Dituding Nepotisme Benih Lobster, Edhy Prabowo Siap Diaudit Menteri Edhy Prabowo di Tambak Udang. (Foto: KKP)

Merahputih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengaku siap diaudit atas izin ekspor benih lobster yang lagi ramai jadi perbincangan.

Edhy juga siap memaparkan proses seleksi perusahaan penerima izin ekspor yang dinilainya sudah sesuai aturan.

“Disebut ada perusahaan yang berkorelasi dengan saya, sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu kapan mereka daftarnya,” kata Edhy dalam siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7).

Baca Juga:

Pendaki Gunung Lawu Ditemukan Tewas Terjatuh ke Jurang Sedalam 7 Meter

Edhy mengajak masyarakat mengawasi proses pemberian izin. Jangan melihat siapa yang mendapat izin. Sebab, perusahaan atau koperasi manapun dipersiapkan mengajukan diri sebagai eksportir benih lobster.

“Ada nama yang dikaitkan dengan saya dan langsung dinilai macam-macam. Tetapu ada puluhan perusahaan yang dapat izin. Apa karena saya menteri, teman saya tidak boleh berusaha. Yang penting kan prosesnya fair. Saya tidak memperlakukan istimewa sahabat,” kata Edhy.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, proses pendaftaran perusahaan eksportir benih lobster dilakukan oleh tim terdiri dari semua eselon I KKP, termasuk inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan.

Ilustrasi Tambak Udang. (Foto: KKP)

Ia tak mencampuri sama sekali apalagi mengintervensi proses pemberian izin pendaftar eksportir benih lobster. “Ada tim yang memutuskan izin, ada dirjen dan irjen. Biasa saja kalau ada yang curiga. Saya siap diaudit, KKP juga sangat terbuka,” tegasnya.

Keputusannya diambil berdasarkan kajian ilmiah dan mengikuti semua prosedur. Alasan utamanya mengeluarkan izin lobster karena ingin menghidupkan kembali puluhan ribu nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan

Selain itu, untuk mendorong majunya budidaya lobster nasional dengan tanpa mengabaikan keberlanjutan. Sekadar informasi, pengambilan benih lobster dari alam dan izin ekspor diatur dalam Pemen KP Nomor 12 tahun 2020 yang terbit awal Mei 2020 lalu.

Baca Juga:

Kasus Salah Tembak Petani di Poso, Ini Klarifikasi Mabes Polri

Dalam aturan ini, eksportir wajin membudidaya lobster dan melepasliarkan dua persen hasil panennya ke alam. Benih yang dibudidaya harus dibeli dari nelayan dengan harga minimal Rp 5.000 per ekor.

“Saya tidak peduli di-bully, yang penting berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Saya tak takut dikuliti, karena yang saya perjuangkan masyarakat kita bisa makan. Dan ini sesuai perintah Presiden,” pungkas Edhy. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH