Dituduh Usul Sipil Bebas Punya Senpi, Bamsoet Bereaksi Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: MPR)

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo membantah tuduhan dirinya mengusulkan pada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis tentang kepemilikan senjata api untuk warga masyarakat.

Politikus Golkar itu berdalih pernyataannya yang disampaikan saat berada di Bali untuk menggelar lomba asah kemahiran menembak bagi para pemilik izin khusus senjata api itu telah dipelintir.

"Jangan percaya dengan pelintiran berita seolah-olah saya mengusulkan pada Kapolri soal kepemilikan senjata api untuk warga masyarakat," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Senin (3/8).

Baca Juga:

Polisi Sita Ribuan Senpi Rakitan

Bamsoet menjelaskan maksud pernyataannya adalah kepemilikan senjata api harus mengacu pada peraturan Kapolri, salah satunya memiliki sertifikat resmi IPSC yang dikeluarkan PB Perbakin setelah mengikuti serangkaian tes. Mulai dari tes psikologi, pengetahuan tentang senpi, keamanan hingga keterampilan menembak reaksi dengan mengikuti kursus dan kemampuan lapangan.

"Kepemilikan senjata api setidak boleh sembarangan. Pemilik senjata api menurut standar keanggotaan DPP PERIKHSA, diwaiibkan memiliki sertifikat IPSC (International Practical Shooting Confederation) Indonesia, yang dikeluarkan oleh PB Perbakin untuk melengkapi persyaratan kepemilikan lain yang sudah ada sebagai mana diatur dalam Peraturan Kapolri," papar dia.

Lebih jauh, Bamsoet menjelaskan orang yang boleh memiliki senpi juga harus memenuhi kualifikasi status jabatan tertentu dengan tingkat ancaman tertentu, seperti harus menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Anggota DPR, MPR, pengacara dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua itu merujuk peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 tahub 2015 tentang kepemilikan senjata api dengan tujuan membela diri.

Kaca ruangan anggota DPR yang terkena peluru nyasar. Foto: Net

"Ada tiga jenis senjata nonorganik yang diizinkan penggunaannya oleh masyarakat sipil adalah senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas," imbuh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Bela Diri (DPP PERIKHSA) itu.

Anggota Dewan Penasehat PB Perbakin itu menambahkan pemegang izin senpi juga wajib memiliki keterampilan dalam penggunaan yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri. Adapun dilansir Antara, izin kepemilikan senpi hanya berlaku 5 tahun, sedangkan izin penggunaan hanya 1 tahun untuk wajib kembali diperpanjang. (*)

Baca Juga:

Jual-Beli Senpi Ilegal, Oknum Mantan Anggota TNI Diciduk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Minta Seleksi Wagub Segera Diproses, Anies: Sudah Masuk di DPRD
Indonesia
Minta Seleksi Wagub Segera Diproses, Anies: Sudah Masuk di DPRD

Anies mengaku sering bertemu calon yang diusung partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

Belum Pikirkan Renovasi Gedung, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran
Indonesia
Belum Pikirkan Renovasi Gedung, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran

Pusat arsip sendiri terletak di lantai dasar gedung utama

Rizieq Shihab Mau Pakai Monas, Begini Kata Wagub DKI
Indonesia
Rizieq Shihab Mau Pakai Monas, Begini Kata Wagub DKI

Pemprov DKI Jakarta belum mengetahui kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat akan dipakai Rizieq Shihab untuk kegiatan Reuni Akbar PA 212.

Pasien Positif Corona di Jabar Bertambah Jadi 26 Orang
Indonesia
Pasien Positif Corona di Jabar Bertambah Jadi 26 Orang

Dari data 26 tersebut, tiga orang di antaranya sudah sembuh dari COVID-19

 Museum Sejarah Nabi Muhammad dan Peradaban Islam Bakal Berdiri di Jakarta
Indonesia
Museum Sejarah Nabi Muhammad dan Peradaban Islam Bakal Berdiri di Jakarta

Anies berharap, museum ini akan menjadi pelengkap ikon di Jakarta. Sebab, ini akan menjadi Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad dan Peradaban Islam pertama dan terbesar di dunia.

Dua Cawagub DKI Serahkan Dokumen Syarat Administrasi ke Anies
Indonesia
Dua Cawagub DKI Serahkan Dokumen Syarat Administrasi ke Anies

"Tadi udah iya (menyerahkan dokumen syarat menjadi cawagub DKI). Udah semua dikirim," kata Riza

Sinyal Positif, Neraca Perdagangan Mulai Membaik
Indonesia
Sinyal Positif, Neraca Perdagangan Mulai Membaik

Tercatat, neraca perdagangan RI selama periode Januari-Juni 2020 berada pada posisi surplus 5,5 miliar dolar AS.

 'Kerajaan' King of The King Catut Bank BNI untuk Modus Lunasi Hutang
Indonesia
'Kerajaan' King of The King Catut Bank BNI untuk Modus Lunasi Hutang

"Dengan laporan ini, BNI mengharapkan akan dapat menekan jumlah kasus pemalsuan dokumen serupa ke depan,", ucap Corporate Secretary BNI, Meiliana

Rawan Penularan COVID-19, Penumpang Kereta Listrik Dibatasi 74 Orang
Indonesia
Rawan Penularan COVID-19, Penumpang Kereta Listrik Dibatasi 74 Orang

KCI akan menyesuaikan jam operasional KRL Commuter Line mulai 19 September 2020.

Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik
Indonesia
Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik

Dugaan pelanggaran kode etik itu terkait pernyataannya di media ketika WP KPK melakukan pembelaan atas pemulangan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri.