Djoko Tjandra Jalani Sidang Eksepsi Djoko Soegiarto Tjandra (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Seni. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

MerahPutih.com - Terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Soegiarto Tjandra akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/10).

"Hari ini eksepsi dari pengacara terdakwa Joko Tjandra dkk," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (20/10).

Jaksa penuntut umum sebelumnya mendakwa Djoko Soegiarto Tjandra bersama dengan Brigjen (Pol) Prasetijo, dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking membuat surat jalan palsu.

Baca Juga:

Tersangka Kasus Djoko Tjandra Dijamu Makan Siang, Kejagung Bilang Begini

"Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak," kata jaksa saat membacakan dakwaan, Selasa (13/10).

Dalam surat dakwaan disebutkan pemalsuan ini berawal saat Djoko Tjandra berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2019.

Terpidana cessie Bank Bali itu bermaksud memakai jaksa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya. Djoko Tjandra meminta bantuan pada Anita Kolopakaing untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung dengan Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.

"Saat itu saksi Anita D Kolopaking menyetujui, untuk itu dibuatlah surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019," ujar jaksa.

Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.
Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.

Kemudian, pada April 2020, Anita mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya saja, dia tidak menghadirkan Djoko Tjandra selaku pihak pemohon.

Alhasil, permohonan PK itu ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012.

Djoko Tjandra yang saat itu berada di luar negeri tidak ingin diketahui keberadaannya. Akhirnya, Djoko meminta Anita Kolopaking untuk mengatur kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkan sosok Tommy Sumadi.

Tommy pun mengenalkan Anita Kolopaking dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

"Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra mempercayakan hal tersebut kepada saksi Tommy Sumardi di mana selanjutnya saksi Tommy Sumardi yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo memperkenalkan saksi Anita Dewi A Kolopaking dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo," beber jaksa.

Baca Juga:

Komjak Diminta Periksa Kajari Jaksel Terkait Jamuan 2 Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra

Anita membicarakan keinginan kliennya untuk datang ke Jakarta dengan Prasetijo. Prasetijo pun mengurus keperluan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus COVID-19.

Djoko Tjandra direncanakan masuk ke Indonesia lewat Bandara Supadio di Pontianak. Dari sana dia akan menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta menggunakan pesawat sewaan.

Dalam perkara kasus surat jalan palsu, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP. Dia diancam hukuman lima tahun penjara. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa Mulai Bikin Dakwaan Buat Dua Jenderal Polisi Penerima Suap Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas
Indonesia
Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas

Ini pelanggaran HAM. Tidak boleh lepas dari jerat hukum

Polisi Perpanjang Masa Tahanan Ambroncius Nababan Selama 40 Hari
Indonesia
Polisi Perpanjang Masa Tahanan Ambroncius Nababan Selama 40 Hari

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memperpanjang masa penahanan tersangka kasus penyebaran konten rasis Ambroncius Nababan selama 40 hari sejak hari ini hingga 24 Maret 2021.

Satgas Nemangkawi Tangkap Anggota KKB Litiron Weya
Indonesia
Satgas Nemangkawi Tangkap Anggota KKB Litiron Weya

Satuan Tugas (satgas) Nemangkawi menangkap Litiron Weya (LW), salah satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). LW diduga penembak Letda Inf Amran Blegur, di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Samsat Jakarta Pusat dan Utara Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Dalam Gedung Dibatasi
Indonesia
Samsat Jakarta Pusat dan Utara Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Dalam Gedung Dibatasi

Pajak lima tahunan dan atas nama milik PT atau perusahaan tetap urus dalam gedung

Kemenag Terbitkan SE, ASN Dilarang Gabung Organisasi Terlarang HTI Hingga FPI
Indonesia
Kemenag Terbitkan SE, ASN Dilarang Gabung Organisasi Terlarang HTI Hingga FPI

ASN Kemenag juga dilarang melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang

India dan Korea Selatan Siapkan Pasukan Bantu Pencarian KRI Nanggala 402
Indonesia
India dan Korea Selatan Siapkan Pasukan Bantu Pencarian KRI Nanggala 402

Menhan Prabowo Subianto memastikan proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan bagian utara Bali terus dilakukan secara intensif.

Cegah Penularan COVID-19, Tes CPNS Bisa di Daerah Asal
Indonesia
Cegah Penularan COVID-19, Tes CPNS Bisa di Daerah Asal

Pada seleksi CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Non-Guru tahun 2021, BKN akan tetap menyediakan layanan masa sanggah pada dua kali kesempatan.

Pengamat Nilai Peluang Ganjar Jadi Capres Sangat Kecil
Indonesia
Pengamat Nilai Peluang Ganjar Jadi Capres Sangat Kecil

Wajar kalau banyak pihak yang terheran-heran dengan tingginya elektabilitas Ganjar

Hari Ini Sejumlah WIlayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan Hingga Sedang
Indonesia
Hari Ini Sejumlah WIlayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan Hingga Sedang

Pada malam hari, hujan akan berganti dengan berawan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

Dewas Setuju Sikap Jokowi Terkait Polemik Penonaktifan 75 Pegawai KPK
Indonesia
Dewas Setuju Sikap Jokowi Terkait Polemik Penonaktifan 75 Pegawai KPK

"Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang sampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," kata Haris