Djoko Tjandra Dapat Remisi, Keputusan Kemenkumham Disebut Aneh Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Pemberian keringanan hukuman atau remisi bagi Narapidana kasus korupsi Djoko Tjandra oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) mendapatkan sorotan publik.

Pengamat hukum tata negara yang juga dosen Pascasarjana UNS, Agus Riewanto angkat bicara dengan mempertanyakan maksud Kemenkumham yang memberikan remisi itu.

"Keputusan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dalam kasus pengalihan hak tagih piutang (cessie Bank Bali) tersebut sesuatu keputusan aneh," kata Agus, Minggu (22/8).

Baca Juga:

KPK: Remisi Merupakan Hak Seorang Terpidana

Ia mengatakan, keputusan pemberian remisi kasus korupsi itu apakah ada aspek politiknya. Menurutnya, meskipun pemberian remisi itu merupakan hak bagi narapidana apapun bentuknya dengan berbagai syarat yang ada.

"Tapi masalahnya para penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan secara legalistik," katanya.

Agus menjelaskan, pantas tidak seorang Djoko Tjandra mendapatkan remisi hanya karena dianggap Djoko Tjandra dalam bencara baik, tapi kalau secara moral itu kurang layak.

"Harusnya syarat memperoleh remisi itu bisa diatur lebih spesifik lagi. Sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau ada kesan bahwa korupsi itu bukan kejahatan luar biasa tapi kejahatan biasa," tegasnya.

Ia mengatakan, kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Terlebih lembaga khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sangat konsen berantas korupsi.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

"Fakta sekarang korupsi dianggap setara dengan kejahatan yang lain. Padahal, dalam perundang-undangan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, tapi pada saat eksekusi dalam proses pemidanaan dianggap biasa," paparnya.

Terpidana Djoko Tjandra sempat buron juga, bahkan pernah memalsukan data dan mestinya dilakukan berbeda, apalagi sudah merugikan negara dan itu banyak yang dipertanyakan publik.

"Ini catatan bagi pemerintah dalam memberikan remisi bagi terpidana. Seharusnya pemerintah jeli dan melihat aspek sosiologi masyarakat harus dibaca," katanya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ini Daftar 214 Koruptor Yang Dapat Remisi HUT RI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Level 3 Nataru Dicabut, Larangan Cuti dan Bepergian untuk ASN Tetap Berlaku
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru Dicabut, Larangan Cuti dan Bepergian untuk ASN Tetap Berlaku

Pemerintah telah resmi membatalkan penerapan PPKM Level 3 selama Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Tambah 245 Kasus Baru COVID-19, Pemerintah Bersiap Evaluasi Perubahan Status Pandemi
Indonesia
Tambah 245 Kasus Baru COVID-19, Pemerintah Bersiap Evaluasi Perubahan Status Pandemi

Kementerian Kesehatan melaporkan sejumlah perkembangan data Kasus COVID-19 sampai Jumat (6/5) pukul 12.00. Kemenkes mencatat, terdapat penambahan 245 kasus, sehingga total 6.047.986 kasus.

Kapolda Metro Ungkap Anak Buahnya Ikut Dianiaya saat Evakuasi Ade Armando
Indonesia
Kapolda Metro Ungkap Anak Buahnya Ikut Dianiaya saat Evakuasi Ade Armando

Aparat kepolisian telah mengidentifikasi para pelaku yang diduga terlibat penganiayaan terhadap dosen di Universitas Indonesia itu.

Pegawai Nonaktif KPK Surati Jokowi
Indonesia
Pegawai Nonaktif KPK Surati Jokowi

Sebanyak 57 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara menyurati Presiden Joko Widodo.

KSP Apresiasi Pemda Jemput Pengungsi Konflik Sampang
Indonesia
KSP Apresiasi Pemda Jemput Pengungsi Konflik Sampang

Penjemputan tahap pertama ini akan diikuti tahap-tahap berikutnya dengan mempertimbangkan kesiapan semua aspek.

Pemudik Bakal Naik 3 Kali Lipat, Polrestabes Bandung Siapkan 33 Pos Pam
Indonesia
Pemudik Bakal Naik 3 Kali Lipat, Polrestabes Bandung Siapkan 33 Pos Pam

Para personil Operasi Ketupat nantinya akan diterjunkan ke sejumlah titik ramai, seperti bandara, stasiun, dan terminal untuk menjaga keamanan para pemudik.

Cegah Penyebaran Omicron, Penonton MotoGP Dikurangi 40 Ribu Orang
Indonesia
Cegah Penyebaran Omicron, Penonton MotoGP Dikurangi 40 Ribu Orang

Peningkatan vaksinasi di NTB dibanding minggu lalu pada dosis-1, 2, dan 3 masih berkisar antara 0,5 persen sampai 2 persen.

KPK Bersinergi dengan Media Dukung Program Unggulan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK Bersinergi dengan Media Dukung Program Unggulan Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Temu Media bersama para jurnalis yang bertugas di KPK. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Firli Bahuri, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar, serta para Deputi Bidang dan Sekretaris Jenderal KPK.

Penyuap Bupati Dodi Alex Noerdin Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Penyuap Bupati Dodi Alex Noerdin Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Suhandy kini ditahan lagi selama 20 hari ke depan

Pimpinan DPR Minta Mahasiswa Waspadai Penumpang Gelap saat Demonstrasi
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Mahasiswa Waspadai Penumpang Gelap saat Demonstrasi

Arsul meminta kepada seluruh mahasiswa untuk memantau keberadaan para peserta unjuk rasanya, sehingga aksi tersebut tak ditumpangi penumpang gelap.