Djoko Tjandra Dapat Remisi, Keputusan Kemenkumham Disebut Aneh Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Pemberian keringanan hukuman atau remisi bagi Narapidana kasus korupsi Djoko Tjandra oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) mendapatkan sorotan publik.

Pengamat hukum tata negara yang juga dosen Pascasarjana UNS, Agus Riewanto angkat bicara dengan mempertanyakan maksud Kemenkumham yang memberikan remisi itu.

"Keputusan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dalam kasus pengalihan hak tagih piutang (cessie Bank Bali) tersebut sesuatu keputusan aneh," kata Agus, Minggu (22/8).

Baca Juga:

KPK: Remisi Merupakan Hak Seorang Terpidana

Ia mengatakan, keputusan pemberian remisi kasus korupsi itu apakah ada aspek politiknya. Menurutnya, meskipun pemberian remisi itu merupakan hak bagi narapidana apapun bentuknya dengan berbagai syarat yang ada.

"Tapi masalahnya para penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan secara legalistik," katanya.

Agus menjelaskan, pantas tidak seorang Djoko Tjandra mendapatkan remisi hanya karena dianggap Djoko Tjandra dalam bencara baik, tapi kalau secara moral itu kurang layak.

"Harusnya syarat memperoleh remisi itu bisa diatur lebih spesifik lagi. Sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau ada kesan bahwa korupsi itu bukan kejahatan luar biasa tapi kejahatan biasa," tegasnya.

Ia mengatakan, kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Terlebih lembaga khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sangat konsen berantas korupsi.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

"Fakta sekarang korupsi dianggap setara dengan kejahatan yang lain. Padahal, dalam perundang-undangan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, tapi pada saat eksekusi dalam proses pemidanaan dianggap biasa," paparnya.

Terpidana Djoko Tjandra sempat buron juga, bahkan pernah memalsukan data dan mestinya dilakukan berbeda, apalagi sudah merugikan negara dan itu banyak yang dipertanyakan publik.

"Ini catatan bagi pemerintah dalam memberikan remisi bagi terpidana. Seharusnya pemerintah jeli dan melihat aspek sosiologi masyarakat harus dibaca," katanya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ini Daftar 214 Koruptor Yang Dapat Remisi HUT RI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Mantan Kapolres dan Wali Kota Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab
Indonesia
Mantan Kapolres dan Wali Kota Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Pe ngadilan tidak akan menyiarkan secara langsung sidang karena persidangan sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi.

KPK Sebut Keterangan Robin yang Ingin Bongkar 'Borok' Lili Pintauli Tidak Kuat
Indonesia
KPK Sebut Keterangan Robin yang Ingin Bongkar 'Borok' Lili Pintauli Tidak Kuat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keinginan mantan penyidiknya, AKP Stepanus Robin Pattuju, yang ingin membongkar keterlibatan Lili Pintauli Siregar, dalam sejumlah perkara di lembaga antirasuah.

Satgas COVID-19 Ungkap Mobilitas Penduduk Terus Meningkat Sejak Juli 2021
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Mobilitas Penduduk Terus Meningkat Sejak Juli 2021

Protokol kesehatan merupakan hal paling penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

32 Terduga Teroris Ditangkap Terkait Pengeboman Katedral Makassar
Indonesia
32 Terduga Teroris Ditangkap Terkait Pengeboman Katedral Makassar

Sejumlah terduga teroris diamankan oleh Densus 88 Antiteror Polri pasca bom bunuh diri yang dilakukan L dan YSF di depan Gereja Katedral Makassar, Sulsel.

[HOAKS atau FAKTA]: Moderna Vaksin Ketiga untuk Masyarakat Umum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Moderna Vaksin Ketiga untuk Masyarakat Umum

Moderna booster dosis tiga disuntikkan untuk masyarakat umum, selain untuk SDM Kesehatan

Diduga Salahi Aturan Tatib Soal Formulan E, Ketua DPRD Bakal Dilaporin ke BK
Indonesia
Diduga Salahi Aturan Tatib Soal Formulan E, Ketua DPRD Bakal Dilaporin ke BK

Pasalnya, pimpinan DPRD menyelipkan rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD soal pelaksanaan paripurna interpelasi

KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara

Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan, Munarman Segera Diadili
Indonesia
Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan, Munarman Segera Diadili

"Kalau seandainya nanti dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan," tuturnya.

Kota Bandung Butuh Peta Mitigasi Bencana
Indonesia
Kota Bandung Butuh Peta Mitigasi Bencana

Yana meminta para kepala perangkat daerah, camat maupun lurah untuk segera menindaklanjuti kajian risiko bencana di Kota Bandung.

51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat
Indonesia
51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat

"Tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Alex, sapaan akrab Alexander Marwata.