Djoko Tjandra Layak Divonis Seumur Hidup Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai model kejahatan yang dilakukan oleh Djoko Tjandra layak dijatuhi vonis seumur hidup. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Peneliti ICW Kurnia mengatakan, Djoko Tjandra selain melarikan diri dari proses hukum, juga terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap penegak hukum. Mulai dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Brigjen Prasetijo Utomo, hingga Irjen Napoleon Bonaparte.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Djoko Tjandra

"Bahkan, tindakan Joko S Tjandra yang dengan mudah memasuki wilayah Indonesia untuk mengurus pendaftaran Peninjauan Kembali ke Pengadilan telah meruntuhkan wajah penegakan hukum Indonesia," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (6/4).

Untuk itu, ICW mengusulkan agar ke depan, legislator di Senayan segera merevisi Undang-Undang Tipikor. Setidaknya untuk mengakomodir lasal pemberi suap kepada penegak hukum (Jaksa atau Polisi) agar diatur secara khusus.

Djoko Tjandra. Foto: Antara

"Misalnya memasukkan pidana penjara maksimal seumur hidup. Agar ke depan, jika ada pihak yang melakukan perbuatan sama seperti Joko S Tjandra, dapat dipenjara dengan hukuman maksimal," ujarnya.

Selain itu, ICW mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya diam dan menonton penanganan perkara ini. ICW menduga surat perintah supervisi yang diterbitkan oleh KPK hanya sekadar formalitas belaka. Sebab, sampai saat ini praktis tidak ada hal konkret yang dilakukan KPK terhadap perkara Djoko Tjandra.

Baca Juga

Yakin Divonis Ringan dari Tuntutan, Djoko Tjandra: Banyak yang Ngawur

ICW juga menuntut agar KPK masuk lebih jauh untuk menyelidiki dan menyidik pihak-pihak lain yang belum diusut oleh Kejaksaan atau Kepolisian. Misalnya menelisik siapa pihak yang berada di balik Pinangki Sirna Malasari sehingga bisa bertemu dan menawarkan bantuan kepada Djoko S Tjandra.

"Hal itu penting, sebab, sampai saat ini ICW masih meyakini masih ada oknum-oknum lain yang belum tersentuh oleh Kejaksaan maupun Kepolisian," tutup Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Menag Keluarkan SK Larangan Bahasa Arab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menag Keluarkan SK Larangan Bahasa Arab

Sebuah postingan yang diunggah oleh akun @baraditapalbatas memuat isu terkait telah dikeluarkannya SK dari Menag yang melarang Bahasa Arab.

Mantan Anak Buah Anies Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik
Indonesia
Mantan Anak Buah Anies Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Polda Metro Jaya mengagendakan memeriksa mantan anggota Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, MK.

Seribu Lebih Warga DKI Pulang Mudik Tak Bawa Hasil Tes PCR
Indonesia
BPBD DKI Peringatkan Terjadi Hujan Sedang-Lebat di Lima Wilayah
Indonesia
BPBD DKI Peringatkan Terjadi Hujan Sedang-Lebat di Lima Wilayah

BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terjadinya hujan sedang hingga lebat di lima wilayah, Rabu (17/2) dini hari sekitar pukul 02.40 WIB hingga 05.40 WIB.

Vaksinasi Mandiri Gunakan Vaksin Sinopharm dan Moderna
Indonesia
Vaksinasi Mandiri Gunakan Vaksin Sinopharm dan Moderna

Anak perusahaan holding BUMN farmasi PT Kimia Farma Tbk akan menjadi importir vaksin Sinopharm asal Tiongkok dan Moderna dari Amerika Serikat untuk Program Vaksinasi Gotong Royong/Mandiri yang akan dilakukan perusahaan swasta kepada karyawan/buruh.

Kasus Pajak, KPK Periksa Chief Of Finance Officer Bank Panin
Indonesia
Kasus Pajak, KPK Periksa Chief Of Finance Officer Bank Panin

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Administrasi Keuangan atau Chief of Finance Officer Bank Panin Marlina Gunawan.

Mahfud MD Minta Aksi Kecam Presiden Prancis tak Dilakukan Anarkis
Indonesia
Mahfud MD Minta Aksi Kecam Presiden Prancis tak Dilakukan Anarkis

"Bisa melalui media-media yang tersedia. Karena di sini tidak ada yang boleh dirusak atau boleh diperlakukan secara anarkis," tegas Mahfud MD

Samin Tan Bebas dari Rutan
Indonesia
Samin Tan Bebas dari Rutan

Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan dibebaskan dari Rutan Polres Jakarta Pusat, Senin (30/8).

Vaksinasi Siswa di Solo, Gibran Tunggu Instruksi Menkes
Indonesia
Vaksinasi Siswa di Solo, Gibran Tunggu Instruksi Menkes

Sementara itu, untuk vaksinasi semua siswa di Solo masih menunggu instruksi dari Menteri Kesehatan (Menkes).

Dukcapil Sleman Fasilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa Bikin E-KTP
Indonesia
Dukcapil Sleman Fasilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa Bikin E-KTP

Pendataan ini penting karena kaitannya dengan penerima kesejahteraan sosial harus ber-KTP dan ber-KK