Djoko Tjandra Layak Divonis Seumur Hidup Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai model kejahatan yang dilakukan oleh Djoko Tjandra layak dijatuhi vonis seumur hidup. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Peneliti ICW Kurnia mengatakan, Djoko Tjandra selain melarikan diri dari proses hukum, juga terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap penegak hukum. Mulai dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Brigjen Prasetijo Utomo, hingga Irjen Napoleon Bonaparte.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Djoko Tjandra

"Bahkan, tindakan Joko S Tjandra yang dengan mudah memasuki wilayah Indonesia untuk mengurus pendaftaran Peninjauan Kembali ke Pengadilan telah meruntuhkan wajah penegakan hukum Indonesia," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (6/4).

Untuk itu, ICW mengusulkan agar ke depan, legislator di Senayan segera merevisi Undang-Undang Tipikor. Setidaknya untuk mengakomodir lasal pemberi suap kepada penegak hukum (Jaksa atau Polisi) agar diatur secara khusus.

Djoko Tjandra. Foto: Antara

"Misalnya memasukkan pidana penjara maksimal seumur hidup. Agar ke depan, jika ada pihak yang melakukan perbuatan sama seperti Joko S Tjandra, dapat dipenjara dengan hukuman maksimal," ujarnya.

Selain itu, ICW mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya diam dan menonton penanganan perkara ini. ICW menduga surat perintah supervisi yang diterbitkan oleh KPK hanya sekadar formalitas belaka. Sebab, sampai saat ini praktis tidak ada hal konkret yang dilakukan KPK terhadap perkara Djoko Tjandra.

Baca Juga

Yakin Divonis Ringan dari Tuntutan, Djoko Tjandra: Banyak yang Ngawur

ICW juga menuntut agar KPK masuk lebih jauh untuk menyelidiki dan menyidik pihak-pihak lain yang belum diusut oleh Kejaksaan atau Kepolisian. Misalnya menelisik siapa pihak yang berada di balik Pinangki Sirna Malasari sehingga bisa bertemu dan menawarkan bantuan kepada Djoko S Tjandra.

"Hal itu penting, sebab, sampai saat ini ICW masih meyakini masih ada oknum-oknum lain yang belum tersentuh oleh Kejaksaan maupun Kepolisian," tutup Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
130 Dokter Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
130 Dokter Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Ada penambahan 3 dokter dalam bulan oktober

Peretas Tempo dan Tirto Tak Kunjung Terungkap, Polisi Baru Periksa 3 Tiga Orang
Indonesia
Peretas Tempo dan Tirto Tak Kunjung Terungkap, Polisi Baru Periksa 3 Tiga Orang

Untuk peretasan situs Tirto.id, polisi pun masih memeriksa sejumlah saksi

Puan Maharani Serahkan 30 Ribu Dosis Vaksin untuk Warga Jawa Timur
Indonesia
Puan Maharani Serahkan 30 Ribu Dosis Vaksin untuk Warga Jawa Timur

Kunjungan Puan kali ini untuk menyerahkan bantuan 30.000 dosis vaksin untuk masyarakat Surabaya dan Jawa Timur melalui Pemerintah Kota Surabaya.

Bambang Brodjonegoro dan Yenny Wahid Jadi Komisaris Bukalapak
Indonesia
Bambang Brodjonegoro dan Yenny Wahid Jadi Komisaris Bukalapak

Aspek inovasi dan teknologi merupakan hal krusial yang harus diadopsi agar UMKM bisa berkembang.

ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada
Indonesia
ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada

Sistem politik yang ada menyebabkan ASN bisa tidak netral atau dipaksa oleh sistem untuk tidak netral

Vaksinasi COVID-19 Lansia Baru 79 Persen, Gibran Terapkan Layanan Jemput Bola
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Lansia Baru 79 Persen, Gibran Terapkan Layanan Jemput Bola

Untuk meningkatkan target tersebut Pemkot menyediakan layanan jemput bola dengan menyediakan angkutan umum kota untuk menjemput lansia.

Operasi Lantas Libur Imlek, Polisi Temukan Penumpang Reaktif COVID-19
Indonesia
Operasi Lantas Libur Imlek, Polisi Temukan Penumpang Reaktif COVID-19

enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melakukan pembatasan mobilitas dengan larangan bagi ASN untuk bepergian ke luar daerah dan mudik.

Pemkot Bandung Janjikan Penataan 40 Sungai untuk Ruang Terbuka Hijau
Indonesia
Pemkot Bandung Janjikan Penataan 40 Sungai untuk Ruang Terbuka Hijau

Puluhan sungai ini membutuhkan penataan, sehingga bisa menambah ruang terbuka hijau dan mengurangi potensi banjir.

Anggota DPR Usulkan Dua Insentif Kelompok Terdampak Larangan mudik
Indonesia
Anggota DPR Usulkan Dua Insentif Kelompok Terdampak Larangan mudik

Dua insentif yang bisa diberikan pemerintah untuk meringankan beban awak angkutan akibat dampak larangan mudik Lebaran 2021.

PB SEMMI Ancam Laporkan Risma ke Ombudsman
Indonesia
PB SEMMI Ancam Laporkan Risma ke Ombudsman

Dengan keputusan itu, PB SEMMI berniat akan melaporkan dan menggugat masalah rangkap jabatan ini kepada Ombudsman dan PTUN.