Djoko Tjandra Kabur, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Intelijen Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan. (Foto: Setkab)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai mudahnya koruptor lalu lalang di Indonesia menjadi tamparan keras bagi penegak hukum. Kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut.

"Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (28/7).

Baca Juga:

Wahyu Eks KPU Akui Pernah Komunikasi dengan Advokat PDIP Donny

Berdasarkan catatan ICW sejak tahun 1996 hingga 2020 terdapat 40 koruptor yang hingga saat ini masih buron. Lokasi yang teridentifikasi menjadi destinasi persembunyian koruptor di antaranya: New Guinea, Cina, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat dan Australia.

Nilai kerugian akibat tindakan korupsi para buron tersebut pun terbilang fantastis, yakni sebesar Rp 55,8 triliun dan USD $ 105,5 juta. Lebih spesifik lagi, institusi penegak hukum yang belum mampu menangkap buronan koruptor antara lain: Kejaksaan (21 orang), Kepolisian (13 orang), dan KPK (6 orang).

Berpegang pada pengalaman sebelumnya, BIN sempat memulangkan dua buronan kasus korupsi, yakni Totok Ari Prabowo, mantan Bupati Temanggung yang ditangkap di Kamboja pada tahun 2015 lalu dan Samadikun Hartono di Tiongkok pada tahun 2016.

"Namun berbeda dengan kondisi saat ini, praktis di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, tidak satu pun buronan korupsi mampu dideteksi oleh BIN," ujarnya.

Kurnia mengingatkan, bahwa pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara telah mendefinisikan bentuk ancaman yang menjadi tanggung jawab BIN, salah satunya adalah ekonomi nasional.

"Sehingga mendeteksi keberadaan buronan kasus korupsi dan menginformasikan kepada penegak hukum merupakan satu dari rangkaian tugas lembaga intelejen tersebut," kata dia.

Kepala BIN Budi Gunawan
Kepala BIN Budi Gunawan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR di Jakarta (Foto: antaranews)

Terlebih lagi, Pasal 2 huruf d jo Pasal 10 ayat (1) UU a quo juga menjelaskan perihal koordinasi dan fungsi intelejen dalam negeri dan luar negeri. Maka dari itu, kata Kurnia, dapat disimpulkan bahwa pencarian serta sirkulasi informasi dari BIN belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020, negara memberikan alokasi anggaran kepada BIN sebesar Rp 7,4 triliun yang mana Rp 2 triliun di antaranya digunakan untuk operasi intelijen luar negeri. Selain itu, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk modernisasi peralatan teknologi intelijen.

"Besarnya anggaran yang diterima dengan masih banyaknya jumlah buronan yang berkeliaran tidak linear dengan kinerja BIN," tegas dia.

Baca Juga:

KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap PAW Caleg PDIP

Oleh sebab itu, ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN, Budi Gunawan, karena terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia.

"Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Kepala BIN, Budi Gunawan, jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LBH HKTI Diharapkan Berkontribusi Besar Selesaikan Konflik Agraria
Indonesia
LBH HKTI Diharapkan Berkontribusi Besar Selesaikan Konflik Agraria

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HKTI.

Basarah: Semua Pemuka Agama Harus Dilindungi dan Diberi Kebebasan Sampaikan Dakwah
Indonesia
Kemensos Lakukan Pendataan Disabilitas Berbasis Teknologi Informasi
Indonesia
Kemensos Lakukan Pendataan Disabilitas Berbasis Teknologi Informasi

Adanya data yang akurat jumlah penyandang disabilitas akan sangat membantu memfokuskan rumusan kebijakan.

Dua Strategi Anies Dibalik Unggahannya Membaca Buku How Democracies Die Versi Pengamat
Indonesia
Dua Strategi Anies Dibalik Unggahannya Membaca Buku How Democracies Die Versi Pengamat

Apabila dugaan itu benar, artinya Anies sedang memainkan drama politik

Rumah dan Ladang Digusur PTPN, Ratusan Petani dari Deli Serdang Mengadu ke Jokowi
Indonesia
Rumah dan Ladang Digusur PTPN, Ratusan Petani dari Deli Serdang Mengadu ke Jokowi

Perjalanan ribuan kilometer itu dilakukan sebagai bentuk protes setelah sejumlah rumah dan ladang di dua desa itu digusur PTPN II.

Kasus Aktif Corona 7.354 Orang, Dinkes Solo: Pemerintah Salah Input Data
Indonesia
Kasus Aktif Corona 7.354 Orang, Dinkes Solo: Pemerintah Salah Input Data

Sejak Solo ditetapkan kejadian luar biasa (KLB) pada 13 Maret 2020 hingga saat ini jumlah kasus Covid-19 ada sebanyak 9.377 kasus.

 Update COVID-19, Minggu (3/5): Pasien Positif 11.192 dan 1.876 Dinyatakan Sembuh
Indonesia
Update COVID-19, Minggu (3/5): Pasien Positif 11.192 dan 1.876 Dinyatakan Sembuh

Achmad Yurianto mengungkapkan secara kumulatif jumlah pasien positif corona mencapai 11.192 orang. Sementara, pasien meninggal 845 dan 1876 dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Survei Komnas HAM: Masyarakat Ingin Umat Islam yang Masih Beribadah di Masjid Disanksi
Indonesia
Survei Komnas HAM: Masyarakat Ingin Umat Islam yang Masih Beribadah di Masjid Disanksi

99,1 persen memiliki pengetahuan dan menyadari risiko yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah di tempat ibadah

Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun
Indonesia
Sepanjang 2020 Denda Putusan MA Capai Rp5,6 triliun

Secara keseluruhan pada 2020, Mahkamah Agung memutus sebanyak 20.562 perkara dari total beban perkara sejumlah 20.761 perkara.

Pemprov DKI Terus Tingkatkan Jumlah RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Terus Tingkatkan Jumlah RS Rujukan COVID-19

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BUMN dan rumah sakit swasta