Dituding Kasus Lukas Enembe Politis, Mahfud MD: Tak Ada Hubungannya Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe kembali ditarik ke ranah politis.

Indikasi ini usai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada intervensi di masa lalu soal cawagub Ketua DPD Papua itu saat Pilkada beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Bawaslu Tolak Laporan Penyebaran Tabloid Anies

Partai Demokrat rupanya tak terima dengan intervensi dalam penentuan cawagub pendamping Lukas Enembe. Pada Pilkada Papua 2018 lalu, AHY menyebut Lukas Enembe diancam untuk dikasuskan.

Intervensi kedua, kata AHY, terjadi pada 2021 saat Wagub Papua Klemen Tinal meninggal. Menurut AHY, ada pemaksaan cawagub oleh pihak yang tidak berwenang.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kasus hukum Lukas Enembe itu tak ada hubungannya dengan politik.

"Secara hukum pidana, keduanya masalah yang tak ada hubungan kausalitas karena merupakan dua peristiwa yang berbeda," kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (30/9).

Ia mengingatkan, dalam hukum pidana itu harus ada hubungan kausalitas atau sebab bersebab.

Mahfud lalu memberi contoh, jika ada seorang wartawan sedang meliput peristiwa tsunami lalu ditetapkan sebagai tersangka, bukan berarti penetapan tersangka itu ada hubungannya dengan peristiwa tsunami.

"Dua-duanya memang fakta tapi tak ada hubungan kausalitasnya," katanya.

Baca Juga:

Bawaslu Putuskan Laporan Penyebaran Tabloid Anies tidak Penuhi Syarat Materil

Menurut Mahfud, pembelaan yang dilakukan AHY terhadap Lukas Enembe justru merupakan langkah bagus sebagai Ketum Partai Demokrat. Terlebih, AHY juga menghormati proses hukum.

"Yang saya dengar dari AHY justru bagus yakni akan menghormati proses hukum dan akan memberi pembelaan kepada LE. Itu sikap supportif AHY," pungkasnya.

Hal sama juga diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. Ia menegaskan penanganan kasus dugaan gratifikasi proyek dari APBD itu tak menyangkut soal politik. Perkara yang ditangani KPK itu murni kasus hukum

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan anggaran untuk kesejahteraan Papua.

Untuk itu, mantan Panglima TNI ini mengingatkan agar kebijakan pemerintah utu tak diselewengkan demi kepentingan pribadi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Rp 1 miliar terkait proyek di Pemerintah Provinsi Papua.

Lembaga anti rasuah juga telah melayangkan panggilan kepada Lukas namun ia tak hadir dengan alasan sakit. (Knu)

Baca Juga:

PKS Solo Desak DPP Segera Deklarasikan Anies sebagai Capres

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Derby Tangerang, Pelatih Dewa United Sambut Persaingan Sehat 2 Tim Bersahabat
Olahraga
Jelang Derby Tangerang, Pelatih Dewa United Sambut Persaingan Sehat 2 Tim Bersahabat

Pelatih Dewa United FC, Nil Maizar mengatakan, pihaknya tidak menampik adanya sebutan derby Tangerang itu. Mengingat kedua kesebelasan sama-sama bermaskas di Tangerang.

[HOAKS atau FAKTA] : Erick Thohir Dicopot Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Erick Thohir Dicopot Jokowi

Beredar postingan di YouTube oleh channel bernama POLITIK INDONESIA yang memposting sebuah video berdurasi 8 menit 1 detik. Video tersebut disertai thumbnail yang menyatakan bahwa Erick Thohir, telah dicopot dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.

Peraturan Baru Kapolri, Kelakuan Negatif Anak Buah bisa Sebabkan Pimpinannya Dihukum
Indonesia
Peraturan Baru Kapolri, Kelakuan Negatif Anak Buah bisa Sebabkan Pimpinannya Dihukum

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) telah diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Inti dari Peraturan tersebut, jika atasan dari anggota polisi yang melakukan pelanggaran akan turut ditindak atas pelanggaran yang dilakukan anak buahnya.

Ditanya Ganjar Capres 2024, Sekjen PDIP Jawab Elektabilitas Bukan Segalanya
Indonesia
Ditanya Ganjar Capres 2024, Sekjen PDIP Jawab Elektabilitas Bukan Segalanya

Capres harus memiliki spirit kepemimpinan Indonesia bagi dunia, pemahaman terhadap kebudayaan sehingga bukan elektoral semata

Indonesia-Singapura Punya Perjanjian Ekstradisi, Puan: Buronan Segera Diproses Hukum
Indonesia
Indonesia-Singapura Punya Perjanjian Ekstradisi, Puan: Buronan Segera Diproses Hukum

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi jawaban atas upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1998.

Gerak Cepat Aparat Redam Bentrok di Maluku Tengah
Indonesia
Gerak Cepat Aparat Redam Bentrok di Maluku Tengah

Warga Pelauw dan Ori sepakat menginginkan perdamaian. Namun dengan catatan, agar sumber masalah yang selama ini sering terjadi yaitu soal batas tanah untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu.

PPKM Diperpanjang, Lansia di Atas 60 Tahun Dilarang Ikut Nobar Piala Dunia
Indonesia
PPKM Diperpanjang, Lansia di Atas 60 Tahun Dilarang Ikut Nobar Piala Dunia

Pada saat nobar, masyarakat harus menerapkan yakni wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

Resmi, Mendagri Tito Lantik Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Indonesia
Resmi, Mendagri Tito Lantik Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian melantik Kepala Sekretariat Presiden RI Heru Budi Hartono menjadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta

Tiket Kereta Api untuk Mudik Tanggal 27 April-1 Mei Sudah 97 Persen Terjual
Indonesia
Tiket Kereta Api untuk Mudik Tanggal 27 April-1 Mei Sudah 97 Persen Terjual

“Pada kurun waktu tersebut keterisian tempat duduk sudah mencapai sekitar 90 sampai dengan 97 persen,” tuturnya.

Jokowi Berangkat ke Jerman Hadiri KTT G7, Lalu ke Ukraina dan Rusia
Indonesia
Jokowi Berangkat ke Jerman Hadiri KTT G7, Lalu ke Ukraina dan Rusia

Jokowi akan menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy di Kiev, Ukraina, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow, Rusia.