Divonis 4 Tahun Bui, Hakim Bebaskan Wawan dari Sangkaan TPPU Tubagus Chaeri Wardana Chasan atau Wawan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan. Pria yang akrab disapa Wawan ini juga dihukum pidana denda Rp 200 juta subsidiair enam bulan kurungan.

Hal itu disampaikan Hakim Ketua Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/7). Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58.25103.859 subsidair 1 tahun kurungan.

Baca Juga

Tim Pemburu Koruptor Tak Perlu Dihidupkan Lagi, Sudah Ada KPK Hingga Polisi

Vonis itu diberikan lantaran majelis hakim meyakini jika Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012.

Menurut majelis hakim perbuatan Wawan itu terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Dalam amarnya, majelis hakim menyatakan bahwa Wawan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimna dakwaan kumulatif kedua dan ketiga. Majelis hakim menggugurkan sangkaan tersebut lantaran jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan dugaan TPPU yang dilakukan wawan.

Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut, Wawan diperiksa KPK terkait TPPU
Wawan diduga terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehinga asetnya disita KPK (Foto: antaranews)

Menurut majelis hakim penuntut umum hanya menyimpulkan nilai sangkaan tersebut secara global yang diperoleh dari proyek-proyek yang dimiliki dalam kurun tahun 2005 dampai tahun 2012. Akan tetapi, penuntut umum tidak menguraikan kerugian negara terkait proyek-proyek tersebut.

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan komulatif kedua dan dakwaan komulatif ke tiga tersebut," kata Hakim Ni Made.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Hal-hal yang meringankan, Terdakwa sopan selama persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga," ujar hakim.

Baca Juga

Hakim 'Kopi Sianida' Berebut Kursi Anggota KY

Wawan sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsidiair 1 tahun kurungan.

Merespon putusan hakim, Wawan maupun jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi
Indonesia
Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi

Menurut dia, hal itu harus dibenahi agar Indonesia terus berdiri.

Media Dapat Berperan Bangun Masyarakat Sadar Vaksin
Indonesia
Media Dapat Berperan Bangun Masyarakat Sadar Vaksin

media juga dapat memainkan perannya dalam memberikan edukasi tentang COVID-19, khususnya soal vaksin dan program vaksinasi.

Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Bareskrim
Indonesia
Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Bareskrim

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Bareskrim Polri.

Pekan Depan, Bareskrim Garap Jenderal Penerima Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Pekan Depan, Bareskrim Garap Jenderal Penerima Suap Djoko Tjandra

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Mabes Polri menetapkan JST (Joko Soegiarto Tjandra) dan (TS) Tomy Sumardi sebagai pemberi suap.

Cegah COVID-19 Meluas di Jakarta, Pemprov Godok Pergub Larangan Pendatang
Indonesia
Cegah COVID-19 Meluas di Jakarta, Pemprov Godok Pergub Larangan Pendatang

Petugas Dishub siap melakukan pencegahan pelarangan perantau ke Jakarta.

Muhammadiyah Sebut Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19 Tak Menunjukkan Jati Diri Bangsa
Indonesia
Muhammadiyah Sebut Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19 Tak Menunjukkan Jati Diri Bangsa

Maraknya penolakan terhadap jenazah korban COVID-19 seharusnya tak perlu terjadi.

Hirup Udara Bebas, Abu Bakar Ba'asyir Dikawal Densus 88 Hingga Sukoharjo
Indonesia
Hirup Udara Bebas, Abu Bakar Ba'asyir Dikawal Densus 88 Hingga Sukoharjo

Ba'asyir dalam kondisi sehat ketika menghirup udara bebas

KCI Tegaskan Operasional KRL Masih Ikuti Aturan PSBB
Indonesia
KCI Tegaskan Operasional KRL Masih Ikuti Aturan PSBB

Adli mengatakan nantinya PT KCI akan menaati keputusan akhir yang tercipta dalam pembahasan bersama yang dilakukan dengan pemerintah daerah terkait serta PT KAI.

Korupsi CSRT Eks Pejabat BIG-LAPAN Rugikan Negara Rp179 Miliar
Indonesia
Korupsi CSRT Eks Pejabat BIG-LAPAN Rugikan Negara Rp179 Miliar

"Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179,1 miliar," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar