Djoko Tjandra Jadi Tersangka Pemberi Suap untuk Pinangki Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). (ANTARA/RENO ESNIR)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka pemberi suap. Djoko Tjandra diduga sebagai pemberi suap ke jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Baru saja selesai gelar perkara maka pada hari ini. Penyidik menetapkan lagi 1 orang tersangka dengan inisial JST (Joko Soegiarto Tjandra)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setiyono kepada wartawan di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

Baca Juga:

Tak Perlu Ekstrem Hilangkan Barbuk Djoko Tjandra Maupun Jaksa Pinangki

Pemberian suap diduga berkaitan dengan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

"Perkembangan di dalam penyidikan yang selama ini berangkat dari informasi kejadian terkait dengan permohonan PK tapi ternyata dalam perkembangan penyidikan, khusus terhadap oknum jaksa PSM ada juga perbuatan yang diduga dalam kaitan mengurus fatwa, oleh karena itulah hasil perkembangan," kata Hari.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Ia mengemukakan bahwa tim penyidik tidak membutuhkan waktulama untuk menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka.

Djoko Tjandra hanya diperiksa dua kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka yaitu pada Selasa 25 Agustus 2020 dan Rabu 26 Agustus 2020 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

Dua Anak Buah Idham Azis Akui Terima Duit dari Djoko Tjandra, Nominalnya Rahasia

Hari mengemukakan tersangka DJoko Soegiharto Tjandra dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Nomor 20 Tahun 2001.

Ditambah Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi dengan demikian terkait perkara tersebut, tim penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka yaitu pertama yaitu PSM dan JST," kata Hari. (Knu)

Baca Juga:

Meski Jadi Tersangka 'Red Notice' Djoko Tjandra, Jenderal Bintang Dua Ini Tak Ditahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masuk Jembatan Suramadu, Pemudik Tidak Bakal Disuruh Putar Balik
Indonesia
Masuk Jembatan Suramadu, Pemudik Tidak Bakal Disuruh Putar Balik

Tidak mungkin jika para pemudik tersebut diminta putar balik. Tetapi, pihaknya memilih para pemudik menjalani karantina.

40 Juta Orang Ditargetkan Divaksinasi
Indonesia
40 Juta Orang Ditargetkan Divaksinasi

Tahap pertama yang sudah divaksin mencapai 179.711 lansia dan tunda 4.966 lansia

Cerita Febri Diansyah Soal Ketatnya Proses Seleksi Pegawai KPK
Indonesia
Cerita Febri Diansyah Soal Ketatnya Proses Seleksi Pegawai KPK

Pegiat antikorupsi ini juga ditanyai soal situasi yang paling sulit ketika harus memilih kepentingan pribadi dengan kepentingan pelaksanaan tugas

Kasus Baru COVID Pangkalpinang Masih 100 sehari, DPRD Minta Awasi Ketat Sekolah PTM
Indonesia
Kasus Baru COVID Pangkalpinang Masih 100 sehari, DPRD Minta Awasi Ketat Sekolah PTM

Meskipun belum ditetapkan sebagai daerah PPKM level 4, tambahan kasus masih sekitar 100 orang positif per hari.

PHRI Anggap Kebijakan Karantina Nataru Bikin Wisatawan Takut ke Solo
Indonesia
PHRI Anggap Kebijakan Karantina Nataru Bikin Wisatawan Takut ke Solo

"Kami sejauh ini bingung harus berpatokan dengan kebijakan yang mana. Dunia pariwisata dan perhotelan perlu kepastian tetap," katanya.

Puan Minta Kadin Bantu Percepatan Vaksinasi
Indonesia
Puan Minta Kadin Bantu Percepatan Vaksinasi

Ketua DPR Puan Maharani mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk lebih berperan aktif membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Wakil Ketua KPK Datangi Komnas HAM, Jubir: Putusan Alih Status Pegawai Kolektif Kolegial
Indonesia
Wakil Ketua KPK Datangi Komnas HAM, Jubir: Putusan Alih Status Pegawai Kolektif Kolegial

kehadiran Ghufron yang mewakili KPK merupakan tindak lanjut setelah mendapat penjelasan dari Komnas HAM mengenai informasi dan data yang ingin dikonfirmasi.

PDIP Kritik Sepeda Non Lipat Masuk MRT, Wagub: Tidak akan Ganggu
Indonesia
PDIP Kritik Sepeda Non Lipat Masuk MRT, Wagub: Tidak akan Ganggu

"Jadi sekali lagi pengguna MRT tidak akan terganggu ya," ujar Riza di Jakarta, Jumat (26/3).

Malioboro Bakal Bebas Kendaraan Bermotor Dalam Dua Pekan
Indonesia
Malioboro Bakal Bebas Kendaraan Bermotor Dalam Dua Pekan

Pada 3 November 2020, Kendaran bermotor dilarang masuk ke Malioboro pukul 11.00 hingga 22.00 WIB. Berikutnya pada 4 November sampai 15 November 2020 dimulai pukul 06.00 hingga 22.00 WIB.

Kasus COVID-19 Tinggi, DPRD DKI Minta Anies Tambah Tenaga Kesehatan
Indonesia
Kasus COVID-19 Tinggi, DPRD DKI Minta Anies Tambah Tenaga Kesehatan

"Saya minta Pemda DKI sesegera mungkin, jangan menunggu, segera mungkin," jelas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik