Divonis 5 Tahun Bui, Edhy Prabowo Ajukan Banding Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengikuti sidang vonis melalui "video conference" pada Kamis (15/7/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan banding atas vonis 5 tahun pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kuasa hukum Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo mengatakan, permohonan banding mantan elite Partai Gerindra tersebut diajukan pada Kamis (22/7).

"Banding, kemarin," kata Soesilo saat dikonfirmasi awak media, Jumat (23/7).

Baca Juga:

Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, KPK: Memenuhi Analisis Yuridis JPU

Soesilo menjelaskan alasan kliennya mengajukan banding.

Soesilo menyebut, seharusnya hukuman terhadap Edhy Prabowo lebih pas jika dikenakan pasal 11 UU Tipikor.

"Kalau dipaksakan kasus ini lebih pas ke pasal 11 (UU Tipikor)," kata Soesilo.

Ancaman pidana dalam pasal 11 disebutkan bahwa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Sidang kasus suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta , Rabu (17/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Sidang kasus suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta , Rabu (17/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Sementara, Edhy Prabowo diketahui divonis melanggar pasal 12 huruf a UU. Dalam pasal itu, ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subisider 6 bulan kurungan kepada Edhy Prabowo karena terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp 24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih lobster atau benur.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Sedih Divonis 5 Tahun Penjara

Selain pidana badan, majelis hakim mewajibkan Edhy Prabowo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 2 tahun penjara.

Majelis hakim juga memutuskan untuk mencabut hak Edhy Prabowo untuk diplih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak ia selesai menjalani pidana pokoknya. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Diminta Segera Cairkan Anggaran Rp 500 Miliar untuk Pesantren
Indonesia
Kemenag Diminta Segera Cairkan Anggaran Rp 500 Miliar untuk Pesantren

Kementerian Agama (Kemenag) diminta segera menyelesaikan pemblokiran anggaran bantuan untuk madrasah dan pesantren sebesar Rp 500 miliar.

KKP Amankan Pelaku Sport Fishing Ilegal Asal Malaysia di Perairan Sebatik
Indonesia
KKP Amankan Pelaku Sport Fishing Ilegal Asal Malaysia di Perairan Sebatik

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan sejumlah Warga Negara Malaysia yang melakukan aktivitas sport fishing secara ilegal di perairan laut Sebatik pada Rabu (26/5)

Dekranasda Bandung Bikin Kampanye Beli Lokal
Indonesia
Dekranasda Bandung Bikin Kampanye Beli Lokal

Dekranasda berusaha agar pengrajin lebih percaya diri dengan produknya.

Vaksinasi Anak Terus Digencarkan Seiring PTM 100 Persen
Indonesia
Vaksinasi Anak Terus Digencarkan Seiring PTM 100 Persen

Upaya mencegah anak menjadi korban penyebaran COVID-19 terus dilakukan.

MUI Segera Sebar Fatwa Vaksinasi COVID-19 Tidak Membatalkan Puasa
Indonesia
MUI Segera Sebar Fatwa Vaksinasi COVID-19 Tidak Membatalkan Puasa

vaksinasi adalah pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut, untuk meningkatkan produksi antibodi guna menyangkal penyakit tertentu.

Wamen BUMN: Secara Teknikal Garuda Indonesia Bangkrut
Indonesia
Wamen BUMN: Secara Teknikal Garuda Indonesia Bangkrut

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo memastikan, terus mengupayakan penyelamatan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia.

Lima 'Senjata' Pegawai KPK Lawan SK Penonaktifan Firli Bahuri
Indonesia
Lima 'Senjata' Pegawai KPK Lawan SK Penonaktifan Firli Bahuri

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021

Hari Ini Sidang Vonis Rizieq Shihab di Perkara Tes Usap RS UMMI
Indonesia
Hari Ini Sidang Vonis Rizieq Shihab di Perkara Tes Usap RS UMMI

Terdakwa Rizieq Shihab dijadwalkan menjalani sidang vonis dalam perkara tes usap RS UMMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6).

Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Solo Sasar 5.000 Penerima
Indonesia
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Solo Sasar 5.000 Penerima

"Ada sebanyak 5.000 orang penerima vaksin 6-11 tahun di Solo. Mereka tercatat siswa SD sampai SMP," katanya.

Bertemu PM Lee Hsien Loong, Jokowi Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Dari Singapura
Indonesia
Bertemu PM Lee Hsien Loong, Jokowi Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Dari Singapura

Sejak tahun 1946 sebagian FIR wilayah Barat Indonesia berada di bawah pengelolaan FIR Singapura, yakni meliputi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna.