Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

MerahPutih.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tetap merasa tidak bersalah setelah dituntut 5 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya merasa tidak salah dan saya tidak punya wewenang terhadap itu. Semua bukti persidangan sudah terungkap tidak ada, saya serahkan semuanya ke majelis hakim," kata Edhy usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (29/6).

Baca Juga

Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara

Meski begitu, Edhy menegaskan tetap bertanggung jawab atas kasus dugaan suap ekspor benih lobster atau benur yang menjeratnya. Mantan Wakil Ketum Partai Gerindra ini menyatakan akan menanggapi tuntutan Jaksa KPK dalam nota pembelaan.

"Yang harus dicatat saya bertanggung jawab terhadap kejadian di kementerian saya, saya tidak lari dari tanggung jawab, tapi saya tidak bisa kontrol semua kesalahan yang dilakukan oleh staf-staf saya," ujarnya.

"Sekali lagi kesalahan mereka adalah kesalahan saya, karena saya lalai. Keputusan ini, tuntutan ini akan saya jalani terus sampai besok tanggal 9, kami mengajukan pembelaan setelah itu ada proses putusan," sambung Edhy.

Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: MP/Ponco
Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/6). Foto: MP/Ponco

Edhy menegaskan seharusnya tidak ada pertimbangan yang memberatkan dalam kasus yang menjeratnya. Bekas anak buah Prabowo Subianto ini berdalih, kasus dugaan suap ekspor benur dilakukan oleh para anak buahnya.

"Kalau saya mau korupsi banyak hal yang bisa saya lakukan kalau mau korupsi. Tidak ada niat dari hidup saya untuk korupsi, apalagi mencuri. Saya mohon doa saja proses ini saya jalani, saya sudah tujuh bulan mendekam di KPK tidak enak, panas jauh dari keluarga," tutup Edhy.

Sebelumnya Jaksa pada KPK menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta agar menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy Prabowo.

Jaksa meyakini Edhy Prabowo terbukti menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih lobster atau benur. Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir benur lainnya. (Pon)

Baca Juga

Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah Disebut Titip Kuota Ekspor Benur ke Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UNS Surakarta Lakukan Uji Coba Perkuliahan Tatap Muka Perdana di 3 Fakultas
Indonesia
UNS Surakarta Lakukan Uji Coba Perkuliahan Tatap Muka Perdana di 3 Fakultas

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah melakukan uji coba perdana perkuliahan tatap muka perdana di tiga fakultas, Rabu (7/4).

Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK
Indonesia
Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK

Kejagung hingga saat ini belum mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra, meski telah dua kali diminta oleh KPK.

Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda
Indonesia
Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengakui masih banyak warga ibu kota yang belum sadar berlalu lintas di Flyover Tapal Kuda, Jakarta Selatan dengan melawan arus.

Kronologi Demo Tolak PPKM Ricuh di Bandung
Indonesia
Kronologi Demo Tolak PPKM Ricuh di Bandung

Sejumlah pengunjuk rasa yang didominasi anak muda diangkut ke truk polisi untuk dimintai keterangan.

Gang-gang Perkampungan Jadi Target Satpol PP Menteng Tindak Pelanggar PSBB
Indonesia
Gang-gang Perkampungan Jadi Target Satpol PP Menteng Tindak Pelanggar PSBB

Plt Kasatpol PP Kecamatan Menteng, Hendra Ardiansyah, pihaknya menargetkan operasi penindakan masker ke perkampungan dilakukan setiap hari.

Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19
Indonesia
Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19

Pemda DKI memutuskan untuk melanjutkan PPKM kedua selama 14 hari, mulai dari 26 Januari besok sampai 8 Februari 2021 mendatang.

Perpanjangan PPKM Mikro, Gibran Longgarkan Aturan Balita Boleh Masuk Mal
Indonesia
Perpanjangan PPKM Mikro, Gibran Longgarkan Aturan Balita Boleh Masuk Mal

Dalam perpanjangan PPKM Mikro tersebut, Pemkot Solo memperbolehkan balita masuk ke mal dan tempat wisata di Kota Bengawan.

Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Dianggap Kebijakan Populis
Indonesia
Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Dianggap Kebijakan Populis

Hukuman kebiri kimia bagi para pelaku kejahatan seksual menuai kontroversi.

Zona Merah, Wali Kota Tangerang Minta Warga Ibadah di Rumah
Indonesia
Zona Merah, Wali Kota Tangerang Minta Warga Ibadah di Rumah

Dengan status zona merah, kegiatan di wilayah Kota Tangerang untuk sementara waktu ditiadakan hingga dinyatakan aman atau terdapat perubahan status yang menjadi lebih baik.

Polda Metro Minta Pesepeda Road Bike Hormati Sesama Pemakai Jalan
Indonesia
Polda Metro Minta Pesepeda Road Bike Hormati Sesama Pemakai Jalan

Izin melintas ini hanya ada di jam tertentu