Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara, Karir Brigjen Prasetijo di Polri Terancam Tamat Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara terhadap mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

Menanggapi vonis Prasetijo, Kadiv Propam, Irjen Ferdy Sambo menyebut, proses pemecatan yang bersangkutan masih menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Baca Juga

Hakim Tolak Justice Collaborator Brigjen Prasetijo

“Harus inkracht dulu baru sidang kode etik," kata Ferdy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/3).

Hal ini sesuai PP 1 Tahun 2003 khususnya Pasal 12 ayat (1) : anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

Ayat (4): Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Bila yang bersangkutan banding maka Polri menunggu putusan inkracht. (Jika tidak) Polri akan segera melaksanakan Sidang KKEP,” tambahnya.

Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Hakim menyatakan Prasetijo terbukti bersalah karena telah menerima suap dari terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi.

Tommy meminta Prasetijo membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan pada sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi.

Padahal Djoko Tjandra adalah terpidana kasus "cessie" Bank Bali yang harus menjalani putusan pidana 2 tahun penjara berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No 12 tertanggal 11 Juni 2009.

Prasetijo dinilai terbukti memerintahkan Kasubag Kejahatan Umum Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri Brigadir Junjungan Fortes untuk membuat konsep surat permohonan yang akan disampaikan ke istri Djoko Tjandra yaitu Anna Boentaran yang ditujukan ke Kadivhubinter Polri yang dalam suratnya Anna meminta konfirmasi "red notice" status Djoko Tjandra.

Kemudian Prasetijo memberikan konsep surat tersebut kepada Tommy Sumardi. Selanjutnya Prasetijo memberikan alamat Anna Boentaran kepada Junjungan Fortes untuk mengirim surat balasan dari Divhubinter ke Anna Boentaran.

Atas putusan itu Prasetijo langsung menyatakan menerima.

"Saya menerima," kata Prasetijo.

Sedangkan JPU Kejaksaan Agung menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

Prasetijo diketahui juga sudah divonis 3 tahun penjara dalam perkara pemalsuan surat, membiarkan terpidana melarikan diri dan menghalang-halangi penyidikan perkara Djoko Tjandra. (Knu)

Baca Juga

Kasus Red Notice, Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Punya SDM dan SDA Melimpah, Indonesia Masih Tertinggal dari Singapura dan Korsel
Indonesia
Punya SDM dan SDA Melimpah, Indonesia Masih Tertinggal dari Singapura dan Korsel

Wapres berharap, seluruh perguruan tinggi di Indonesia, meningkatkan peran dan fungsinya dalam mencetak SDM yang menguasai teknologi dan menciptakan inovasi sesuai kebutuhan pasar global.

Warga Panik, Gempa Nias Barat 7,2 M Terasa Sampai Sumbar
Indonesia
Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja

DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya Undang-undang Cipta Kerja.

BNPB: 23 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang di Flores Timur
Indonesia
BNPB: 23 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang di Flores Timur

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 23 orang meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Minggu (4/4).

Pedagang Positif COVID-19, Pemprov DKI Diminta Lebih Humanis
Indonesia
Pedagang Positif COVID-19, Pemprov DKI Diminta Lebih Humanis

Dia berharap Pemprov DKI Jakarta kampanye secara masif bahwa pasar tradisional aman, pasar sehat

Polisi Pastikan Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok Tak Berizin
Indonesia
Polisi Pastikan Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok Tak Berizin

Lokasi pesta yang dihadiri para pesohor termasuk Raffi Ahmad dan Ahok berlokasi di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan.

Bauran Energi Sawit Buat Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
Indonesia
Bauran Energi Sawit Buat Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Komitmen sektor energi adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 314-398 Juta Ton CO2 pada tahun 2030, target 23 persen EBT dari Bauran Energi Primer, dan 17 persen Efisiensi Energi dari BAU Energi Final.

Advokat PDIP Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan KPU
Indonesia
Advokat PDIP Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan KPU

Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas

New Normal Sepanjang Juni, Solo Alami Inflasi 0,29 Persen
Indonesia
New Normal Sepanjang Juni, Solo Alami Inflasi 0,29 Persen

"Catatan kami inflasi kali ini disebabkan adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya angka indeks harga konsumen," ujar Totok

COVID-19 Varian Baru Masuk Indonesia, DPR Duga Ada Kelemahan Pengawasan
Indonesia
COVID-19 Varian Baru Masuk Indonesia, DPR Duga Ada Kelemahan Pengawasan

Pemda harus mengklasifikasikan kondisi pandemi COVID-19 di daerah masing-masing