Divonis 7 Tahun Bui, Imam Nahrawi: Demi Allah Saya Tidak Terima Rp 11,5 Miliar Imam Nahrawi (kedua kiri) menyimak keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (21/2/2020). FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari

MerahPutih.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membantah menerima uang suap sebesar Rp Rp 11,5 miliar untuk pemulusan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Hal itu disampaikan Imam Nahrawi menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupai (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepadanya.

"Karena fakta itu sudah ada semua. Kami tentu harus mempertimbangkan untuk ini segera dibongkar hingga akar-akarnya. Karena saya demi Allah dan demi rasulullah, saya tidak menerima Rp 11,5 miliar," kata Imam, Senin (29/6).

Baca Juga:

KPK Dalami Peran Taufik Hidayat Sebagai Perantara Uang Rp1 Miliar Untuk Imam Nahrawi

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan masih pikir-pikir terhadap vonis majelis hakim. Imam belum memutuskan untuk banding atau menerima vonis tujuh tahun pidana penjara.

"Kami akan pikir-pikir dan tentu kami akan berusaha keras agar Rp 11 miliar dari dana KONI bisa kita bongkar bersama-sama. Rakyat Indonesia menyaksikan pernyataan saya sebagai terdakwa," ujar Imam.

Sebelumnya Imam divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan. Hakim menyatakan Imam terbukti menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan proses pencairan dana hibah untuk KONI.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (MP/Ponco Sulaksono)

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 18,154,238,82. Jika Imam tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Tak hanya itu, hakim juga mencabut hak politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu untuk dipilih sebagai jabatan publik selama empat tahun. Pidana tambahan ini dijatuhkan setelah Imam menjalani pidana pokok.

Majelis hakim meyakini, Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Baca Juga:

Eks Aspri Imam Nahrawi Beberkan Aliran Uang ke Anggota BPK Acshanul Qosasih

Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018.

Jaksa juga meyakini Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengan total Rp 8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MK Perintahkan Pemilihan Ulang di Sebagian Pilgub Jambi
Indonesia
MK Perintahkan Pemilihan Ulang di Sebagian Pilgub Jambi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan adanya pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi tahun 2020.

Status Gunung Merapi Masih Siaga, Pengungsi Merapi Diminta Bertahan
Indonesia
Status Gunung Merapi Masih Siaga, Pengungsi Merapi Diminta Bertahan

Pemerintah mengimbau pada para pengungsi Gunung Merapi agar tetap bersabar dan tidak meninggalkan tempat pengungsian sementara.

Siap Dihukum Mati, Edhy Prabowo: Lebih dari Itupun Saya Siap
Indonesia
Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka
Indonesia
Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka

Keduanya dikenakan Pasal 9 Jo Pasal 93 UU RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Jo Pasal 216 KUHP Jo Pasal 218 KUHP

KPK Tetapkan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Tersangka Gratifikasi
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Tersangka Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek infrastuktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

 Kasus Positif Harian COVID-19 Tertinggi di ASEAN, Ini Rekomendasi Ketua DPD
Indonesia
Kasus Positif Harian COVID-19 Tertinggi di ASEAN, Ini Rekomendasi Ketua DPD

LaNyalla mengimbau kepada masyarakat agar bekerja bersama-sama pemerintah memerangi penyebaran COVID-19

Seribu Lebih Aduan PPDB Diterima Dukcapil
Indonesia
Seribu Lebih Aduan PPDB Diterima Dukcapil

Sedangkan peserta didik baru tersebut ada yang sudah pindah alamat baik berbeda kelurahan dalam satu kecamatan atau berbeda kota

Kejagung Segel 18 Apartemen Milik Benny Tjokro Terkait Kasus Asabri
Indonesia
Kejagung Segel 18 Apartemen Milik Benny Tjokro Terkait Kasus Asabri

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melakukan penyitaan belasan unit kamar Apartmen South Hill milik tersangka Benny Tjokrosaputro terkait korupsi PT Asabri.

DPRD Dukung Anies Bongkar Rumah Pinggir Sungai Atasi Banjir
Indonesia
DPRD Dukung Anies Bongkar Rumah Pinggir Sungai Atasi Banjir

DPRD DKI Jakarta menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi membongkar rumah-rumah yang berada di bantaran sungai dalam upaya penanggulangan banjir.

[Hoaks atau Fakta]: Sudah Divaksin, Puluhan Dokter Meninggal Akibat COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sudah Divaksin, Puluhan Dokter Meninggal Akibat COVID-19

Setelah dilakukan penelusuran oleh tim pencari Fakta Mafindo, isi pesan berantai yang beredar tersebut salah.