Djoko Tjandra Coreng Wajah Hukum Indonesia Politikus Partai Nasdem Eva Yuliana (Foto: I.C. Senjaya)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR Eva Yuliana mendesak penegak hukum bekerja lebih keras untuk segera menangkap Djoko Tjandra. Eva meminta Polri dan Kejagung untuk bersinergi agar bisa sesegera mungkin membekuk buronan kelas kakap tersebut.

"Segera bentuk tim khusus, karena ulah satu orang ini, wajah hukum kita tercoreng,” tegas Eva kepada wartawan, Rabu (15/7).

Baca Juga

Diperiksa Propam Terkait 'Surat Sakti' Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo Terancam Dipecat

Anggota Fraksi Partai NasDem ini mendorong Komisi III DPR RI segera mengadakan rapat gabungan antara Kejagung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM RI agar bisa memastikan lembaga penegak hukum dapat bersinergi.

“Kami dari Fraksi NasDem akan mendorong diadakannya rapat gabungan penegak hukum, agar kasus ini bisa segera terselesaikan,” ujar Eva.

Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra bersiap meninggalkan ruang sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.
Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra bersiap meninggalkan ruang sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.

Selain itu, Eva juga mengapresiasi gerak cepat Kapolri dalam menangani permasalahan surat jalan yang diterbitkan oleh oknum di Bareskrim Polri.

“Saya apresiasi dan dukung langkah Kapolri yang bergerak cepat untuk menyelidiki melalui divisi Propam Polri kebenaran dari surat jalan yang dikeluarkan oleh oknum jendral polisi untuk keperluan perjalanan Djoko Tjandra,” tutup legislator dapil Jawa Tengah V ini

Komisi III DPR bakal memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis dan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin terkait beredarnya surat jalan buronan kasus cassie Bank Bali Djoko Tjandra dari Jakarta ke Pontianak.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mendapatkan surat jalan yang beredar tersebut dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan diterima langsung Herman Hery dan anggota Komisi III, yaitu Arsul Sani dan Sarifudin Sudding.

Rencananya pemanggilan yang dilakukan untuk rapat gabungan dengan aparat penegak hukum tersebut akan digelar saat masa reses DPR.

"Kami telah menerima dokumen yang katanya surat jalan dari institusi. Sesuai dengan hasil rapat dengan Dirjen Imigrasi kemarin, kami memutuskan memanggil institusi terkait penegakan hukum, misalnya kepolisian dan kejaksaan," kata Herman.

Herman menambahkan langkah pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung patut dilakukan mengingat kasus Djoko Tjandra ini penting untuk diungkap.

“Walupun dalam masa reses nanti, perlu diadakan RDP agar semua pihak bisa memberikan penjelasan kepada Komisi III dan Komisi III dalam fungsi pengawasannya bisa membuat rekomendasi sesuai tupoksi," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Soiman memperoleh informasi buronan kasus Cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra mendapat surat jalan dari oknum instansi untuk bepergian di Indonesia.

Baca Juga

Kapolri Copot Brigjen Pol Prasetijo Utomo Terkait Surat Jalan Djoko Tjandra

Djoko Tjandra diduga masuk dan keluar Indonesia tanpa melalui jalur resmi. Karena sampai hari ini, Ditjen Imigrasi mengatakan bahwa tidak ada data perlintasan atas nama Djoko Tjandra atau nama alias lainnya.

Boyamin memastikan foto surat jalan Djoko Tjandra yang diterimanya didapat dari sumber kredible dan dapat dipercaya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 DPRD DKI Minta Disnakerteans Tingkatkan Pengawasan Perkantoran Saat PSBB Fase II
Indonesia
DPRD DKI Minta Disnakerteans Tingkatkan Pengawasan Perkantoran Saat PSBB Fase II

"Khawatirnya, perusahaan-perusahan yang sudah mengikuti aturan malah kembali beroperasi karena (perusahaan) yang melanggar tidak mendapat sanksi apa-apa," kata Aziz

Vaksin COVID-19 Sudah Datang di Indonesia
Indonesia
Vaksin COVID-19 Sudah Datang di Indonesia

Vaksin COVID-19 produksi Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis telah tiba di Indonesia.

KPK Tahan "Tangan Kanan" Eks Bupati Malang
Indonesia
KPK Tahan "Tangan Kanan" Eks Bupati Malang

Ia bakal mendekam di sel tahanan setidaknya selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2020.

[HOAKS Atau FAKTA]: Ma'ruf Amin Berpakaian K-Pop
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Ma'ruf Amin Berpakaian K-Pop

Akun Facebook bernama Jokbui mengunggah status pada tanggal 23 September 2020 di grup WAJAH SIDIMPUAN berupa foto Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan narasi “ANAK K-POP DRAKOR”.

 Anak Pencetus Mobil Esemka Gagal Dapat Rekomendasi PDIP di Pilkada Klaten
Indonesia
Anak Pencetus Mobil Esemka Gagal Dapat Rekomendasi PDIP di Pilkada Klaten

Meskipun demikian, Sukiyat tidak merasa sakit hati pada Jokowi dan DPP PDIP yang tidak memberikan rekomendasi pada anaknya di Pilkada Klaten.

Terdampak COVID-19, Ratusan Ribu WNI Telah Balik Kampung
Indonesia
Terdampak COVID-19, Ratusan Ribu WNI Telah Balik Kampung

WNI yang membawa hasil uji PCR dari luar negeri dengan hasil negatif sebelum keberangkatan, harus menjalani pemeriksaan tambahan saat tiba di Indonesia.

Virus Corona Masuk Indonesia, Ini Imbauan Ridwan Kamil untuk Warga Jabar
Indonesia
Virus Corona Masuk Indonesia, Ini Imbauan Ridwan Kamil untuk Warga Jabar

"Pertama, jaga kesehatan, makin fit, makin bugar, makin mudah virus itu dilawan," ujarnya

Polisi Akui Imbauan Kerja di Rumah Sukses Hilangkan Kemacetan Jakarta
Indonesia
Polisi Akui Imbauan Kerja di Rumah Sukses Hilangkan Kemacetan Jakarta

Pihaknya juga tak mendapati adanya antrean penumpang

 Menpora Apresiasi Langkah Polda Metro Lakukan Penyuluhan Narkoba di CFD
Indonesia
Menpora Apresiasi Langkah Polda Metro Lakukan Penyuluhan Narkoba di CFD

Menurut Zainuddin, bila aparat penegak hukum tak cepat melakukan penyuluhan soal jahatnya narkoba, ditakutkan nantinya bisa merusak generasi penerus bangsa dan juga bisa merusak para atlit tanah air.

 MA Ungkap Alasan Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Indonesia
MA Ungkap Alasan Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Kalau dengan BPJS yang tinggi-tinggi (biaya mahal) itu tidak sanggup. Pasien merasa beban kalau iuran tinggi, semrntara dia orang sakit tidak bekerja tidak punya simpanan. Siapa yang membayar," ujarnya.