Dituntut Enam Tahun Penjara, Rizieq: Terlalu Sadis dan Tidak Bermoral Rizieq saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab angkat bicara soal tuntutan enam tahun penjara kepadanya yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas informasi bohong hasil swab test PCR di Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Rizieq saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) yang disiarkan langsung melalui virtual, Kamis (10/6).

"Tuntutan JPU tersebut tidak masuk di akal dan berada jauh di luar nalar, bahkan terlalu sadis dan tidak bermoral," tegas Rizieq.

Baca Juga

Pakai Mafela Palestina Saat Sidang, Rizieq Shihab Ditegur Hakim

Ia pun menganggap, perkara kabar bohong tes swab RS Ummi merupakan kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes), bukan kasus kejahatan. Sehingga cukup dikenakan sanksi administrasi.

"Bukan sanksi hukum pidana penjara," cetus mertua Habib Hanif Alatas ini.

Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang lanjutan Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari terdakwa, Senin (17/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang lanjutan Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari terdakwa, Senin (17/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Rizieq pun mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) nomor 6 Tahun 2020, sanksi pada pelanggaran prokes berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

"Bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan adalah kasus pelanggaran bukan kasus kejahatan, sehingga cukup diterapkan sanksi administrasi bukan sanksi hukum pidana penjara," ungkapnya.

Baca Juga

Ahli Beberkan Fakta Hukum Terkait Dugaan Berita Bohong yang Jerat Rizieq

Kasus RS Ummi juga dinilai sebagai keterlambatan laporan real time pasien ke Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Bogor dan bukan tindakan yang mengada-ngada.

"Dalam kasus pelanggaran prokes RS Ummi tidak ada kebohongan dan tidak ada juga keresahan apalagi keonaran," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemudik Balik Jakarta Dicek di 12 Pos Pemeriksaan Surat Bebas COVID-19
Indonesia
Pemudik Balik Jakarta Dicek di 12 Pos Pemeriksaan Surat Bebas COVID-19

Kalau ada yang reaktif maka yang bersangkutan akan diperiksa, dibawa ke Wisma Atlet untuk dilanjutkan dengan PCR.

Sepak Terjang Artidjo Alkostar, Sosok Pengadil yang Ditakuti Koruptor
Indonesia
Sepak Terjang Artidjo Alkostar, Sosok Pengadil yang Ditakuti Koruptor

Artidjo Alkostar merupakan salah satu mantan Hakim Agung yang ditakuti para koruptor. Pasalnya, pria kelahiran Situbondo, Jawa Timur itu tidak segan-segan memberikan hukuman berat bagi pelaku korupsi.

[HOAKS atau FAKTA]: Kader PDIP Dewi Tanjung Meninggal Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kader PDIP Dewi Tanjung Meninggal Dunia

Viral kabar duka di media sosial Facebook bahwa kader PDI Perjuangan Dewi Tanjung meninggal dunia.

Sultan HB X Tetapkan Dua Syarat Belajar Tatap Muka di Sekolah
Indonesia
Sultan HB X Tetapkan Dua Syarat Belajar Tatap Muka di Sekolah

Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi sekolah yang hendak melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Satgas COVID-19 Ingatkan ASN Patuhi SE Menpan-RB
Indonesia
Satgas COVID-19 Ingatkan ASN Patuhi SE Menpan-RB

Surat Edaran Menpan-RB tersebut mengatur bahwa ASN yang boleh bepergian keluar kota adalah mereka yang memang memiliki pekerjaan dinas

Jokowi Diminta Perhatikan Kesehatan Santri di Pelosok Tanah Air
Indonesia
Jokowi Diminta Perhatikan Kesehatan Santri di Pelosok Tanah Air

Lima tahun lalu, terdapat anggaran kesehatan

Bamoset Ingatkan Efek Domino COVID-19
Indonesia
Bamoset Ingatkan Efek Domino COVID-19

Bamsoet mengajak semua pihak untuk bergotong royong

Per 11 Oktober, Surabaya Nol Kasus COVID-19 di 33 Kelurahan
Indonesia
Per 11 Oktober, Surabaya Nol Kasus COVID-19 di 33 Kelurahan

Sebanyak 33 kelurahan di Kota Surabaya dinyatakan nol kasus COVID-19.

Ada Klaster Baru COVID-19 di Pusdikpom AD
Indonesia
Ada Klaster Baru COVID-19 di Pusdikpom AD

99 anggota TNI yang terkonfirmasi positif di Pusdikpom AD

KPK Kecam Unnes atas Sanksi Mahasiswa Pelapor Dugaan Korupsi Rektor
Indonesia
KPK Kecam Unnes atas Sanksi Mahasiswa Pelapor Dugaan Korupsi Rektor

KPK merespons soal adanya informasi seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang dijatuhi sanksi oleh pihak kampus karena melaporkan dugaan korupsi rektor.