Divonis 4 Tahun Bui, Irjen Napoleon: Lebih Baik Mati Mantan Kadiv Hunter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara kasus red notice di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/3). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap terkait penghapusan red notice. Namun, reaksi mengejutkan justru ditunjukannya dengan menyebut lebih baik mati.

Reaksi Irjen Napoleon itu bermula ketika hakim ketua Muhammad Damis selesai membacakan hak-hak terdakwa. Kemudian, menanyakan keputusan Napoleon atas vonis tersebut.

Baca Juga

Kasus Red Notice, Irjen Napoleon Bonaparte Divonis 4 Tahun Penjara

Lantas, Napoleon dengan tegas menjawab lebih baik mati. Sebab, dengan adanya perkara ini, jenderal bintang dua ini menilai nama baik dirinya dan keluarganya telah dihina.

"Cukup sudah pelecehan martabat yang saya derita dari Juli tahun lalu sampai hari ini. Saya lebih baik mati dari pada martabat keluarga dilecehkan seperti ini," kata Napoleon di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3).

Kemudian, Napoleon yang seolah tak puas dengan vonis 4 tahun penjara itu langsung menyatakan banding.

"Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding," tegas Napoleon.

Mantan Kadiv Hunter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/3). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Mantan Kadiv Hunter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/3). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Mendengar jawaban itu, Damis pun beralih kepada jaksa penuntut umum (JPU). Hanya saja, jaksa masih belum bisa menentukan keputusannya terkait vonis perkara tersebut.

"Kami menyatakan pikir-pikir," kata jaksa.

Sebelumnya diberitakan, Irjen Napoleon Bonaparte divonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun penjara. Napoleon juga diminta membayar denda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara.

Napoleon dianggap secara sah dan meyakinkan telah menerima uang senilai 200 ribu dolar Singapura dan 370 ribu dolar Amerika Serikat (AS) dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi. (Pon)

Baca Juga

Skandal Djoko Tjandra, Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo Jalani Sidang Vonis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPK Filri Bahuri Tegaskan Akan Sikat Praktik Jual Beli Jabatan
Indonesia
Ketua KPK Filri Bahuri Tegaskan Akan Sikat Praktik Jual Beli Jabatan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan akan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi dalam bentuk praktik jual beli jabatan

Driver Ojol dan Satpam Jadi Korban Ulah Kelompok John Kei
Indonesia
Driver Ojol dan Satpam Jadi Korban Ulah Kelompok John Kei

Tak hanya melepaskan tembakan, anak buah John Kei juga merusak gerbang perumahan dan mengacak-acak rumah Nus Kei

Pandemi COVID-19, Orang Miskin Kian Bertambah
Indonesia
Pandemi COVID-19, Orang Miskin Kian Bertambah

Jumlah warga miskin telah meningkat menjadi 26,42 juta orang atau 9,78 persen, dibandingkan dengan data bulan September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang. .

Polri Kerahkan 200 Lebih Personel dan 15 Kapal Bantu Cari Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Polri Kerahkan 200 Lebih Personel dan 15 Kapal Bantu Cari Korban Sriwijaya Air

Sebab, sudah ada pembagian tugas tersendiri dari Basarnas

UMKM Butuh Subsidi Internet
Indonesia
UMKM Butuh Subsidi Internet

Kementerian Keuangan mencatat hingga 27 Juni 2020, realisasi pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha baru mencapai 10,14 persen dari alokasi yang disiapkan senilai Rp120,61 triliun.

Komnas PA: Tak Ada Aturan Murid Baru dengan Batasan Usia, Hanya di Jakarta
Indonesia
Komnas PA: Tak Ada Aturan Murid Baru dengan Batasan Usia, Hanya di Jakarta

Komnas PA bersama para orang tua meminta Mendikbud Nadiem Makarim mencabut aturan PPDB DKI Jakarta tahun 2020 tersebut.

Tanggapi Pernyataan Presiden Prancis, SBY: Cerita Lama Kembali Terulang
Indonesia
Kasus Dugaan Subkontraktor Fiktif, KPK Periksa Eks Bupati Wakatobi
Indonesia
Kasus Dugaan Subkontraktor Fiktif, KPK Periksa Eks Bupati Wakatobi

Selain H dan BH, KPK juga bakal memeriksa saksi lainnya

Dihukum Seumur Hidup, Heru Hidayat Akan Ajukan Banding
Indonesia
Dihukum Seumur Hidup, Heru Hidayat Akan Ajukan Banding

Hukuman Heru Hidayat menyusul putusan terhadap Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro

Biar Tak Berpotensi 'Tabrak' Ajaran Agama, Pemerintah Diminta Konsultasi Sebelum Bikin Kebijakan
Indonesia