Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

MerahPutih.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tetap merasa tidak bersalah setelah dituntut 5 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya merasa tidak salah dan saya tidak punya wewenang terhadap itu. Semua bukti persidangan sudah terungkap tidak ada, saya serahkan semuanya ke majelis hakim," kata Edhy usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (29/6).

Baca Juga

Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara

Meski begitu, Edhy menegaskan tetap bertanggung jawab atas kasus dugaan suap ekspor benih lobster atau benur yang menjeratnya. Mantan Wakil Ketum Partai Gerindra ini menyatakan akan menanggapi tuntutan Jaksa KPK dalam nota pembelaan.

"Yang harus dicatat saya bertanggung jawab terhadap kejadian di kementerian saya, saya tidak lari dari tanggung jawab, tapi saya tidak bisa kontrol semua kesalahan yang dilakukan oleh staf-staf saya," ujarnya.

"Sekali lagi kesalahan mereka adalah kesalahan saya, karena saya lalai. Keputusan ini, tuntutan ini akan saya jalani terus sampai besok tanggal 9, kami mengajukan pembelaan setelah itu ada proses putusan," sambung Edhy.

Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: MP/Ponco
Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/6). Foto: MP/Ponco

Edhy menegaskan seharusnya tidak ada pertimbangan yang memberatkan dalam kasus yang menjeratnya. Bekas anak buah Prabowo Subianto ini berdalih, kasus dugaan suap ekspor benur dilakukan oleh para anak buahnya.

"Kalau saya mau korupsi banyak hal yang bisa saya lakukan kalau mau korupsi. Tidak ada niat dari hidup saya untuk korupsi, apalagi mencuri. Saya mohon doa saja proses ini saya jalani, saya sudah tujuh bulan mendekam di KPK tidak enak, panas jauh dari keluarga," tutup Edhy.

Sebelumnya Jaksa pada KPK menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta agar menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy Prabowo.

Jaksa meyakini Edhy Prabowo terbukti menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih lobster atau benur. Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir benur lainnya. (Pon)

Baca Juga

Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah Disebut Titip Kuota Ekspor Benur ke Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bulan Depan, KAI Daop VI Siapkan Tes COVID-19 dengan GeNose
Indonesia
Bulan Depan, KAI Daop VI Siapkan Tes COVID-19 dengan GeNose

PT Kereta Api (KAI) Daop IV Yogyakarta akan menyediakan alat pendeteksi COVID-19 dengan hembusan nafas bernama GeNose.

Pelarangan Takbir Keliling hingga Pembatasan Salat Id Tak Kurangi Nilai Ibadah
Indonesia
Pelarangan Takbir Keliling hingga Pembatasan Salat Id Tak Kurangi Nilai Ibadah

Kegiatan masyarakat selama Lebaran dipastikan bakal dibatasi. Bukan hanya larangan mudik, namun juga soal peribadatan.

KPK Ingatkan Ancaman Pidana Pihak Lindungi Buronan Harun Masiku
Indonesia
KPK Ingatkan Ancaman Pidana Pihak Lindungi Buronan Harun Masiku

KPK mengingatkan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang secara sengaja menghalangi pencarian dan penangkapan buronan Harun Masiku.

Pemprov DKI Tetap Bahas Revisi Perda Pidana Pelanggar Prokes
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Bahas Revisi Perda Pidana Pelanggar Prokes

Pemprov DKI Jakarta kukuh tetap ingin mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19.

Ketua DPD Kritik Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Tangerang
Indonesia
Ketua DPD Kritik Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Tangerang

Rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang menggunakan merek internasional terkenal atau branded, dikritik Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Konfirmasi COVID-19 di Indonesia Bertambah Hampir 300 Kasus
Indonesia
Konfirmasi COVID-19 di Indonesia Bertambah Hampir 300 Kasus

Satuan Tugas Penananganan COVID-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif pada Selasa (4/1) mencapai 299.

Terungkap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai Terkait Perkara di KPK
Indonesia
Terungkap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai Terkait Perkara di KPK

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju mengungkap komunikasi antara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial dengan.

Sinyal Nirkomitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Sinyal Nirkomitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi

Padahal, saat ini tengah banyak persoalan kelembagaan menyangkut pemberantasan korupsi

Begini Tahapan Pengguna Medsos Dapat Penghargaan Badge Awards
Indonesia
Begini Tahapan Pengguna Medsos Dapat Penghargaan Badge Awards

Bareskrim Polri memastikan, program Badge Awards diberikan kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi terverifikasi.

Barang Bukti Hasil Investigasi Kematian Laskar FPI yang Diserahkan Komnas HAM ke Bareskrim
Indonesia
Barang Bukti Hasil Investigasi Kematian Laskar FPI yang Diserahkan Komnas HAM ke Bareskrim

Komnas HAM sebelumnya sudah menerima surat permintaan pelimpahan barang bukti dari pihak Bareskrim