itu mengaku tidak ingin berhubungan dengan PNS. Terlebih, kata Djoko Tjandra, posisi Pinangki di Kejaksaan Agung tidak strategis. Pinangki saat itu hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

"Sekalipun akhirnya saya tahu Pinangki sebagai seorang jaksa dan saya akhirnya tahu juga bahwa beliau bidangnya bukan yang mampu membantu saya, karena dari jabatannya bukan dari Jamintel, bukan dari Jampidsus dan tak punya kapasitas dalam kasus saya," tandas Djoko Tjandra.

Baca Juga:

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Sindir Jaksa Agung karena tak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki
Indonesia
ICW Sindir Jaksa Agung karena tak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki

"ICW mengucapkan selamat kepada Bapak ST Burhanudin selaku Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung karena telah berhasil mempertahankan vonis ringan kepada Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana

RUU TPKS Resmi Jadi RUU Inisiatif DPR
Indonesia
RUU TPKS Resmi Jadi RUU Inisiatif DPR

Dari sembilan fraksi, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tetap menolak pengesahan RUU TPKS

Revisi UU ITE Tak Masuk di Prolegnas 2021, Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Serius
Indonesia
Revisi UU ITE Tak Masuk di Prolegnas 2021, Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Serius

Tumpang tindih pengaturan, ketidaksesuaian unsur pidana, dan ancaman pidana tinggi menjadi masalah utama

Pemprov DKI Tambah Tempat Vaksinasi Moderna dan Pfizer, Ini Lokasinya
Indonesia
Pemprov DKI Tambah Tempat Vaksinasi Moderna dan Pfizer, Ini Lokasinya

Vaksinasi Moderna dan Pfizer terbuka untuk masyarakat umum. Tepatnya, masyarakat berusia 18 tahun ke atas untuk vaksin Moderna dan masyarakat umum 12 tahun ke atas untuk vaksin Pfizer.

Jabar Cari 1.500 Investor Buat Pulihkan Ekonomi
Indonesia
Jabar Cari 1.500 Investor Buat Pulihkan Ekonomi

Pada semester I 2021, Jabar menempati peringkat pertama realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total Rp 72,46 triliun.

Satlantas Polresta Surakarta Tukar Denda Tilang dengan Suntik Vaksin Gratis
Indonesia
Satlantas Polresta Surakarta Tukar Denda Tilang dengan Suntik Vaksin Gratis

Ia mengatakan bagi pelanggar lalin juga tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri (PN) untuk mengikuti sidang. Masyarakat cukup ditilang di tempat dengan disuntik vaksin di tempat.

Tiga Sespri Edhy Prabowo Bakal Bersaksi di Sidang Kasus Benur
Indonesia
Tiga Sespri Edhy Prabowo Bakal Bersaksi di Sidang Kasus Benur

Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan izin ekspor benih lobster atau benur untuk terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Buru Jozeph Paul Zhang, Polri Gandeng Interpol
Indonesia
Buru Jozeph Paul Zhang, Polri Gandeng Interpol

Mabes Polri menggandeng Interpol untuk memburu Youtuber Jozeph Paul Zhang yang diduga melakukan penistaan agama di akun Youtube miliknya.

Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

Ia mengeklaim, selama ini DPR selalu berupaya menjalankan amanat konstitusi melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Pagi Ini Demokrat Kubu AHY Bawa KLB Deli Serdang ke Pengadilan
Indonesia
Pagi Ini Demokrat Kubu AHY Bawa KLB Deli Serdang ke Pengadilan

Berangkat dari kantor DPP Partai Demokrat