Djoko Tjandra Buat e-KTP Setengah Jam, Ini Penjelasan Dukcapil Jaksel Djoko Tjandra-ist/net

MerahPutih.com - Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan Abdul Haris menjelaskan proses pembuatan Djoko Tjandra yang hanya memakan waktu selama 30 menit.

"Kalau bicara 30 menit, itu hal yang tidak aneh-aneh amat, karena kan dia rekam di tanggal 8 Juni, setelah rekam, proses perekaman, pengambilan foto, iris mata kirim via online, via sistem. Begitu status sudah print ready record, itu fotonya sudah muncul dan kelurahan bisa cetak," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/7)

Baca Juga

Buntut e-KTP Djoko Tjandra, Wali Kota Jaksel: Silakan Tanya Dukcapil DKI

Abdul Haris mengatakan, bila data Djoko Tjandra mempunyai masalah sistem pencetak KTP akan menolak proses print kartu tanda penduduk itu, dan tak tercetak. Contohnya Djoko Tjandra memiliki e-KTP di wilayah lain sistem pun tak bisa proses ke tahap selanjutnya atau cetak.

"Misal pak Djoko sudah punya dan rekam e-KTP di tempat lain, maka akan tertolak, dengan jawaban duplicate record. Jadi pada saat itu pak Djoko datang ke kelurahan, rekam, dan dia memang belum pernah rekam," terang dia.

Djoko Tjandra. Foto: Istimewa
Djoko Tjandra. Foto: Istimewa

Apalagi pelaku yang menjadi buronan Kejaksaan Agung itu membuat e-KTP pada 8 Juni 2020 di pagi hari. Di mana waktu tersebut belum banyak warga yang mencetak KTP.

"Lakukan (rekam e-KTP) jam pagi, itu kan jam belum banyak yang rekam kan, sangat mungkin cepat. itu terbukti dari datanya dia itu, saya kurang pas sama jamnya ya, tapi tanggal 8 rekam, tanggal 8 cetak," tuturnya.

Ketika disinggungkan kenapa Djoko Tjandra bisa langsung mencetak e-KTP satu hari atau hari itu juga. Sedangkan masyarakat hampir satu bulan lamanya. Ia memperkirakan pada saat pelaku dugaan kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali itu mecetak KTP pihak kelurahan sedang memiliki blanko.

"Nah, kebetulan memang saat direkam, hari itu juga dia print ready record dan kebetulan ada blanko. kan gitu. itu saya pikir gak aneh-aneh amat," ungkapnya.

Baca Juga

Kejagung Telusuri Jejak Djoko Tjandra di Malaysia

Menurutnya lagi, hal yang wajar bila Djoko Tjandra bertemu Lurah Grogol Selatan, Kebayoran Lama saat membuat e-KTP. Pasalnya, lurah itu sebagai pelayan publik sudah semestinya membantu masyarakat dalam membuat KTP

"Pada saat datang ke ruang lurah, lurah kan pelayan publik, ditanya-tanya terus kasih tahu silakan ke petugas dukcapil. diantar ke ruang Dukcapil, ketemu PJLP setelah itu lurah tinggal lagi," tutupnya. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Melonjak, Aturan dan Personil Penanganan Dinilai Bermasalah
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Aturan dan Personil Penanganan Dinilai Bermasalah

Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekarang bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

Ilmuwan Tiongkok Mulai Uji Coba Vaksin COVID-19 Tahap Dua ke Manusia
Indonesia
Ilmuwan Tiongkok Mulai Uji Coba Vaksin COVID-19 Tahap Dua ke Manusia

IMBCAMS memulai uji klinis tahap dua, Sabtu (21/6)

BI Bikin Aturan Detail Perlindungan Konsumen
Indonesia
BI Bikin Aturan Detail Perlindungan Konsumen

Sebelumnya perlindungan konsumen itu hanya mencakup sistem pembayaran. Kini mencakup seluruh bidang tugas kewenangan BI.

 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, PKS: Pemerintah Tidak Peka
Indonesia
TKA Tiongkok Masuk Indonesia, PKS: Pemerintah Tidak Peka

"Pemerintah seharusnya membatasi pergerakan Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB, termasuk larangan mudik," ujarnya.

Kadis SDA: Grebek Lumpur Cegah Luapan Air ke Pemukiman Warga
Indonesia
Kadis SDA: Grebek Lumpur Cegah Luapan Air ke Pemukiman Warga

Program ini digencarkan SDA demi menambah daya tampung jelang musim hujan.

Ikut Demo Mahasiswa dan Dosen, Rektor Uniba Solo Lepas Baju dan Pilih Mundur
Indonesia
Ikut Demo Mahasiswa dan Dosen, Rektor Uniba Solo Lepas Baju dan Pilih Mundur

"Saya merasa bertanggung jawab pada kondisi yang terjadi di Uniba. Apa yang dirasakan civitas akademika juga saya rasakan," ujar Pramono.

Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu
Indonesia
Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu

Mendagri telah menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Bupati Sabu Raijua

KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rahman) dan FU (Fakih Usman)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Rawat 524 Pasien, 369 Positif COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Rawat 524 Pasien, 369 Positif COVID-19

Sementara itu pasien PDP berkurang 12 orang dari 107 menjadi 95 pasien

Anies Usahakan Ojol Masih Bisa Angkut Penumpang Selama PSBB
Indonesia
Anies Usahakan Ojol Masih Bisa Angkut Penumpang Selama PSBB

"Kita sudah berkoordinasi dengan para operator mereka punya mekanismenya. Karena itu, kita merasa ojek selama mereka mengikuti protap itu bisa beroperasi bisa mengangkut orang dan barang," tuturnya.