Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump Istana Kekaisaran Tiongkok di Beijing. (Foto:

MerahPutih.com - Buntut dari kebijakan terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat, pada Selasa (19/1), yang secara resmi menyebut kebijakan pemerintah Tiongkok yang menarget etnis Muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah barat laut Xinjiang sebagai genosida, Pemerintah China membalas dengan menjatuhkan sanksi pada pejabat AS era Trump.

Langkah yang diumumkan pada Rabu (20/1) itu merupakan tanda kemarahan China, terutama atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya. Dalam penolakan yang mencolok atas hubungannya dengan Washington di bawah Trump, kementerian luar negeri China mengumumkan sanksi itu dalam sebuah pernyataan yang muncul di lamannya sekitar waktu Biden mengambil sumpah presiden.

Baca Juga:

Langkah Cepat Biden Usai Bersumpah Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

Pompeo dan yang lain dinilai telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, dengan mencampuri urusan dalam negeri China, merongrong kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS.

Selain Pompeo, pejabat lain yang sedang lengser dan mantan pejabat Trump yang dijatuhi sanksi termasuk kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.

Sebanyak 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat akan dilarang memasuki China daratan , Hong Kong atau Makao, dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan China.

Dilansir VOA Indonesia, Pompeo dan lainnya yang diberi sanksi tidak menanggapi permintaan komentar. Departemen Luar Negeri AS juga tidak menanggapi.

"Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," kata Pakar sanksi di wadah pemikir Atlantic Council Brian O'Toole.

Peta Republik Rakyat Tiongkok. (Foto: Tangkapan Layar)
Caption

Ia menegaskan, China telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS dalam setahun terakhir, tetapi menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.

China berulang kali menolak tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang, di mana tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lain ditahan di kamp-kamp.

"Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain. Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Baca Juga:

Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW: Bagaimana Indonesia Bisa Bebas Korupsi Jika MA Kerap Potong Hukuman
Indonesia
ICW: Bagaimana Indonesia Bisa Bebas Korupsi Jika MA Kerap Potong Hukuman

ICW menyatakan sejak awal sudah meragukan keberpihakan Mahkamah Agung (MA) dalam pemberantasan korupsi.

Kantor Bupati Nganjuk Hingga Camat Digeledah Bareskrim Terkait Kasus Suap
Indonesia
Kantor Bupati Nganjuk Hingga Camat Digeledah Bareskrim Terkait Kasus Suap

Djoko tak mengungkapkan barang-barang apa saja yang diamankan

Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 Tembus lebih dari 20 Ribu
Indonesia
Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 Tembus lebih dari 20 Ribu

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 355 orang

Munas V PKS Tegaskan Posisi Oposisi Pada Jokowi
Indonesia
Munas V PKS Tegaskan Posisi Oposisi Pada Jokowi

Munas V PKS akan mendorong lahirnya kepemimpinan nasional dengan menghadirkan kualitas kepemimpinan yang mumpuni dari daerah

Sosok King Maker Tak Terungkap meski Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
Sosok King Maker Tak Terungkap meski Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan sosok "King Maker" dalam perkara suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) memang benar adanya.

Aturan Berpergian Diperketat Cegah Warga Curi Start Mudik
Indonesia
Aturan Berpergian Diperketat Cegah Warga Curi Start Mudik

Pemerintah memperketat aturan perjalanan sebelum dan sesudah larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Waspada, Kasus Positif Klaster Perkantoran Serang Pekerja Sudah Divaksin
Indonesia
Waspada, Kasus Positif Klaster Perkantoran Serang Pekerja Sudah Divaksin

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta saat ini masih menyelidiki faktor pemicu melonjaknya klaster perkantoran dari data epidemiologi.

Ondel-Ondel Underwater Meriahkan HUT ke-494 DKI Jakarta
Indonesia
Ondel-Ondel Underwater Meriahkan HUT ke-494 DKI Jakarta

"Insya Allah tanggal 22 (pertunjukan Ondel-Ondel Underwater)," ucap Rika ketika dikonfirmasi MerahPutih.com, pada Rabu (16/6).

Jasa Marga Perpanjang Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek
Indonesia
Jasa Marga Perpanjang Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek

Pada sebelumnya dilakukan contraflow dari Kilometer (Km) 47, kini menjadi KM 40+600 hingga KM 61 arah Cikampek. Aturan tersebut dimulai dari Kamis (24/12) pukul 09.40 WIB.

Gubernur Ganjar Tunda Sekolah Tatap Muka Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Ganjar Tunda Sekolah Tatap Muka Tahun Depan

Penundaan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Nomor 445/0017480 yang ditujukan bupati dan wali kota se-Jateng.