Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, merespon positif masuknya Indonesia sebagai nominator Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk periode 2026.
Ia pun mendukung penuh Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM. Oleh Soleh mengatakan, jika Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB, maka Indonesia akan mempunyai kesempatan untuk menjelaskan secara komprehensif perihal isu-isu HAM yang ada di Tanah Air.
Selama ini, beberapanperistiwa pelanggaran HAM di Indonesia kerap bergulir di rapat Dewan PBB.
"Misalnya soal Papua, soal orang hilang. Kan penyudutan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak pernah berhenti," kata Oleh Soleh dalam keterangannya, Senin (28/12).
Baca juga:
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Menurut legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu, jika Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB, posisi itu bisa menjadi alat propaganda yang positif. Khususnya untuk mengembalikan citra Indonesia di mata internasional.
"Jika Indonesia terpilih, maka level kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam diplomasi global juga meningkat," bebernya.
Selain itu, kata Oleh, masuknya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB membuka peluang untuk meningkatkan posisi.
Menurut dia, bukan tidak mungkin Indonesia ke depan akan masuk dalam jajaran Dewan Keamanan Tetap di PBB yang memiliki hak veto.
Baca juga:
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
"Karena jumlah penduduk Indonesia dan jumlah muslim (salah satu) yang terbesar," ujar Oleh.
Seperti diberitakan, masuknya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB periode 2026 diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Sugiono.
Sugiono mengatakan, Indonesia mendapat dukungan dari negara Asia-Pasifik untuk dipilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB..
Keterpilihan negara yang dinominasikan akan diputuskan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Bila mandat itu jatuh ke Indonesia, Sugiono mengatakan jabatannya akan diisi oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Baca juga:
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Pada periode 2024-2026, Indonesia berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB. Kala itu Indonesia terpilih sebagai anggota setelah memperoleh 186 suara dari total 192 negara yang hadir pada pemilihan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 10 Oktober 2025.
Indonesia tercatat pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, dan 2020-2022. (Pon)
