Djoko Tjandra Ditangkap, Yasonna: Bukti Pemerintah tak Bisa Dipermainkan Menkumham Yasonna Laoly. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyebut penangkapan buronan Djoko Tjandra menjadi penegasan bahwa negara tak bisa dipermainkan oleh siapa pun.

Yasonna mengapresiasi langkah tegas Polri yang mempidanakan oknumnya terkait pembuatan surat jalan Djoko. Dia berharap langkah ini diikuti lembaga lain dalam kasus senada dan tidak berhenti pada pencopotan semata.

Baca Juga

DPR Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Bersihkan Citra Penegak Hukum yang Tercoreng

“Penangkapan tersebut setidaknya telah mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Djoko Tjandra,” kata Yasonna kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (31/7).

Menurut dia, pernyataan institusinya adalan sikap tegas bahwa negara pada akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini.

“Penangkapan Djoko juga menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia," jelas politikus PDIP ini.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)

Oleh karenanya, lanjut Yasonna keberhasilan ini harus diikuti dengan proses peradilan yang transparan.

“Dengan demikian bisa menguak kasus tersebut secara terang benderang," jelaa Yasonna.

Yasonna secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas keberhasilan menangkap buronan yang kabur sejak 2009 tersebut.

“Apresiasi tinggi tentu harus diberikan kepada jajaran Bareskrim Mabes Polri, terlebih karena proses penangkapan ini dimudahkan lewat pendekatan P2P (police to police.),” tutur pria asal Nias ini.

Apresiasi serupa juga diberikan atas kinerja Bareskrim yang tengah mengusut dugaan pidana atas keterlibatan okum Polri terkait penerbitan surat jalan buat Djoko Tjandra.

“Sikap tegas ini bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain, untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang terlibat dalam surat jalan pria dengan nama lain Joe Chan itu.

“Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana,” kata Yasonna.

Dia berharap kasus Djoko menjadi pelajaran agar jangan lagi ada oknum di lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main dengan hukum.

“Negara tidak akan berkompromi soal ini,” pungkasnya.

Baca Juga

Disentil Polri Lewat Penangkapan Djoko Tjandra, KPK Makin Nafsu Buru Harun Masiku

Terkait dengan kasus Djoko S. Tjandra, Kejaksaan Agung juga telah memeriksa dan mencopot Jaksa Paningki dari jabatannya terkait dugaan pertemuan dengan Djoko dan kuasa hukumnya, di Malaysia.

Sanksi itu diberikan juga, karena jaksa tersebut melakukan bepergian ke luar negeri 9 kali tanpa izin tertulis pimpinan, Rabu (29/7). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kondisi Terkini WNI yang Diobservasi di Natuna
Indonesia
Kondisi Terkini WNI yang Diobservasi di Natuna

WNI yang menjalani observasi di Natuna melakukan aktivitas fisik pada pagi hari dan selanjutnya petugas akan memeriksa suhu tubuh dan kondisi kesehatan mereka.

Anggaran Dipotong Jadi Rp500 Miliar, Bagaimana Kelanjutan Program Andalan Anies DP 0 Persen?
Indonesia
Anggaran Dipotong Jadi Rp500 Miliar, Bagaimana Kelanjutan Program Andalan Anies DP 0 Persen?

Pemprov DKI mesti mencari cara lain untuk menalangi kredit pemilikan rumah (KPR) antara masyarakat yang membeli dan pengembang.

Jokowi dan Iriana Kembali Jenguk Cucu Ketiga, Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga
Indonesia
Jokowi dan Iriana Kembali Jenguk Cucu Ketiga, Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo kembali menjenguk cucu ketiganya, La Lembah Manah.

 Hidayat Nur Wahid Sebut Pernyataan Kepala BPIP Agama Musuh Pancasila Irasional
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Sebut Pernyataan Kepala BPIP Agama Musuh Pancasila Irasional

"Pernyataan radikal Ketua BPIP itu ahistoric dan irrasional. Presiden Sukarno dan Soeharto tak jadikan Agama sebagai musuh Pancasila," ucap Hidayat

Kasus Corona Terus Naik, Pemprov DKI Bakal Perpanjang PSBB
Indonesia
Kasus Corona Terus Naik, Pemprov DKI Bakal Perpanjang PSBB

Pemda DKI telah melaksanakan PSBB sejak 10 April lalu dan akan berakhir besok, 23 April 2020.

Januari 2021, Vaksin COVID-19 akan Diproduksi Massal di Bandung
Indonesia
Januari 2021, Vaksin COVID-19 akan Diproduksi Massal di Bandung

Ridwan Kamil menyebut, saat ini relawan yang terdaftar di uji klinis vaksin di 6 lokasi di Bandung sudah mencapai lebih dari 2.000 orang

Sidang Perdana Kasus Suap dan TPPU Jaksa Pinangki Digelar Pekan Depan
Indonesia
Sidang Perdana Kasus Suap dan TPPU Jaksa Pinangki Digelar Pekan Depan

Berkas dilimpahkan hari Kamis 17 September 2020

Jelang HUT RI, PDIP akan Umumkan 75 Calon Kepala Daerah
Indonesia
Jelang HUT RI, PDIP akan Umumkan 75 Calon Kepala Daerah

Yang jelas, publik masih menunggu nama calon kepala daerah yang akhirnya akan diusung partai itu untuk wilayah Kota Medan dan Surabaya.

Pemerintah Siapkan Anggaran Pengadaan Vaksin
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Pengadaan Vaksin

Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi RAPBN 2021. Rencananya, pidato nota keuangan RAPBN 2021 akan dibacakan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020.

Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor
Indonesia
Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor

Kepala Biro Hukum dan Hubungan MA Abdullah menegaskan, majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun.