Dituding Tak Proses Pelanggaran Prokes Kerumunan Pilkada, Begini Jawaban Polri Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono - Antara/Reno Esnir

MerahPutih.com - Karopenmas Polri, Brigjen Awi Setiyono menanggapi ancaman Front Pembela Islam ( FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPFU), dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang bakal tetap menggelar Reuni 212 apabila pemerintah membiarkan kerumunan pilkada.

"Kami sudah pakai aturan tadi, peraturan perundang-undangan sudah mengatur semua (tentang pilkada)," ucap Awi kepada di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Awi, Polri tidak mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan Reuni 212 pada Desember 2020. Sebab, situasinya masih dalam pandemi COVID-19. Namun, banyak yang membandingkannya dengan kegiatan tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Baca Juga

Kalau Butuh Ini, Polisi Bakal Periksa Ulang Anies

Ia mengatakan masyarakat harus bisa membedakan bahwa pelaksanaan pilkada itu merupakan kegiatan yang diatur oleh undang-undang atau konstitusional. Bahkan, turunan undang-undang sampai Peraturan KPU.

Di sana sudah jelas aturan protokol kesehatan dan tata cara kampanye. Bahkan, ada sanksi terhadap calon kepala daerah yang tak melaksanakan aturan tersebut.

“Bapak Kapolri, terakhir, maklumatnya tentang itu (kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020),” kata Awi.

"Penyelenggara (pilkada) pun sudah diatur sedemikian rupa. Ini amanat UU. Jangan disamakan dengan tadi, alasan-alasan yang enggak jelas," sambungnya.

Awi menuturkan, pelaksanaan protokol kesehatan selama pilkada telah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Kerumunan massa saat pendaftaran Paslon Gibran-Teguh di KPU Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9). (MP/Ismail)

Selain itu, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan maklumat nomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020.Polri pun berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020.

"Kita berharap pilkada bisa berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada, kemudian masyarakat berperan dengan catatan mentaati semua protokol kesehatan," tutur Awi.

Untuk itu, Awi mengatakan Polri berharap pilkada bisa berjalan sesuai dengan konstitusi, dan peran masyarakat diperlukan juga untuk menaati semua protokol kesehatan. Karena pilkada adalah amanat undang-undang, sehingga jangan disamakan dengan alasan-alasan yang tidak jelas.

“Tentunya, kita akan sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 bahwa Polri-TNI bersama stakeholders lain untuk melalukan patroli bersama pengawasan menertibkan dan dibubarkan,” ujarnya.

Baca Juga

Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab

Sehingga, polisi juga ikut melakukan operasi yustisi dengan mengingatkan para Kasatwil, para Kapolda jajaran untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terungkap, Asal Muasal Makam di Jalan Umum Pisangan Lama
Indonesia
Terungkap, Asal Muasal Makam di Jalan Umum Pisangan Lama

"Dulu ada kebun, tanah kosong yang diwakafkan menjadi pemakaman warga, lalu ke sini-sininya muncul kontrakan," ucap keluarga almarhum, Safitriani

Warga Terdampak Banjir Kalsel Ramai-ramai Memancing Ikan Lepas
Indonesia
Warga Terdampak Banjir Kalsel Ramai-ramai Memancing Ikan Lepas

Warga ramai-ramai memancing ikan yang lepas dari tempat budi daya dan masuk ke aliran Sungai Martapura akibat banjir.

Pimpinan MPR Desak Tindakan Tegas atas Provokasi Benny Wenda
Indonesia
Pimpinan MPR Desak Tindakan Tegas atas Provokasi Benny Wenda

MPR meminta pemerintah Joko Widodo memberikan tindakan keras terhadap tindakan provokatif Benny Wenda yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat.

 Sebelum Meninggal Didi Kempot Berpesan Hasil Donasi Konser Amal Dibagi Secara Adil
Indonesia
Sebelum Meninggal Didi Kempot Berpesan Hasil Donasi Konser Amal Dibagi Secara Adil

"Saya masih ingat betul pesannya Mas Didi. Ini kan hasil donasi, sing adil, sing rata' (yang adil, yang rata). Karena banyak sedulur-sedulur (Sobat Ambyar) yang lagi kesulitan akibat corona," kata dia

Tak Diizinkan Anies, Reuni PA 212 di Monas Batal
Indonesia
Tak Diizinkan Anies, Reuni PA 212 di Monas Batal

Persaudaraan Alumni (PA) 212 akhirnya memutuskan untuk membatalkan kegiatan Reuni Akbar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 Desember 2020 mendatang.

[HOAKS atau FAKTA] Kaesang Pengarep Akui Mampu Tangani Corona Asal Jadi Gubernur DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Kaesang Pengarep Akui Mampu Tangani Corona Asal Jadi Gubernur DKI

Tidak ada pernyataan dari Kaesang Pangarep yang menyatakan dia mampu menangani virus Corona COVID-19.

Rp90,45 Miliar Duit Rakyat Buat Buzzer
Indonesia
Rp90,45 Miliar Duit Rakyat Buat Buzzer

Pemerintah diminta transparan dalam segi penggunaan anggaran serta penentuan nama-nama influencer yang ditunjuk.

Polisi Bakal Pantau Pergerakan Abu Bakar Ba'asyir Pasca Bebas
Indonesia
Polisi Bakal Pantau Pergerakan Abu Bakar Ba'asyir Pasca Bebas

Terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dipastikan bebas murni

Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu
Indonesia
Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu

Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan, penambahan kasus positif per Minggu (8/11) sebanyak 3.880.

Atasi Banjir, Pemprov DKI Jakarta Buat 11 Kolam Olakan
Indonesia
Atasi Banjir, Pemprov DKI Jakarta Buat 11 Kolam Olakan

Cara kerja Kolam Olakan Air ini menampung genangan air sementara di jalan raya saat hujan tiba, yang kemudian dialirkan ke sungai atau laut.