Djoko 'Joker' Tjandra Berkeliaran, Kinerja Kejagung dan Kemenkum HAM Dipertanyakan

Djoko 'Joker' Tjandra Berkeliaran, Kinerja Kejagung dan Kemenkum HAM Dipertanyakan Joko Tjandra. Foto: Ist/Net

Merahputih.com - Praktisi hukum Suparji Ahmad mempertanyakan proses hukum terhadap Djoko Tjandra. Pasalnya, setelah buron selama 11 tahun, terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali ini tiba-tiba muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan peninjauan kembali (PK).

"Yang patut dipertanyakan adalah, mengapa bisa terjadi seperti itu (Djoko Tjandra bebas berkeliaran di Indonesia)," kata Suparji kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7).

Baca Juga

Joko Tjandra Disebut Berada di Indonesia, Menkumham: Di sistem Kami tidak ada!

Suparjo menduga ada kemungkinan kesalahan proses hukum di Kejaksaan Agung dan instansi terkait pencekalan Djoko Tjandra. Termasuk upaya hukum Kejagung yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kasus tersebut.

"Djoko Tjandra kan divonis bebas, tetapi jaksa penuntut umum ajukan PK. Padahal dalam Undang-undang, mereka tidak punya hak PK," ujarnya.

Suparji mendesak Jaksa Agung melakukan pemeriksaan internal terhadap para JPU yang mengajukan PK tersebut, termasuk Jaksa Agung Muda Intelijen karena pengajuan status buron Djoko Tjandra. "Perlu ada pemeriksaan kepada mereka, supaya terang benderang masalahnya," kata dia.

Ia pun juga meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memeriksa anggotanya. Suparji beralasan pemeriksaan itu dilakukan karena otorita cekal merupakan wewenang dari Imigrasi.

Suparji berharap agar Kejaksaan Agung tak ragu menangkap buronan yang kerap dijuluki media dengan akronim 'Joker' itu. Sebutan Joker pertama kali mencuat dari rekaman sidang kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan pada 12 Juni 2008 silam yang merujuk ke nama terpidana perkara cessie Bank Bali itu dengan sebutan Joker dalam penulisannya hingga sekarang.

Djoko Tjandra-ist/net
Djoko Tjandra-ist/net

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui intelijen pihaknya lemah karena belum berhasil menangkap Joker. Padahal, kata dia, terpidana ternyata telah tinggal di Jakarta sejak tiga bulan lalu, tetapi sampai saat Kejagung belum dapat meringkusnya.

"Pada tanggal 8 Juni Djoko Tjandra informasinya datang di Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya. Ini juga jujur ini kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada," kata Burhanuddin

Burhanuddin pun mempertanyakan pencekalan pihak imigrasi terhadap Djoko Tjandra. Menurutnya, Djoko Tjandra yang berstatus narapidana seharusnya masih dalam status cekal dan tak bisa masuk Indonesia.

"Kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus-menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan imigrasi," ujarnya.

Burhanuddin mengatakan Djoko Tjandra telah mendaftarkan gugatan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun saat pendaftaran Kejaksaan tidak mampu mendeteksi identitas penggugat sehingga Djoko bisa lolos.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Benarkan Joko Tjandra Berada di Indonesia Sejak 8 Juni

Jaksa Agung menyebut mencari keberadaan Djoko Tjandra secara intensif. Menurutnya, jika buronan tersebut hadir dalam persidangan pihaknya akan langsung menangkapnya. "Kalau dia hadir, saya tangkap," tandasnya.

Sebelumnya, Djoko Tjandra dikabarkan ditangkap oleh aparat keamanan setelah ketahuan memasuki wilayah Indonesia. Namun kabar itu dibantah oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Djoko Tjandra menjadi buron setelah kabur ke luar negeri. Ia disebut pergi ke Papua Nugini. Djoko Tjandra terseret kasus pengalihan hak tagih Bank Bali tahun 1999. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Raja Belanda dan Ratu Maxima Kagumi Sendratari Ramayana di Candi Prambanan
Indonesia
Raja Belanda dan Ratu Maxima Kagumi Sendratari Ramayana di Candi Prambanan

Bahkan Raja Willem maupun Ratu Maxima terlihat tersenyum dengan raut wajah kagum saat menyaksikan tarian-tarian yang diiringi dengan gamelan langsung tersebut.

Kasus COVID-19 Tembus 100 Ribu, Pemerintah Terkesan Kurang Kreatif Bahkan Kehabisan Akal
Indonesia
Kasus COVID-19 Tembus 100 Ribu, Pemerintah Terkesan Kurang Kreatif Bahkan Kehabisan Akal

Masyarakat sepertinya juga telah menganggap COVID-19 tidak berbahaya lagi

Terduga Teroris di Kalbar Disinyalir Terafiliasi ISIS
Indonesia
Terduga Teroris di Kalbar Disinyalir Terafiliasi ISIS

Penangkapan dilakukan pada Jumat (5/6)

KSPI: Omnibus Law Kurangi Kesejahteraan dan Rusak Buruh
Indonesia
KSPI: Omnibus Law Kurangi Kesejahteraan dan Rusak Buruh

Presiden Joko Widodo diminta terbuka berbicara dengan elemen buruh

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19
Indonesia
Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

kini pemerintah ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa pandemi global COVID-19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia bukanlah suatu hal yang dapat dilalui dalam waktu singkat.

 Eks Penasehat KPK Said Zainal Abidin Meninggal Dunia
Indonesia
Eks Penasehat KPK Said Zainal Abidin Meninggal Dunia

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga alm dan mendoakan semoga Allah SWT mengampuni dosa dan membalas jasa serta amal ibadah beliau," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Mendagri Sebut Depok sebagai Kunci Keberhasilan Tekan Penyebaran Corona di Jakarta
Indonesia
Mendagri Sebut Depok sebagai Kunci Keberhasilan Tekan Penyebaran Corona di Jakarta

Depok akan menjadi kunci keberhasilan DKI Jakarta dalam memutus rantai penularan COVID-19.

Prabowo Subianto Diminta Jadi Ketum Lagi, Buat Modal Pilpres 2024?
Indonesia
Prabowo Subianto Diminta Jadi Ketum Lagi, Buat Modal Pilpres 2024?

Tidak mungkin kepemimpinan Partai Gerindra dipindahkan ke orang lain selain Prabowo

 Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan
Indonesia
Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan

"Alhamdulillah sekarang Jakarta tren penurunan kasus. Tapi kita tidak boleh cepat puas," kata Riza Patria

Terbukti Tidak Netral di Pilkada, 5 ASN Sukoharjo Kena Sanksi dari KASN
Indonesia
Terbukti Tidak Netral di Pilkada, 5 ASN Sukoharjo Kena Sanksi dari KASN

Dari lima ASN yang mendapat sanksi itu salah satunya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santoso.