Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump Istana Kekaisaran Tiongkok di Beijing. (Foto:

MerahPutih.com - Buntut dari kebijakan terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat, pada Selasa (19/1), yang secara resmi menyebut kebijakan pemerintah Tiongkok yang menarget etnis Muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah barat laut Xinjiang sebagai genosida, Pemerintah China membalas dengan menjatuhkan sanksi pada pejabat AS era Trump.

Langkah yang diumumkan pada Rabu (20/1) itu merupakan tanda kemarahan China, terutama atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya. Dalam penolakan yang mencolok atas hubungannya dengan Washington di bawah Trump, kementerian luar negeri China mengumumkan sanksi itu dalam sebuah pernyataan yang muncul di lamannya sekitar waktu Biden mengambil sumpah presiden.

Baca Juga:

Langkah Cepat Biden Usai Bersumpah Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

Pompeo dan yang lain dinilai telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, dengan mencampuri urusan dalam negeri China, merongrong kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS.

Selain Pompeo, pejabat lain yang sedang lengser dan mantan pejabat Trump yang dijatuhi sanksi termasuk kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.

Sebanyak 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat akan dilarang memasuki China daratan , Hong Kong atau Makao, dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan China.

Dilansir VOA Indonesia, Pompeo dan lainnya yang diberi sanksi tidak menanggapi permintaan komentar. Departemen Luar Negeri AS juga tidak menanggapi.

"Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," kata Pakar sanksi di wadah pemikir Atlantic Council Brian O'Toole.

Peta Republik Rakyat Tiongkok. (Foto: Tangkapan Layar)
Caption

Ia menegaskan, China telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS dalam setahun terakhir, tetapi menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.

China berulang kali menolak tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang, di mana tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lain ditahan di kamp-kamp.

"Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain. Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Baca Juga:

Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Hotel untuk Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Hotel untuk Isolasi Pasien COVID-19

Kasus COVID-19 di ibu kota saat ini mengalami lonjakan.

Pembahasan Omnibus Law Perlu Libatkan Publik Agar tak Picu Kegaduhan
Indonesia
Pembahasan Omnibus Law Perlu Libatkan Publik Agar tak Picu Kegaduhan

"Supaya nanti ketika menjadi legal draft dia berkurang kontroversi. Hingga memudahkan DPR dalam melakukan penyusunan," jelas Boni

Dampak COVID-19, BTN Restrukturisasi 80 Persen Kredit Kepemilikan Rumah
KPR
Dampak COVID-19, BTN Restrukturisasi 80 Persen Kredit Kepemilikan Rumah

Perusahaan mencatat pertumbuhan laba sebesar 671 persen (yoy) atau Rp1,615 triliun pada 2020 sebagai hasil dari langkah down grade yang dilakukan pada 2019.

Tolak Gage untuk Motor, Warga: Ngeri Kalau Naik Transportasi Umum
Indonesia
Tolak Gage untuk Motor, Warga: Ngeri Kalau Naik Transportasi Umum

"Kalau motor dibatasi, mobil dibatasi, kita disuruh naik kendaraan umum semua? Kan ngeri lagi Corona begini," cetus Damar

 Rayakan Idulfitri di Tengah Pandemi Corona, Menag Yakin Umat Makin Sabar dan Bertakwa
Indonesia
Rayakan Idulfitri di Tengah Pandemi Corona, Menag Yakin Umat Makin Sabar dan Bertakwa

"Kita menjadi umat yang soleh, menjalankan tuntunan beribadah dan juga sekaligus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap sesama," tutur Menag.

Pemerintah Diminta Konsisten Lakukan Tes COVID-19 Saat Libur Panjang
Indonesia
Pemerintah Diminta Konsisten Lakukan Tes COVID-19 Saat Libur Panjang

Pemerintah juga diharap tidak lengah dalam melakukan testing, tracing, maupun treatment

KKP Tertibkan Nelayan di Lampung yang Gunakan Alat Penangkap Ikan 'Trawl'
Indonesia
KKP Tertibkan Nelayan di Lampung yang Gunakan Alat Penangkap Ikan 'Trawl'

Saat ini ketiga alat penangkapan ikan trawl tersebut telah diamankan

Polisi Dikritik 'Tangkap Dulu, Jadi Saksi Kemudian' di Kasus Ravio Patra
Indonesia
Polisi Dikritik 'Tangkap Dulu, Jadi Saksi Kemudian' di Kasus Ravio Patra

Polisi perlu menjelaskan lebih detail mengapa Ravio harus ditangkap

Tiga Penjual Surat Tes PCR Palsu Berstatus Mahasiswa, Salah Satunya dari Kedokteran
Indonesia
Tiga Penjual Surat Tes PCR Palsu Berstatus Mahasiswa, Salah Satunya dari Kedokteran

Polisi mencokok tiga pelaku penjual surat hasil tes PCR palsu lewat media sosial Instagram.

 Wahyu Setiawan Didakwa Terima Gratifikasi Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat
Indonesia
Wahyu Setiawan Didakwa Terima Gratifikasi Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat

Uang Rp 500 juta itu diberikan melalui transfer antar bank. Wahyu meminjam rekening istri dan sepupunya bernama Ika Indrayani untuk menerima gratifikasi.