Djoko Tjandra Jalani Sidang Eksepsi Djoko Soegiarto Tjandra (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Seni. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

MerahPutih.com - Terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Soegiarto Tjandra akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/10).

"Hari ini eksepsi dari pengacara terdakwa Joko Tjandra dkk," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (20/10).

Jaksa penuntut umum sebelumnya mendakwa Djoko Soegiarto Tjandra bersama dengan Brigjen (Pol) Prasetijo, dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking membuat surat jalan palsu.

Baca Juga:

Tersangka Kasus Djoko Tjandra Dijamu Makan Siang, Kejagung Bilang Begini

"Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak," kata jaksa saat membacakan dakwaan, Selasa (13/10).

Dalam surat dakwaan disebutkan pemalsuan ini berawal saat Djoko Tjandra berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2019.

Terpidana cessie Bank Bali itu bermaksud memakai jaksa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya. Djoko Tjandra meminta bantuan pada Anita Kolopakaing untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung dengan Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.

"Saat itu saksi Anita D Kolopaking menyetujui, untuk itu dibuatlah surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019," ujar jaksa.

Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.
Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.

Kemudian, pada April 2020, Anita mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya saja, dia tidak menghadirkan Djoko Tjandra selaku pihak pemohon.

Alhasil, permohonan PK itu ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012.

Djoko Tjandra yang saat itu berada di luar negeri tidak ingin diketahui keberadaannya. Akhirnya, Djoko meminta Anita Kolopaking untuk mengatur kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkan sosok Tommy Sumadi.

Tommy pun mengenalkan Anita Kolopaking dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

"Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra mempercayakan hal tersebut kepada saksi Tommy Sumardi di mana selanjutnya saksi Tommy Sumardi yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo memperkenalkan saksi Anita Dewi A Kolopaking dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo," beber jaksa.

Baca Juga:

Komjak Diminta Periksa Kajari Jaksel Terkait Jamuan 2 Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra

Anita membicarakan keinginan kliennya untuk datang ke Jakarta dengan Prasetijo. Prasetijo pun mengurus keperluan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus COVID-19.

Djoko Tjandra direncanakan masuk ke Indonesia lewat Bandara Supadio di Pontianak. Dari sana dia akan menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta menggunakan pesawat sewaan.

Dalam perkara kasus surat jalan palsu, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP. Dia diancam hukuman lima tahun penjara. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa Mulai Bikin Dakwaan Buat Dua Jenderal Polisi Penerima Suap Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NU Minta Pemerintah Utamakan Kehalalan Vaksin COVID-19
Indonesia
NU Minta Pemerintah Utamakan Kehalalan Vaksin COVID-19

Biasanya vaksin yang digunakan melawan virus dalam tubuh manusia dibuat dari bahan-bahan untuk menonaktifkan virus

KPK Klaim Deteksi Keberadaan Harun Masiku
Indonesia
KPK Klaim Deteksi Keberadaan Harun Masiku

Ali enggan mengungkap daerah atau titik yang terdeteksi

Djoko 'Joker' Tjandra Berkeliaran, Kinerja Kejagung dan Kemenkum HAM Dipertanyakan
Indonesia
Djoko 'Joker' Tjandra Berkeliaran, Kinerja Kejagung dan Kemenkum HAM Dipertanyakan

Perlu ada pemeriksaan kepada mereka, supaya terang benderang masalahnya

  Tak Hanya Corona, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Tak Lengah Tangani DBD
Indonesia
Tak Hanya Corona, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Tak Lengah Tangani DBD

Adapun Dinkes DKI mencatat sudah ada 970 kasus DBD di Jakarta dengan rincian 275 kasus pada Januari 2020, 600 kasus pada Februari 2020, dan 95 kasus pada Maret 2020.

5 Ruas Jalan di Jakarta Timur Sudah Bisa Dilalui Kendaraan Pascabanjir
Indonesia
184 Negara Ikut Program Biayai Vaksin COVID-19
Dunia
184 Negara Ikut Program Biayai Vaksin COVID-19

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

Gegara Hal Ini, Pemprov DKI Rombak Kolam Bundaran HI
Indonesia
Gegara Hal Ini, Pemprov DKI Rombak Kolam Bundaran HI

"Nanti ada stiker skotlite penunjuk arah agar pengumudi tahu batas kanstin dan jalan di Bundaran HI," katanya

29 Napi Terorisme Menyatakan Sumpah Setia NKRI
Indonesia
29 Napi Terorisme Menyatakan Sumpah Setia NKRI

29 narapidana yang telah menyatakan kesetiaan terhadap NKRI itu tersebar di sejumlah lembaga pemasyarakatan

Langgar PSBB, Manajemen McD Sarinah Didenda Rp10 Juta
Indonesia
Langgar PSBB, Manajemen McD Sarinah Didenda Rp10 Juta

"Dia sudah bayarkan dendanya," jelas Arifin.

 Bos Ciputra Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Indonesia
Bos Ciputra Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Sutoto sedianya diperiksa sebagai saksi kasus untuk tersangka Bupati nonaktif Sidoarjo, Saiful Ilah dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.