Divonis Bersalah Langgar Kode Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Minta Maaf Ketua KPK Firli Bahuri rampung menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengaku pasrah atas vonis bersalah melanggar kode etik yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK. Jenderal bintang tiga itu mengaku menerima putusan Dewas KPK.

"Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman. Dan tentu putusan saya terima dan saya pastikan saya tidak akan mengulangi itu," kata Firli usai menjalani sidang etik, Kamis (24/9).

Baca Juga

Ketua KPK Firli Bahuri Divonis Bersalah Langgar Kode Etik

Firli terbukti bersalah bergaya hidup mewah lantaran menumpangi helikopter saat berkunjung ke Sumatera Selatan. Meski dinyatakan bersalah atas perbuatannya, Firli hanya dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Dewas menyebut, Firli tidak mengindahkan kewajiban bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi dan menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf n dan Pasal 8 ayat 1 huruf F Perdewas Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Dewas mempertimbangkan sejumlah hal dalam menjatuhkan vonis. Untuk yang memberatkan, Firli tidak menyadari perbuatannya naik helikopter mewah itu melanggar kode etik. Sedangkan hal yang meringankan Firli belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik.

Diketahui kasus ini merupakan tindak lanjut laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) kepada Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli karena naik helikopter mewah saat melakukan kunjungan ke Sumsel, yakni dari Palembang ke Baturaja, 20 Juni lalu.

Baca Juga

MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut Firli menaiki helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO saat perjalanan dari Palembang menuju Baturaja. Menurutnya, Firli patut diduga melanggar aturan tentang kode etik pimpinan KPK terkait larangan bergaya hidup mewah. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok Vaksinasi Jokowi Disiarkan Secara Live, Lokasinya Diinfokan Menyusul
Indonesia
Besok Vaksinasi Jokowi Disiarkan Secara Live, Lokasinya Diinfokan Menyusul

Jadi proses nya seperti apa, bisa dilihat langsung besok

Bulog Serap 700 Ribu Ton Gabah Petani
Indonesia
Bulog Serap 700 Ribu Ton Gabah Petani

Target pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2020 sebanyak 1,4 juta ton setara beras. Jumlah tersebut sudah diperhitungkan secara matang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Malam Tahun Baru, Ancol dan TMII Tutup
Indonesia
Malam Tahun Baru, Ancol dan TMII Tutup

"Kami sepakat bersama semuanya tidak ada kegiatan dari beberapa tempat wisata seperti Ancol dan Taman Mini dan sebagainya," jelas Yusri

KPK Diminta Usut Keterlibatan Fattah Jasin di Kasus Korupsi Eks Bupati Tulungagung
Indonesia
KPK Diminta Usut Keterlibatan Fattah Jasin di Kasus Korupsi Eks Bupati Tulungagung

Hapit lantas mempertanyakan status Fattah Jasin yang kini menjabat Kepala Bakorwil Madura itu

Desa di Jabar Mulai Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro
Indonesia
Desa di Jabar Mulai Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro

PSBM adalah PSBB berbasis desa/kelurahan dan merupakan perluasan isolasi mandiri dengan lebih intens disertai pelayanan kepada masyarakat.

Jadi Anggota Komunikasi Penanganan COVID-19, Ini Tugas dan Profil Reisa Broto Asmoro
Indonesia
Jadi Anggota Komunikasi Penanganan COVID-19, Ini Tugas dan Profil Reisa Broto Asmoro

Reisa masuk menjadi anggota tim komunikasi Gugus Tugas karena latar belakangnya sebagai dokter, penggiat lawan corona, dan publik figur.

Selesai PPDB, Komisi E DPRD Panggil Disdik DKI
Indonesia
Selesai PPDB, Komisi E DPRD Panggil Disdik DKI

Zita untuk mengevaluasi proses seleksi PPDB di Jakarta yang beberapa hari belakangan ini sempat berpolemik.

Diajak Rapat Soal Djoko Tjandra, Pimpinan DPR Belum Punya Jalan Tengah
Indonesia
Diajak Rapat Soal Djoko Tjandra, Pimpinan DPR Belum Punya Jalan Tengah

Keputusan masih menunggu rapat pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III dilakukan

KPK Periksa Sekjen Kementerian PUPR
Indonesia
KPK Periksa Sekjen Kementerian PUPR

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan tiga tersangka

Tak Transparan Soal Corona, Pengamat: Pemerintah Takut Ada Gejolak Sosial Ekonomi
Indonesia
Tak Transparan Soal Corona, Pengamat: Pemerintah Takut Ada Gejolak Sosial Ekonomi

"Saya memagami kenapa pusat seperti itu karena pusat ga mau ada dampak ekonomi dan dampak sosial gitu. Memang agak kontraproduktif ya," kata Trubus