Dituding Lambat Putuskan Kasus Firli Oleh ICW, Begini Jawaban KPK Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim penundaan sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri karena faktor kesehatan.

Pernyataan ini disampaikan KPK menanggapi tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut Dewan Pengawas KPK lambat dalam memutus dugaan gaya hidup mewah Firli Bahuri.

Baca Juga

Bantah Hedonis dan Terima Gratifikasi, Ini Alasan Ketua KPK Sewa Helikopter

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memahami bahwa masyarakat menunggu hasil sidang etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap.

"Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, faktor kesehatan dan keselamatan tentunya menjadi hal yang utama. Kita berharap yang terbaik, sehingga penundaan pembacaan putusan sidang pada 23 September 2020 dapat terlaksana sesuai rencana," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (16/9).

Pembacaan putusan terhadap Firli dan Yudi seharusnya berlangsung pada Selasa (15/9) kemarin. Namun, Dewas KPK yang menangani dugaan pelanggaran etik terhadap keduanya harus menjalani tes swab, lantaran melakukan kontak dengan pegawai KPK yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Caption

Ali memastikan, Dewas KPK telah bekerja dan merampungkan tugasnya terkait pemeriksaan etik dua terperiksa, yakni Firli Bahuri dan Yudi Purnomo. Hanya saja, pembacaan putusan sidang terpaksa ditunda.

"Karena alasan sebagaimana telah kami informasikan," ujar Ali.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku khawatir ada pihak yang memanfaatkan penundaan sidang putusan tersebut untuk mengintervensi Dewas KPK.

"Jangan sampai jelang pengumuman pada pekan depan dimanfaatkan oknum atau kelompok tertentu untuk mencoba mengintervensi proses sidang etik di Dewan Pengawas KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (16/9).

Baca Juga

Firli Kepergok Naik Helikopter Mewah, Kredibilitas KPK Tercoreng

Kurnia menilai selama ini Dewas KPK lambat dalam memutuskan dugaan pelanggaran kode etik jenderal bintang tiga tersebut. Semestinya, kata Kurnia, sejak beberapa waktu lalu, Dewas KPK sudah bisa memutuskan hal tersebut.

"Terlebih, tindakan dari Ketua KPK diduga keras telah bertentangan dengan Peraturan Dewas yang melarang setiap unsur pegawai KPK menunjukkan gaya hidup hedonisme, " tegas Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cecar Dirut PT PAL Budiman Saleh Soal Aliran Dana Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Cecar Dirut PT PAL Budiman Saleh Soal Aliran Dana Korupsi PT DI

Saat dugaan korupsi itu terjadi, Budiman menjabat sebagai Direktur Aircraft Integration 2010-2012 dan Direktur Niaga 2012-2017 PT DI.

Pandemi COVID-19, Permintaan Avtur di Jateng dan Yogyakarta Turun 72 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, Permintaan Avtur di Jateng dan Yogyakarta Turun 72 Persen

Rata-rata di bulan Februari atau sebelum ada COVID-19, penggunaan avtur adalah 180 kiloliter per hari.

Calon Petahana di 270 Daerah Berpotensi Gerakkan ASN Raih Kemenangan
Indonesia
Calon Petahana di 270 Daerah Berpotensi Gerakkan ASN Raih Kemenangan

ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai

Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Catherine Wilson Terancam Penjara 5 Tahun
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Catherine Wilson Terancam Penjara 5 Tahun

Artis Catherine Wilson ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika.

MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan
Indonesia
MPR Keberatan Preman Pasar Jadi Penegak Protokol Kesehatan

"Realitas kita pasar tradisional itu nggak ada pimpinan, ada yang menyebut kepala keamanannya, ada yang menyebut mandor disitu, ada yang menyebutnya jager, preman. Mereka ini kan setiap hari di sana," ujar Wakil Kepala Kepolisian Gatot.

Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu
Indonesia
Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra dinyatakan terbukti bersalah menyuruh melakukan tindak pidana memalsukan surat secara berlanjut.

Komite Pemberantasan Mafia Hukum Jadi Wadah Rakyat Kecil Cari Keadilan
Indonesia
Komite Pemberantasan Mafia Hukum Jadi Wadah Rakyat Kecil Cari Keadilan

Ia berharap agar kehadiran Komite PMH bisa menjadi wadah yang positif bagi masyarakat untuk mencari keadilan di Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA] Orang Tua Meninggal Akibat Corona, 5 Bocah Ini Tunggu Diadopsi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Orang Tua Meninggal Akibat Corona, 5 Bocah Ini Tunggu Diadopsi

Berita itu pun melampirkan foto yang memperlihatkan lima anak berjajar dengan menggantungkan masker di leher mereka

Tewas Saat Perjalanan ke Rumah, Editor Metro TV Diduga Dibuntuti Pelaku dari Kantor?
Indonesia
Tewas Saat Perjalanan ke Rumah, Editor Metro TV Diduga Dibuntuti Pelaku dari Kantor?

Polisi membuat rute perjalanan Yodi menuju kantor dari kediamannya

Jokowi Ingatkan Penerima Bansos Tunai Tidak Beli Rokok
Indonesia
Jokowi Ingatkan Penerima Bansos Tunai Tidak Beli Rokok

"Saya perintahkan kepada para menteri dan gubernur agar mengawal pengiriman ini agar cepat, tepat sasaran dan diawasi, tidak ada potongan apa pun,” kata Presiden.