Djoko Tjandra Ditangkap, Yasonna: Bukti Pemerintah tak Bisa Dipermainkan Menkumham Yasonna Laoly. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyebut penangkapan buronan Djoko Tjandra menjadi penegasan bahwa negara tak bisa dipermainkan oleh siapa pun.

Yasonna mengapresiasi langkah tegas Polri yang mempidanakan oknumnya terkait pembuatan surat jalan Djoko. Dia berharap langkah ini diikuti lembaga lain dalam kasus senada dan tidak berhenti pada pencopotan semata.

Baca Juga

DPR Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Bersihkan Citra Penegak Hukum yang Tercoreng

“Penangkapan tersebut setidaknya telah mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Djoko Tjandra,” kata Yasonna kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (31/7).

Menurut dia, pernyataan institusinya adalan sikap tegas bahwa negara pada akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini.

“Penangkapan Djoko juga menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia," jelas politikus PDIP ini.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)

Oleh karenanya, lanjut Yasonna keberhasilan ini harus diikuti dengan proses peradilan yang transparan.

“Dengan demikian bisa menguak kasus tersebut secara terang benderang," jelaa Yasonna.

Yasonna secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas keberhasilan menangkap buronan yang kabur sejak 2009 tersebut.

“Apresiasi tinggi tentu harus diberikan kepada jajaran Bareskrim Mabes Polri, terlebih karena proses penangkapan ini dimudahkan lewat pendekatan P2P (police to police.),” tutur pria asal Nias ini.

Apresiasi serupa juga diberikan atas kinerja Bareskrim yang tengah mengusut dugaan pidana atas keterlibatan okum Polri terkait penerbitan surat jalan buat Djoko Tjandra.

“Sikap tegas ini bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain, untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang terlibat dalam surat jalan pria dengan nama lain Joe Chan itu.

“Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana,” kata Yasonna.

Dia berharap kasus Djoko menjadi pelajaran agar jangan lagi ada oknum di lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main dengan hukum.

“Negara tidak akan berkompromi soal ini,” pungkasnya.

Baca Juga

Disentil Polri Lewat Penangkapan Djoko Tjandra, KPK Makin Nafsu Buru Harun Masiku

Terkait dengan kasus Djoko S. Tjandra, Kejaksaan Agung juga telah memeriksa dan mencopot Jaksa Paningki dari jabatannya terkait dugaan pertemuan dengan Djoko dan kuasa hukumnya, di Malaysia.

Sanksi itu diberikan juga, karena jaksa tersebut melakukan bepergian ke luar negeri 9 kali tanpa izin tertulis pimpinan, Rabu (29/7). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan
Indonesia
Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan

Mahkamah Konstitusi menilai Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT Orient P Riwu Kore tidak pernah jujur untuk mengakui status kewarganegaraannya.

Kutuk Serangan Israel ke Palestina, Kelompok Buruh Kepung Kedubes Amerika Serikat
Indonesia
Kutuk Serangan Israel ke Palestina, Kelompok Buruh Kepung Kedubes Amerika Serikat

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa solidaritas buruh untuk Palestina, Selasa (18/5).

Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini
Indonesia
Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG memperkirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan disertai petir dan angin kencang, pada Selasa (16/3) siang dan sore.

Kata Anies Kenapa Kasus COVID-19 Jakarta Masih Tinggi
Indonesia
Kata Anies Kenapa Kasus COVID-19 Jakarta Masih Tinggi

Peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta dikarenakan mobilitas masyarakat di luar rumah masing tinggi.

KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna
Indonesia
KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Anak Buah Anies: Vaksin AstraZeneca Diprioritaskan bagi Warga Pemukiman Kumuh
Indonesia
Anak Buah Anies: Vaksin AstraZeneca Diprioritaskan bagi Warga Pemukiman Kumuh

Vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca sudah digunakan Pemerintah Provinsi DKI untuk warga ibu kota dalam memerangi virus corona.

Nurhadi Akui Menantunya Terima Aliran Duit Rp35,8 M dari Bos MIT
Indonesia
Nurhadi Akui Menantunya Terima Aliran Duit Rp35,8 M dari Bos MIT

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mengakui menantunya Rezky Herbiyono menerima aliran duit sebesar Rp 35,8 miliar dari Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Respon Pimpinan DPR soal Pertemuan Erick Thohir dan Ahok
Indonesia
Respon Pimpinan DPR soal Pertemuan Erick Thohir dan Ahok

"Kalau menurut saya, pertemuan antara Menteri Erick Thohir dan Pak Ahok itu adalah pertemuan biasa," kata Dasco

Dokumen Keuangan Suap Walkot Tanjungbalai dan Penyidik Diserahkan ke Dewas KPK
Indonesia
Dokumen Keuangan Suap Walkot Tanjungbalai dan Penyidik Diserahkan ke Dewas KPK

Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di 2 lokasi berbeda di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan yaitu rumah kediaman dan kantor milik tersangka MH.

KPK Tahan "Tangan Kanan" Eks Bupati Malang
Indonesia
KPK Tahan "Tangan Kanan" Eks Bupati Malang

Ia bakal mendekam di sel tahanan setidaknya selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2020.