Dituntut Ganti Rugi Banjir, Pemprov DKI: Bagaimana Bisa Bayar Sesuatu yang tidak Ada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta. Senin (16/12/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Merahputih.com - Sejumlah pengusaha mall di Jakarta menuntut kompensasi ganti rugi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akibat banjir pada awal Januari 2020 lalu.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah mengatakan Pemprov DKI tidak akan memberikan ganti rugi ke pengusaha mall akibat banjir.

"Kompensasi bagaimana? Kalau APBD itu ada uang, ada nama nomenklatur. Ada nomenklatur, ada angka. Bagaimana kita bisa membayar sesuatu yang tidak ada," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Baca Juga

Siang ini Warga Korban Banjir Jakarta Gugat Pemprov DKI ke PN Jakarta Pusat

Saefullah juga mengaku hingga saat belum menerima surat tuntutan permintaan kompensasi ganti rugi dan permintaan keringanan pajak dari asosiasi Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI).

"Belum ada ke saya suratnya," kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Foto: ANTARA

Mengingat surat tersebut belum tersampaikan, Saefullah jelas belum berani untuk mengonfirmasi peluang pemberian kompensasi. Sekalipun surat sudah masuk, Pemprov DKI bakal mendiskusikan kepada sejumlah pihak soal kemungkinan pemberian kompensasi pajak.

"Penyelenggara pemerintah kan enggak hanya satu orang. Ada kepala daerah, ada juga organisasi samping kepala daerah seperti BKPP, BPK. Kepada mereka, kita bisa meminta advice (saran) dan sebagainya," papar Saefullah.

Seperti diketahui, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) menuntut ganti rugi kepada Pemprov DKI akibat banjir mengepung Jakarta pada 1 Januari 2020 lalu.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Pembentukan Pansus Banjir Tidak Penting

Banjir membuat operasional sejumlah mall berhenti di awal Januari 2020. Ketua HPPBI Budihardjo Iduansjah mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Pemprov DKI Jakarta agar membahas kompensasi kerugian akibat banjir.

"Kita mau fair saja untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak," kata Budihardjo. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penutupan Candi Prambanan dan Borobudur Diperpanjang hingga 11 April
Indonesia
Penutupan Candi Prambanan dan Borobudur Diperpanjang hingga 11 April

Penutupan adalah salah satu usaha untuk menekan laju penderita corona di wilayah DIY.

DPR: Reformasi Tata Kelola Penting Tekan Defisit BPJS Kesehatan
Indonesia
DPR: Reformasi Tata Kelola Penting Tekan Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan UU No.40 Tahun 2004

Wagub DKI: UU Cipta Kerja Urusan Pemerintah Pusat
Indonesia
Wagub DKI: UU Cipta Kerja Urusan Pemerintah Pusat

Ahmad Riza Patria menyampaikan tak mau berkomentar lebih jauh mengenai Undang-undang (UU) Omnibus Las Cipta Kerja yang kini ramai di masyarakat.

KAI DAOP 6 Batalkan 10 Perjalanan KA Bandara YIA
Indonesia
KAI DAOP 6 Batalkan 10 Perjalanan KA Bandara YIA

"Jumlah penumpang turun hingga 60 persen. Kami terpaksa melakukan tindakan pembatalan sebagian perjalanan," kata Eko

Polisi Ancam Penimbun Masker Pasca Virus Corona Masuk ke Indonesia
Indonesia
Polisi Ancam Penimbun Masker Pasca Virus Corona Masuk ke Indonesia

Polisi akan mengejar oknum-oknum yang sengaja menyimpan masker dan alat medis lainnya

Komnas HAM Beri Catatan terhadap Anies saat Pelaksanaan PSBB
Indonesia
Komnas HAM Beri Catatan terhadap Anies saat Pelaksanaan PSBB

Anies harus memastikan prinsip non-diskriminasi dalam memberikan bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat rentan dan terdampak.

Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau
KPR
Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau

PPDPP mencatat penyaluran FLPP telah disalurkan sebanyak 103.272 unit senilai Rp10,58 triliun.

THR Terancam Dipotong karena COVID-19, Buruh: Kami Bukan Tumbal Krisis
Indonesia
THR Terancam Dipotong karena COVID-19, Buruh: Kami Bukan Tumbal Krisis

“Lagipula THR adalah kewajiban pengusaha setiap tahun. Dengan demikian, seharusnya sudah sejak lama disiapkan anggarannya,” tegasnya.

Polisi Selidiki Foto Viral Gerombolan Diduga Tentara Tiongkok di Bandara Soetta
Indonesia
Polisi Selidiki Foto Viral Gerombolan Diduga Tentara Tiongkok di Bandara Soetta

Sebuah foto viral tersebar di media sosial yang memperlihatkan sekelompok orang yang tengah berbaris menggunakan seragam berwarna krem di Bandara Soekarno-Hatta.