Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menduga, Djoko Tjandra menyediakan uang 20 ribu Dollar untuk mengurus surat jalan dan penghapusan red noticenya.

Uang itu diduga berhubungan dengan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte yang kini jadi tersangka. Hal itu diketahui dari gelar perkara hari ini.

Baca Juga

Satu Lagi Pati Polri Jadi Tersangka Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

“Ada 19 yang kita periksa, ada ahli siber dan inafis. Barang bukti ada uang 20 ribu USD. Ada surat jalan, laptop dan rekaman Cctv. Kemudian penetapan tersangka tersebut ada pemberi dan penerima (uang),” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/8).

Argo menyebut, dalam gelar perkara pihaknya melibatkan KPK. Hal itu untuk membuktikan bahwa Polri transparan dalam kasus Djoko Tjandra yang melibatkan 2 jenderal polisi.

Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, selaku tersangka penerima suap, dikenakan pasal 5 ayat 2, lalu pasal 11 dan 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor dan pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Djoko
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Djoko Tjandra dan TS selaku pemberi akan dikenakan pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 20O2 tentang Tipikor, juncto pasal 5 KUHP.

"Jadi dari ancaman hukuman 5 tahun. Kemudian saat ini kita masih dalam penyidikan berikutnya. Itu adalah kasus pertama, korupsi yang sudah kita gelar," ujar Argo.

Dengan demikian, telah ada enam tersangka dalam pusaran kasus Djoko Tjandra. Keenam tersangka itu yakni, Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo, Anita Kolopaking, Jaksa Pinangki, TS, dan Irjen Napoleon Bonaparte.

Baca Juga

Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Surat, Djoko Tjandra Terancam Kurungan 5 Tahun

Argo menjelaskan bahwa keenam tersangka itu terbagi dalam dua kasus, yakni gratifikasi dan penerbitan dan penggunaan surat jalan palsu yang dikeluarkan mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

"Di mana dalam kasus Djoko Djandra ada dua, pertama masalah pidana umum, kedua adalah kasus di Tipikor," kata Argo. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Otak di Balik Serangan Bom Makassar
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Otak di Balik Serangan Bom Makassar

Sigit menyebut, pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sejauh ini akan terus melakukan penindakan terhadap para kelompok teroris.

Masyarakat Masih Takut, Pengunjung Mal di Jakarta Hanya 30 Persen
Indonesia
Masyarakat Masih Takut, Pengunjung Mal di Jakarta Hanya 30 Persen

Sedangkan di hari libur masyarakat yang berkunjung paling banyak mencapai 40 persen.

Ketua MPR Harap Isu Agama Tak Jadi Polemik saat Penunjukan Listyo Jadi Kapolri
Indonesia
Ketua MPR Harap Isu Agama Tak Jadi Polemik saat Penunjukan Listyo Jadi Kapolri

Bambang Soesatyo angkat suara soal sosok Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.

Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi Utamakan Aspek Kesehatan
Indonesia
Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi Utamakan Aspek Kesehatan

Kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi ibarat dua sisi dalam mata koin, artinya harus berjalan efektif dan beriringan.

Pertamina Tegaskan Hanya Tangki Penyimpanan BBM Yang Terbakar
Indonesia
Pertamina Tegaskan Hanya Tangki Penyimpanan BBM Yang Terbakar

Tangki T301G Kilang Balongan terbakar sekitar pukul 00.45 WIB dini hari tadi. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun saat kejadian kondisi sedang turun hujan lebat disertai petir.

Usai Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi di Bekasi Terpapar COVID-19
Indonesia
Usai Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi di Bekasi Terpapar COVID-19

Sejumlah personel kepolisian yang positif tengah menjalani isolasi mandiri. Mereka juga mengalami beberapa gejala, seperti demam dan kehilangan indra penciuman.

Rizieq Shihab Jadi Tersangka, Laskar FPI Menghilang dari Petamburan
Indonesia
Rizieq Shihab Jadi Tersangka, Laskar FPI Menghilang dari Petamburan

Kendati demikian, tampak tak ada laskar FPI yang berjaga di kawasan kediaman HRS di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi
Indonesia
Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi

Wapres juga menyoroti persoalan data yang harus dibenahi bersama di birokrasi. Sampai saat ini, pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.

Jam Operasi Mal Dibatasi, Luhut: Bukan PSBB
Indonesia
Jam Operasi Mal Dibatasi, Luhut: Bukan PSBB

"Tempat hiburan sampai pukul 19.00 untuk Jabodetabek. Pukul 20.00 untuk zona merah di Jabar, Jateng, dan Jatim," ujar Luhut.

 Menko Mahfud Buka-bukaan Isi Laporan Komnas HAM, Laskar FPI Bawa Senpi
Indonesia
Menko Mahfud Buka-bukaan Isi Laporan Komnas HAM, Laskar FPI Bawa Senpi

Laporan Komnas HAM menyatakan tidak pelanggaran HAM dalam kasus penembakan laskar FPI